Minggu 15 Maret 2020, 23:25 WIB

Pemerintah Afghanistan Tunda Pembebasan Tahanan Taliban

Pemerintah Afghanistan Tunda Pembebasan Tahanan Taliban

AFP

 

PEMERINTAH Afghanistan telah menunda rencananya untuk membebaskan para tahanan Taliban, kata seorang pejabat senior.

Langkah itu bisa menjadi keputusan yang dapat menyabotase kesepakatan damai yang ditandatangani bulan lalu antara kelompok bersenjata dan Amerika Serikat (AS).

Javid Faisal, juru bicara Dewan Keamanan Nasional, mengatakan, Sabtu (14/3), pembebasan ditunda karena dibutuhkan lebih banyak waktu untuk meninjau daftar tahanan Taliban.

“Kami siap memulai proses seperti yang dijelaskan dalam keputusan presiden, tetapi kami tidak akan membebaskan siapa pun jika tidak ada jaminan mereka tidak akan kembali berperang,” ujarnya.

“Taliban harus menunjukkan fleksibilitas,” imbuhnya.
Awal pekan ini, Presiden Ashraf Ghani mengumumkan bahwa 1.500 tahanan Taliban akan dibebaskan sebagai ‘isyarat niat baik’ dalam upaya untuk menyelesaikan salah satu perselisihan yang telah berlangsung lama yang telah mengacaukan pembicaraan dengan kelompok bersenjata.

Keputusan Ghani mengatakan pemerintah akan membebaskan 1.500 tawanan mulai Sabtu jika gerilyawan mengurangi kekerasan, dengan rencana untuk membebaskan 3.500 tahanan lain setelah negosiasi dimulai.

Taliban menolak tawaran itu dan menuntut pembebasan hampir 5.000 tawanan, mengutipnya sebagai salah satu syarat di balik kesepakatan AS-Taliban yang ditandatangani bulan lalu yang mengecualikan Kabul.

Menurut perjanjian AS-Taliban yang ditandatangani pada 29 Februari, pasukan asing akan menarik diri dari negara itu dalam waktu 14 bulan dengan imbalan jaminan keamanan Taliban dan janji untuk mengadakan pembicaraan dengan Kabul.

Tidak ada reaksi langsung dari Taliban atas keterlambatan pembebasan itu, sebuah langkah yang kemungkinan akan menunda pembicaraan damai yang semula dijadwalkan 10 Maret.

Pada Rabu, pemerintah Afghanistan memperingatkan akan melanjutkan serangan terhadap para pejuang jika kekerasan berlanjut.

Mantan kepala eksekutif Ghani Abdullah mengklaim sebagai presiden setelah pemilihan September lalu, yang dirusak oleh penundaan dan tuduhan penipuan pemilih. (Al Jazeera/Hym/I-1)

Baca Juga

AFP

Jepang Tawarkan Avigan Gratis ke Indonesia untuk Lawan Covid-19

👤Haufan Hasyim Salengke 🕔Rabu 08 April 2020, 15:54 WIB
"Kami akan bekerja dengan negara-negara yang tertarik untuk memperluas penelitian klinis tentang Avigan secara internasional,"...
AFP/Angela Weiss

John Prine, Penulis-Penyanyi Lagu Folk Meninggal karena Covid-19

👤Haufan Hasyim Salengke 🕔Rabu 08 April 2020, 15:15 WIB
New York Times memberitakan penyanyi folk dan peraih Grammy pada 1991 dan 2005, John Prine, meninggal pada Selasa (7/4) pada usia 73 tahun...
AFP/BERTRAND GUAY

Angka Kematian Akibat Covid-19 di Prancis Lampaui 10.000

👤Nur Aivanni 🕔Rabu 08 April 2020, 14:05 WIB
Prancis secara resmi mencatat lebih dari 10.000 kematian akibat virus covid-19. Negara itu menjadi negara keempat yang melewati angka...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya