Minggu 15 Maret 2020, 19:00 WIB

Ahli Hukum Pidana UII: KPK Paksakan Kasus Nurhadi!

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
Ahli Hukum Pidana UII: KPK Paksakan Kasus Nurhadi!

MI/ROMMY PUJIANTO
Nurhadi Abdurrachman meninggalkan Gedung KPK, Jakarta, pada 24 Mei 2016.

 

AHLI Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Mudzakir, menilai kasus suap dan gratifikasi yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi tidak jelas perbuatan tindak pidananya. Penanganan kasus ini pun berlarut-larut

"Tiba-tiba dia mau turun tahta membuat tersangka Nurhadi sehingga pergi, diserahkan kepada yang baru. Ini jebakan Batman yang menurut saya enggak bagus. Enggak bagus karena apa? Karena pada saat dia kita sangka perbuatan yang mana yang dijadikan tersangka itu, itu yang belum clear menurut saya," kata Mudzakir dalam keterangan resmi, Minggu (15/3).

Baca juga: Tidak Tunggu Pemerintah Pusat, Jabar Proaktif Tes Covid-19

Mudzakir membeberkan, jeratan suap dan gratikasi oleh KPK berdasar pada adanya dugaan proyek fiktif yang masuk ke Rezky dari Hiendra. Suap itu diduga untuk Nurhadi, namun belum jelas suap itu peruntukannya.

"Ketika dia mengirim transaksi bisnis dianggap sebagai itulah perbuatan suap, inilah yang menjadi tanda tanya besar. Seharusnya kalau ingin menilai ini bisnis fiktif atau tidak, tanya dong pada OJK. Karena investasi yang dilakukan itu benar-benar ada. Ada dalam arti kata semua dokumen dipersiapkan semuanya dan perspektifnya itu semuanya ada," beber Mudzakir.

Bahkan kasus yang menjerat Nurhadi, lanjut Mudzakir, terkesan didramatisasi. KPK dalam beberapa hari ini melakukan penyitaan terhadap sejumlah aset milik Nurhadi. Dia menilai, kasus hukum tidak bisa hanya mengira-ngira bahwa aset kekayaan Nurhadi dari hasil tindak pidana atau perkara yang dilakukannya.

Oleh karena itu, Mudzakir meminta KPK dapat menemukan lebih dulu bukti permulaan yang kuat untuk menetapkan Nurhadi sebagai tersangka. Karena jeratan terhadap Nurhadi bukan operasi tangkap tangan (OTT), sehingga barang buktinya dinilai sulit untuk ditemukan KPK.

"Makanya saya agak bingung kenapa KPK membuat DPO, KPK menyita dan sebagainya, saya agak tanda tanya itu jahatnya Nurhadi ini dengan KPK apa, atau kita balik kenapa KPK sangat intens terhadap Nurhadi sementara Jiwasraya enggak intens, Garuda enggak intens, semuanya enggak intens gitu, tapi terhadap Nurhadi kok intens banget gitu loh. Ada apa di balik itu ini masih tanda tanya," pungkasnya. (Cah/A-3)

Baca Juga

ilustrasi

Polisi Tangkap Pelaku Penghina Jokowi

👤Tri Subarkah 🕔Senin 06 April 2020, 18:56 WIB
Bareskrim Polri menangkap Ali Baharysah terkait kasus penghinaan terhadap Presiden Joko...
Dok. SPS Sumbar

SPS Sumbar Sampaikan Rekomendasi ke SPS Pusat dan Dewan Pers

👤Mediaindonesia.com 🕔Senin 06 April 2020, 18:38 WIB
Meminta SPS Pusat memperjuangkan agar para pekerja di media cetak maupun online di masuk kan dalam jaringan pengaman sosial sebagai dampak...
ANTARA FOTO/Novrian Arbi

Mendagri Usul 4 Pilar Penanganan Covid-19 Secara Komprehensif

👤Cahya Mulyana 🕔Senin 06 April 2020, 17:32 WIB
Pengentasan covid-19 tidak bisa ditangani secara parsial atau secara sendiri-sendiri oleh kementerian atau lembaga tertentu. Maka...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya