Jumat 13 Maret 2020, 06:10 WIB

Bentuk Ideal Pemerintahan Ibu Kota Negara

Wicipto Setiadi Mantan Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkum dan HAM, Dosen FH Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta | Opini
Bentuk Ideal Pemerintahan Ibu Kota Negara

MI/SUSANTO

PRESIDEN Jokowi berencana memindahkan ibu kota negara (IKN) dari wilayah Jakarta ke wilayah Kalimantan Timur. Mumpung masih ada waktu perlu dipertimbangkan untuk memilih bentuk pemerintahan seperti apa yang paling ideal untuk IKN yang baru.

Berdasarkan pengalaman yang terjadi baru-baru ini dalam penanganan masalah banjir di DKI Jakarta, yakni tampak ada ketidakharmonisan hubungan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (DKI). Maka itu, perlu dicarikan bentuk 'khusus' yang lain ketimbang penyelenggaraan pemerintahan 'biasa' dalam bentuk provinsi atau daerah otonom.

Bentuk pemerintahan khusus ini dalam rangka menghindari terulangnya kasus ketidakharmonisan dan saling menyalahkan antara pemerintah pusat dan Pemerintah DKI.

Selain itu, mengingat kemendesakannya, bentuk khusus tersebut juga dalam rangka menghindari penerapan persyaratan yang terlalu rigid dalam peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud bentuk 'khusus' dalam kaitannya dengan pemerintahan IKN ialah bentuk pemerintahan di luar ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUD negara RI Tahun 1945, yang menyatakan NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota.

Dengan demikian, bentuk 'khusus' dalam pemerintahan IKN yang baru nanti sebaiknya bukan dalam bentuk daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Apabila dipilih bentuk provinsi, ketentuan mengenai persyaratan sebagai provinsi harus diikuti.

Berdasarkan Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945 dimungkinkan adanya bentuk atau satuan khusus dalam penyelenggaraan pemerintahan IKN. Pasal 18B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menentukan: negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan UU. Pasal ini tidak menentukan bentuknya harus provinsi, bisa bentuk 'khusus' asal diatur dengan UU.

Untuk konteks IKN yang luasnya kurang lebih 256 ribu ha, sebaiknya jangan menggunakan bentuk provinsi. Namun, akan lebih pas apabila digunakan sebutan pemerintahan daerah khusus IKN atau sebutan lain yang disepakati berdasarkan kebutuhan dan tidak perlu membentuk provinsi baru (otonom) di Kalimantan.

Saat ini ada pendapat yang menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 18 UUD Negara RI Tahun 1945 NKRI dibagi habis ke dalam daerah provinsi, lalu daerah provinsi dibagi menjadi kabupaten dan kota. Berdasarkan pendapat ini, maka konsekuensinya dalam NKRI tidak ada daerah selain provinsi.

Dengan demikian, kaitannya dengan satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang dimaksud dalam Pasal 18B UUD negara RI Tahun 1945 pun harus berbentuk provinsi, tidak bisa dalam bentuk lain. Misalnya, Provinsi DKI, Provinsi Papua, Provinsi NAD, dan Provinsi DIY.

Sementara itu, ada juga pendapat yang menyatakan bahwa antara Pasal 18 dan Pasal 18B (begitu juga Pasal 18A) merupakan hal yang tidak saling berhubungan. Artinya, daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang dimaksud dalam Pasal 18B itu tidak selalu dalam bentuk provinsi. Namun, boleh dalam bentuk lain asal diatur dengan UU.

Pendapat ini diperkuat pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara No 11/PUU-VI/2008 tentang Pengujian atas UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.

Dalam pertimbangan putusannya, MK berpandangan bahwa Pasal 18B (termasuk Pasal 18A) UUD negara RI Tahun 1945 bukan merupakan pengecualian dari Pasal 18. Artinya, norma yang diatur dalam Pasal 18B ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 bersifat independen dan tidak berkaitan dengan Pasal 18 UUD negara RI Tahun 1945.

Dengan demikian, pengaturan suatu daerah khusus di dalam UU yang mendasarkan pada Pasal 18B ayat (1) UUD negara RI Tahun 1945 tidak perlu terikat pada Pasal 18 UUD negara RI Tahun 1945.

Selanjutnya, dalam pertimbangan putusan perkara MK yang lain, yaitu perkara No 81/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan UU No 35 Tahun 2008, MK berpandangan bahwa suatu daerah sebagai daerah istimewa, jika keistimewaan daerah itu terkait dengan hak asal-usul dan kesejarahan daerah tersebut sejak sebelum lahirnya NKRI.

Sementara itu, suatu daerah ditetapkan sebagai daerah khusus jika kekhususan itu terkait dengan kenyataan dan kebutuhan politik yang karena posisi dan keadaannya mengharuskan suatu daerah diberikan status khusus yang tidak bisa disamakan dengan daerah lainnya.

Dengan mendasarkan pada pertimbangan MK terkait dengan putusan MK dalam perkara No 81/PUU-VIII/2010 di atas, pemberian kekhususan kepada suatu daerah itu bersifat fleksibel sesuai dengan kebutuhan nyata diberikannya kekhususan bagi daerah yang bersangkutan.

Dengan demikian, pada prinsipnya pengaturan tentang daerah khusus dalam UU, pembentuk UU diberi keleluasaan untuk menentukan materi muatan sepanjang dapat dibuktikan bahwa kekhususan tersebut merupakan kebutuhan nyata dan kebutuhan politik pada saat ini.

Kita dapat membandingkan dengan penyelenggaraan pemerintahan IKN di beberapa negara. Misalnya, Canberra sebagai ibu kota negara Australia disebut Australian Capital Territory (ACT), bukan province, seperti di Victoria, New South Wales (NSW), Queensland dsb. Juga Washington DC sebagai ibu kota USA disebut sebagai Federal District, bukan state dan tidak menambah jumlah bintang dalam bendera AS.

Pemerintahan IKN kita di masa datang perlu sebutan yang berbeda dalam rangka menghindari keruwetan dan kompleksitas apabila menggunakan sebutan provinsi atau daerah otonom.

Dengan dipilih sebutan 'pemerintah daerah khusus IKN' atau sebutan lain, semua urusan yang ada di dalamnya menjadi urusan pusat sehingga tidak perlu berdebat panjang mana yang menjadi urusan pusat dan mana yang menjadi urusan daerah.

Kepala daerahnya tidak menggunakan sebutan gubernur. Namun, kepala daerah pemerintahan khusus IKN atau sebutan lain yang ditunjuk presiden, tidak perlu melalui pilkada. Dalam pemerintahan khusus IKN tidak perlu dibentuk DPRD dan dinas-dinas.

Dengan tidak menggunakan sebutan provinsi atau daerah otonom dalam UU IKN, maka bentuk pemerintahan di IKN diharapkan akan terhindar dari masalah ketidakharmonisan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta persyaratan-persyaratan rigid dari provinsi atau daerah otonom.

Baca Juga

MI/SUMARYANTO

Nasihat untuk Luhut Pandjaitan dan Said Didu 

👤Laode Ida, Anggota Ombudsman RI 🕔Minggu 05 April 2020, 11:49 WIB
Situasi itu sebenarnya biasa saja dalam negara demokrasi. Apalagi, di dalam negara yang masyarakat heterogen seperti...
Dok. Pribasi

Covid-19 dan Generasi Charlie (Gen C)

👤Pramudianto, Doktor bidang Sumber Daya Manusia dan Trainer 🕔Sabtu 04 April 2020, 20:56 WIB
KITA mengenal generasi silent atau generasi tradisional yaitu mereka yang lahir sebelum tahun 1940....
Dok. Pribadi

Melawan Covid-19, Membangun Partisipasi Warga

👤Osmar Tanjung, Sekjen Pusat Kajian Pengembangan (PKP) Berdikari 🕔Sabtu 04 April 2020, 19:25 WIB
DI era 80-an hingga 90-an, aktivis LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) turut membantu pembangunan di banyak wilayah di...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya