Minggu 15 Maret 2020, 15:53 WIB

Presiden Beri Kewenangan Pemda Tetapkan Status Covid-19

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
Presiden Beri Kewenangan Pemda Tetapkan Status Covid-19

Antara
Presiden Joko Widodo tiba untuk menyampaikan keterangan pers terkait penangangan COVID-19 di Istana Bogor, Jawa Barat, Minggu (15/3/2020).

 

PRESIDEN Joko Widodo memberi kewenangan ke pemerintah daerah untuk menetapkan status terkait penanganan virus korona atau Covid-19. Jokowi juga menginstruksikan kepala daerah untuk membuat kebijakan pembatasan aktivitas publik untuk mencegah penularan virus.

"Setiap daerah wilayah Indonesia besar, setiap daerah bisa menentukan statusnya apakah siaga darurat atau tanggap darurat non-bencana alam. Yang paling penting social distancing, bagaimana kita menjaga jarak, dengan kondisi itu kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah," kata Presiden dalam pernyataan pers di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Minggu (15/3).

Baca juga: Ini Transkrip Lengkap Jokowi soal Penanganan Korona di Indonesia

Jokowi juga mengatakan pemerintah pusat menyiapkan dukungan anggaran untuk penanganan korona di daerah. Merujuk UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, pemerintah pusat bisa memprioritaskan pemberian anggaran dengan cepat kepada pemda.

"Saya sudah memerintahkan untuk memberikan dukungan anggaran yang memadai untuk digunakan secara efektif dan efisien," ucapnya.

Jokowi menyatakan Menteri Keuangan telah mengeluarkan peraturan dan pedoman untuk penyediaan anggaran yang diperlukan seluruh kementerian/lembaga, pemda, dan gugus tugas penanganan Covid-19.

Baca juga: Diamuk Korona, Jokowi: Saatnya Kerja dari Rumah, Ibadah di Rumah

"Peraturan ini memberikan landasan hukum agar pihak yang relevan dapat menggunakan anggarannya dan mengajukan kebutuhan anggaran tambahan untuk menangani tantangan penyebaran Covid-19," imbuh Jokowi.

Presiden menegaskan jajaran kabinet sudah bekerja keras menyiapkan dan menjaga Indonesia untuk mencegah penyebaran Covid-19 dan meminimalkan implikasinya terhadap ekonomi.

"Langkah-langkah antisipatif telah dilakukan dan saya yakin bahwa para menteri tetap bekerja penuh seperti biasa dan bahkan hari-hari ini para menteri bekerja lebih keras walau dilakukan secara online untuk mengatasi isu kesehatan dan mengatasi dampak eknomi," ujarnya.

Baca juga: Jokowi: Setop Kegiatan yang Libatkan Peserta dalam Jumlah Banyak

"Kepada seluruh rakyat indonesia saya harap tenang tidak panik, tetap produktif, dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran Covid-19 ini bisa kita hambat dan kita setop," tukasnya. (Dhk/A-3)

Baca Juga

Dok. Kowani

Hak-Hak Kaum Perempuan Harus Terus Diperjuangkan

👤Syarief Oebaidillah 🕔Minggu 25 Oktober 2020, 00:54 WIB
Sudah banyak undang-undang maupun peraturan hukum, yang melindungi hak-hak kaum perempuan, tetapi pada kenyataannya masih banyak yang perlu...
MI/BARY FATHAHILAH

Survei Publik Sebut Kinerja Jaksa Agung Memuaskan

👤Tri Subarkah 🕔Sabtu 24 Oktober 2020, 21:53 WIB
Survei mengukur dua hal isu utama, yakni tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin dan kinerja para...
Ilustrasi/ Antara

Presiden: RUU Cipta Kerja Dibutuhkan untuk Reformasi Struktural

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Sabtu 24 Oktober 2020, 21:45 WIB
"Sekali lagi, agar perekonomian rakyat segera cepat bergerak, UMKM segera tumbuh, dan peluang kerja segera bertambah luas," imbuh...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya