Sabtu 14 Maret 2020, 09:11 WIB

Komisi VIII: BNPB Harus Bentuk Satgas Covid-19 di Daerah

Putri Rosmalia Octaviyani | Politik dan Hukum
Komisi VIII: BNPB Harus Bentuk Satgas Covid-19 di Daerah

MI/ BARY FATAHILAH
Petugas melakukan pembersihan gerbong Commuterline atau KRL di Dipo KRL Depok, Pancoranmas, Depok, Jawa Barat, Sabtu (14/3/2020) dini hari.

 

ANGGOTA Komisi VIII DPR, Ace Hasan mengatakan bahwa secara regulasi, masalah pendemik virus Corona ini merupakan bagian dari bencana non-alam. Tim reaksi cepat Covid-19 di bawah kendali Kepala BNPB tentu memiliki landasan hukum yang sangat kuat.

Namun, hal itu harus diimbangi dengan kerja cepat dari tim tersebut agar pembentukan tim tidak sia-sia. Kepala BNPB harus melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Mulai dari Kementerian Kesehatan, Rumah Sakit, Pemerintah Daerah dan perangkat kesehatan daerah, serta berbagai pihak untuk konsisten dengan protokol penanganan Covid-19 yang telah dikeluarkan pemerintah RI.

"BNPB harus segera bertindak cepat dengan membentuk Satgas penanganan Covid-19 di daerah-daerah agar dapat mengendalikan persebaran secara menyeluruh" ujar Ace, ketika dihubungi, Sabtu, (14/3).

Satgas ini diharapkan sudah dapat mengidentifikasi berbagai titik atau tempat yang berpotensi dan telah terpapar virus Covid-19. Dengan demikian masyakarat dapat diarahkan untuk menghindari daerah-daerah tersebut.

"Jika diperlukan melakukan lockdown di daerah itu agar dapat diatasi dengan cepat dan tidak menularkan ke daerah lain," ujar Ace.

baca juga: Presiden Jokowi Menelpon Dirjen WHO Terkait Covid-19

Tim reaksi cepat BNPB juga harus bertindak cepat dan tanggap dalam mensosilisasikan kepada masyarakat tentang pencegahan dalam menangkal virus Corona ini. Pemahaman yang utuh dan kompreshensif untuk penanggulangan bencana persebaran virus harus diberikan.

"Satgas harus mempersiapkan sumber daya medis dan sarana kesehatan seperti RS dan tenaga medis di daerah yang siap untuk memberikan pelayanan medis yang memadai dan berstandar internasional sebagaimana yang disarankan WHO. Ketersediaan tenaga medis dan RS yang disertai standar penanganan internasional ini harus tersedia di daerah yang berpotensi terpapar virus korona," ujar Ace. (OL-3)

 

Baca Juga

Antara

Politisi Demokrat Minta Dana Haji Dipakai untuk Tangani Korona

👤Anggitondi Martaon 🕔Rabu 08 April 2020, 19:05 WIB
Politikus Partai Demokrat itu menilai, penyelenggaraan haji 2020 berpotensi besar ditunda. Sebab, penyebaran virus korona belum...
MI/M Irfan

Mendagri tidak Hadir, Rapat Penundaan Pilkada 2020 Ditunda

👤Putri Rosmalia Octaviyani 🕔Rabu 08 April 2020, 18:05 WIB
Anggota Komisi II Mardani Ali Sera mengatakan, kehadiran Mendagri menjadi hal yang wajib dalam pembahasan terkait penundaan Pilkada...
Antara

Soal Transfer Uang buat DP Mobil Anggota DPR, Sekjen: Dipending

👤Putri Rosmalia Octaviyani 🕔Rabu 08 April 2020, 17:55 WIB
Indra Iskandar mengatakan rencana pemberian uang muka pembelian kendaraan anggota DPR itu telah diputuskan untuk...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya