Kamis 12 Maret 2020, 21:21 WIB

Warga Depok Kerap Dangdutan Di Makam, Pemkot Melarang

Kisar Rajaguguk | Megapolitan
Warga Depok Kerap Dangdutan Di Makam, Pemkot Melarang

Dok.MI
Ilsutrasi: Komplek pemakaman harusnya untuk melakukan ziarah, bukan sebagai area menggelar pesta dangdut.

 

PEMERINTAH Kota Depok mengimbau masyarakatnya, tidak menggelar pesta dangdutan di areal pemakaman. Aturan itu disampaikan pada warga karena menimbulkan ketidaknyamanan.

"Kami imbau jangan berpesta diatas makam, berziarah silahkan," kata Kepala Unit Pengelola Teknis Daerah (UPTD) Tempat Pemakaman Umum (TPU) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok, Abdul Haris, Jamis (12/3).

Imbauan itu disampaikan karena belakangan ini, areal pemakaman di Kota Depok kerap digunakan untuk pesta dangdutan.

Salah satunya di RW 18 Kelurahan Pancoranmas, Kota Depok, warga menggelar pesta dangdut di lahan pekuburan tersebut.

Beberapa warga yang keberatan lahan pekuburan dijadikan tempat berpesta mengkomplen Pemerintah Kota Depok dengan mendatangi DLHK Kota Depok, Jalan Raya Bogor, Tapos, Kamis (12/3).

Beberapa dari warga itu meminta kepada UPTD TPU supaya tidak mengizinkan siapapun menggelar pesta di kuburan. Karena selain merusak makam menurut warga menimbulkan kebisingan.

Dihadapan warga, Kepala UPTD TPU Haris menyampaikan bahwa lahan pemakaman yang digunakan berpesta dan dangdutan di RW 18 Kelurahan Pancoranmas bukan milik Pemkot Depok

"Pemkot Depok tidak mengelola pemakaman di Kelurahan Pancoranmas. Pemakaman di RW 18 milik warga, yang mengelola warga sekitar," katanya.

Haris mengakui, pihaknya mengelola sejumlah pemakaman, namanya tempat pemakaman umum (TPU).

TPU yang dikelola Pemkot, katanya jumlah totalnya 12 TPU yang tersebar di 11 wilayah kecamatan. "Jadi, kami tak ada hak untuk melarang warga yang menggelar pesta di RW 18 Pancoranmas," ucapnya. (OL-4)

Baca Juga

Antara

Polri Usut 63 Kasus Hoaks Soal Covid-19

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Rabu 01 April 2020, 21:46 WIB
"Polri bakal terus melakukan patroli siber untuk mencegah beredarnya berita-berita hoaks di media sosial yang meresahkan dan menindak...
Antara/Aprilio Akbar

Kemenhub Sebut Surat Edaran BPTJ Bersifat Rekomendasi

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Rabu 01 April 2020, 21:14 WIB
Surat edaran tersebut bertujuan memberikan rekomendasi kepada daerah apabila sudah dikategorikan sebagai daerah yang diperkenankan untuk...
Antara/Risky Andrianto

BPTJ Terbitkan Edaran, Dishub DKI Sebut Harus Ikuti PP PSBB

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Rabu 01 April 2020, 20:41 WIB
Dalam Surat Edaran No. 5 tahun 2020 itu BPTJ meminta seluruh moda transportasi umum dari dan menuju Jabodetabek dihentikan termasuk...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya