Sabtu 14 Maret 2020, 09:35 WIB

Rp160 T untuk Atasi Dampak Covid-19

M. Ilham Ramadhan Avisena | Humaniora
Rp160 T untuk Atasi Dampak Covid-19

ANTARA/MUHAMMAD ADIMAJA
Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dan Ketua OJK Wimboh

 

MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan total belanja yang sudah dianggarkan pemerintah untuk mengatasi dampak penyebaran virus korona baru (covid-19) mencapai Rp160 triliun. Nilai itu terbagi atas paket stimulus fiskal pertama dan kedua, serta ditambah perkiraan defisit APBN 2020.

“Sebanyak Rp160 triliun untuk paket stimulus sejauh ini,” kata Airlangga dalam jumpa pers pengumuman stimulus kedua di Jakarta, kemarin.

Airlangga mengatakan alokasi tersebut mencakup pelebaran defisit anggaran dalam APBN hingga Rp125 triliun atau 0,8% terhadap PDB.

Selain itu, total belanja itu juga terdiri atas paket stimulus jilid satu yang sudah dikeluarkan pemerintah Rp10,3 triliun dan paket stimulus jilid kedua Rp22,9 triliun.

“Stimulus kedua di luar bea masuk Rp22,9 triliun, ditambah pelebaran defisit 0,8% setara Rp125 triliun dan paket pertama Rp10,3 triliun,” katanya.

Menteri Keuangan Sri ­Mulyani Indrawati menambahkan pelebaran defisit anggaran 0,8% dari target dalam APBN sebesar 1,76% dilakukan untuk mendo-rong kinerja belanja.

Peningkatan belanja ini penting untuk menjaga daya beli masyarakat maupun mengatasi dampak penyebaran covid-19 kepada perekonomian nasional.

“Belanja tidak kita rem, tapi penerimaan mengalami penurunan. Ini by-design karena adanya relaksasi membuat defisit membesar. Kita pastikan APBN memberikan dampak suportif kepada ekonomi,” katanya.

Sri Mulyani juga memastikan pemerintah terus memantau kondisi perekonomian terkini mengingat perkembangan global sangat dinamis.

Oleh karena itu, ia menegaskan penerbitan paket stimulus jilid kedua ini untuk menekan adanya risiko dan meminimalkan dampak kepada dunia usaha, korporasi, maupun masyarakat.

“Untuk itu, fokus stimulus kedua ialah sektor produksi yang terkena disrupsi karena pandemik yang menyebabkan banyak industri manufaktur terhalang mendapatkan barang modal dan bahan baku,” ujarnya.

Dinilai tepat

Pengamat ekonomi Center of Reform on Economics (Core) Piter Abdullah mengatakan stimulus kebijakan ekonomi jilid dua dinilai tepat dilakukan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan ekonomi global karena virus korona baru (covid-19).

Salah satu kebijakan yang dinilai tepat oleh Piter mengenai kebijakan pemerintah untuk menunda pajak pegawai dan perusahaan.

Menurutnya, penundaan atau pembebasan pajak akan meningkatkan daya beli masyarakat. Implikasinya bisa mendorong konsumsi rumah tangga (RT).

“Kebijakan pemerintah me­nunda pembayaran pajak pegawai dan perusahaan menurut saya sudah tepat. pembebasan pajak akan meningkatkan daya beli masyarakat sehingga bisa mendorong konsumsi rumah tangga,” ujarnya ketika dihubung­i, kemarin.

Sementara itu, mengenai kebijakan mempermudah ­impor ini akan mendorong untuk pemenuh­an ketersediaan ­bahan baku.

Adanya kemudahan ini akan mendorong produksi sehingga Indonesia mampu untuk menjaga suplai barang sekaligus mengendalikan inflasi.

“Kemudahan impor akan mendorong produksi sehingga bisa menjaga suplai barang sekali­gus mengendalikan inflasi,” imbuhnya.

Piter mengingatkan kebijakan fiskal dalam stimulus jilid kedua itu memang dibutuhkan untuk menahan perlambatan ekonomi akibat gejolak global dan domestik akibat merebak­nya pandemi virus korona (covid-19).

“Berbagai kebijakan memang sangat diperlukan di tengah turbulensi ekonomi sekarang ini,” ujar Piter. (Hld/Ant/X-10)

Baca Juga

DOK MI

Bangkit Pulihkan Negeri untuk Indonesia Maju

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 26 Oktober 2020, 08:00 WIB
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan kegiatan pendukung dan manajemen yang dinilai tidak relevan di masa darurat...
Istimewa

Komite III DPD RI dan Mendkibud Jalin Komitmen Pendidikan Bermutu

👤Mediaindonesia.com 🕔Senin 26 Oktober 2020, 07:43 WIB
Komite III DPD RI memandang, diperlukan pelbagai penyesuaian dalam penyelenggaraan pendidikan tanpa mengesampingkan komitmen pendidikan...
MI/VICKY GUSTIAWAN

Sosialisasi AN Digesa

👤Syarief Oebaidillah 🕔Senin 26 Oktober 2020, 05:05 WIB
Asesmen nasional sebagai pengganti UN dinilai sama sekali belum dipahami oleh sekolah dan siswa, baik di kota besar apalagi di...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya