Kamis 12 Maret 2020, 20:38 WIB

Ahli Hukum UII Nilai RUU Cipta Kerja Banyak Permasalahan

Agus Utantoro | Politik dan Hukum
Ahli Hukum UII Nilai RUU Cipta Kerja Banyak Permasalahan

Antara
Aksi tolak RUU Cipta kerja

 

KALANGAN pakar Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia (UII) menilai banyak permasalahan krusial dan kontroversi pada omnibus law RUU Cipta Kerja.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Abdul Jamil mengatakan, hasil kajian pakar yang difasilitasi Pusat Studi Hukum, UII sejatinya omnibus law merupakan metode dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan yang belum dikenal di Indonesia.

Konsep omnibus law menekankan pada konsolidasi berbagai tema, materi, dan peraturan perundang-undangan pada setiap sektor yang berbeda untuk menjadi satu produk hukum besar dan holistik.

''RUU Cipta Kerja yang menggunakan metode omnibus law diklaim oleh pemerintah akan efisien karena akan mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru terhadap beberapa undang-undang . Namun demikian, klaim ini belum tentu benar atau tepat,'' tegasnya, Kamis (12/3).

Abdul Jamil mengemukakan, sejauh ini belum ada data yang diberikan kepada publik terhadap keberhasilan metode omnibus law di negara lain.

Selain itu, pembentukan peraturan perundang-undangan, berdasarkan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 jo UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus mengandung pertimbangan filosofis, yuridis dan sosiologis.

Jika ditelaah pada ketiga aspek di atas, sivitas akademika FH UII memberikan catatan sebagai berikut pertama, pada aspek filosofis, ruh atau semangat di balik metode omnibus law dalam RUU Cipta Kerja, semata demi kepentingan investasi bukan dalam rangka harmonisasi berbagai peraturan perundang-undangan.

Kedua, jelasnya, pada aspek sosiologis, yang menjadi pertanyaan terbesar adalah apakah masyarakat kita membutuhkan undang-undang ini?

Sivitas akademika FH UII, ujarnya,  memandangnya hingga saat ini masyarakat tidak, atau setidaknya belum membutuhkan terutama jika dikaitkan dengan isinya yang cenderung mengedepankan kepentingan investasi/pemodal.

''RUU  Cipta Kerja cenderung top-down dan bukan bottom-up dari masyarakat yang membutuhkan pengaturan,'' tegasnya.

Menurut Abdul Jamil, jika membaca bagian konsideran RUU Cipta Kerja, maka substansinya adalah memberikan berbagai kemudahan dan perlindungan berinvestasi. Berbagai kemudahan itu, katanya, antara lain adalah di bidang perpajakan, Amdal, dan perizinan.

''Dengan demikian, antara judul dan isi dari RUU tidak sinkron,'' tegasnya.

Ia menambahkan, melihat berbagai keadaan ini para pakar Ilmu Hukum UII menyimpulkan RUU Cipta Kerja memiliki problem prosedur pembentukan dan substansial yang cukup serius.

''Problem prosedur pembentukan dan substansial tersebut berpotensi menggiring RUU Cipta Kerja pada pertentangan secara konstitusional,'' ungkapnya.

Negara yang semestinya melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia, salah satunya melalui pembentukan undang-undang, menurut Abdul Jamil, melalui  RUU Cipta Kerja justru jauh dari itu bahkan berpotensi melanggar hak-hak warga masyarakat yang dijamin oleh
konstitusi.

Karena itu, ungkapnya, UUI meminta dan menuntut kepada pemerintah dan DPR  untuk tidak melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja.

''Sivitas akademika FH UII memandang penting bagi Pemerintah dan DPR untuk menyempurnakan beberapa undang-undang sektoral, daripada menyusun undang-undang dengan menggunakan metode omnibus law yang belum terbukti keberhasilannya di Negara lain dan sangat potensial merusak sistem perundang-undangan di Indonesia,'' katanya, sembari menegaskan jika RUU ini disahkan, sivitas akademika FH UII akan menempuh jalan konstitusional untuk menuntut pembatalannya. (OL-2)

 

Baca Juga

Dok.MI

Pengamat: DPR Prioritaskan Covid-19, RUU KUHP Nanti Saja

👤Putra Ananda 🕔Jumat 03 April 2020, 21:10 WIB
Pengesahan RKUHP tanpa pembahasan keseluruhan justru akan menambah panjang daftar masalah yang harus...
ANTARA/Reno Esnir

RUU KUHP dan Pemasyarakatan akan Dibahas di Komisi III DPR

👤mediaindonesia.com 🕔Jumat 03 April 2020, 20:43 WIB
Sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) meminta masukan dari masyarakat terkait 12 pasal dalam RKUHP yang sebelumnya mendapatkan sorotan dari...
Antara

Mendagri Minta Kepala Daerah Buka Jalan untuk Distribusi Logistik

👤Indriyani Astuti 🕔Jumat 03 April 2020, 20:18 WIB
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan  kepala daerah terkait pemblokiran jalan agar membuka akses dan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya