Kamis 12 Maret 2020, 20:33 WIB

KPK Selisik Aliran Uang Proyek RTH Bandung

Dhika kusuma winata | Ekonomi
KPK Selisik Aliran Uang Proyek RTH Bandung

Antara
Terpidana mantan Sekretaris Daerah Bandung Edi Siswadi (tengah)

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung Edi Siswadi periode 2009-2013 sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan ruang terbuka hijau (RTH) di Pemkot Bandung pada 2012-2013. KPK menelisik dugaan aliran uang terkait proyek RTH tersebut yang diduga mengalir ke banyak pihak.

"Penyidik mendalami keterangan para saksi terkait aliran uang kegiatan pengadaan tanah untuk RTH Kota Bandung dan peruntukannya yang diduga banyak mengalir ke beberapa pihak," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (12/3).

Dalam kasus itu, KPK tercatat telah menerima pengembalian uang dan aset sejumlah Rp8 miliar. Namun, KPK menduga masih ada aliran dana yang diduga dinikmati oleh sejumlah pihak.

Selain memeriksa mantan Sekda Pemkot Bandung itu, penyidik KPK juga memeriksa sejumlah pihak swasta yakni Toto Hutagalung, Riko Adythia, dan Sri Kustiawati.

Sedangkan dari jajaran Pemkot Bandung, KPK juga memeriksa Agus Slamet Firdaus selaku PNS Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Pemkot Bandung dan Hermawan selaku mantan Kepala Seksi Sertifikasi dan Dokumentasi DPKAD Pemkot Bandung.

Dalam kasus itu, KPK telah menetapkan satu tersangka baru yakni pengusaha bernama Dadang Suganda yang diduga menjadi makelar pembelian tanah untuk RTH. Sebelumnya KPK juga menetapkan tersangka untuk mantan Kadis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hery Nurhayat serta dua orang anggota DPRD Kota Bandung periode 2009-2014, Tomtom Dabul Qomar dan Kadar Slamet.

 

Baca juga: Tok! Muchtar Effendi Divonis 4 Tahun 6 Bulan Penjara

 

Dadang diduga menjadi makelar memanfaatkan kedekatannya dengan mantan Sekretaris Daerah Kota Bandung Edi Siswadi. Berkat perannya menjadi makelar tersebut, Dadang diduga memperkaya diri sebesar Rp30 miliar.

Dalam kasus itu, Dadang melakukan pembelian tanah pada sejumlah pemilik tanah atau ahli waris di Bandung untuk ruang terbuka hijau. KPK menengarai nilai tanah yang dibayarkan lebih rendah dari nilai jual objek pajak (NJOP).

Pemerintah Kota Bandung kemudian membayarkan Rp43,6 miliar kepada Dadang atas tanah tersebut. Namun, komisi menduga Dadang hanya membayarkan Rp13,5 miliar kepada pemilik lahan.

KPK menduga dalam kasus RTH di Bandung telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp69 miliar dari realisasi anggaran sekitar Rp115 miliar. Pengadaan tanah diduga dilakukan menggunakan makelar dari unsur anggota DPRD dan pihak swasta. Selisih pembayaran ke makelar dengan harga tanah atau uang yang diterima oleh pemilik tanah diduga dinikmati oleh sejumlah pihak. (OL-8)

Baca Juga

ISTIMEWA

8,5 Juta Pelanggan Sudah Dapat Nikmati Token Listrik Gratis

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 04 April 2020, 19:07 WIB
Khusus 11 juta pelanggan yang menggunakan kWh meter prabayar, pelanggan akan mendapatkan token listrik berdasarkan penggunaan terbesar...
ANTARA

Menaker Pastikan Pekerja Kena PHK Dapat Insentif Selama 4 Bulan

👤Suryani Wandari Putri Pertiwi 🕔Sabtu 04 April 2020, 16:45 WIB
Pemerintah terus berusaha menekan dampak pandemi virus korona (Covid-19), salah satunya dengan memberikan bantuan kepada pekerja yang...
Ilustrasi

KPPOD Ungkap Daerah Kesulitan Realokasi APBD untuk Tangani Pandem

👤Indriyani Astuti 🕔Sabtu 04 April 2020, 16:31 WIB
Pemerintah pusat disarankan untuk segera melakukan transfer ke daerah supaya kepala daerah dapat melakukan realokasi anggaran dari Anggaran...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya