Kamis 12 Maret 2020, 07:55 WIB

Stimulus untuk Pertahankan Daya Beli

M Ilham Ramadhan | Ekonomi
Stimulus untuk Pertahankan Daya Beli

MI/FRANSISCO CAROLIO HUTAMA GANI
Siluet President of ASEAN International Advocacy & Consulting Shaanti Shamdasani saat menjadi pembicara dalam diskusi Dampak Virus Corona

 

PEMERINTAH segera mengumumkan paket kebijakan stimulus tahap dua yang akan digulirkan guna menahan dampak negatif akibat mewabahnya virus korona (covid-19).

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan dari sisi fiskal, pemerintah akan memberikan relaksasi pajak bagi pekerja dari industri yang terdampak oleh virus korona dengan menunda penarikan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21, 22, dan 25. Bagi perusahaan, pemerintah akan mempercepat restitusi pajak pertambahan nilai (PPN).

Menurut rencana, kebijakan itu mulai berlaku per 1 April 2020 dan berlangsung selama enam bulan.

"Semua paket ini, Pak Menko Perekonomian berharap dilakukannya untuk jangka waktu enam bulan. Itu semuanya bertujuan untuk seluruh industri mendapatkan space untuk mereka dalam situasi yang sangat ketat seperti sekarang ini sehingga beban mereka betul-betul diminimalkan dari pemerintah," kata Sri Mulyani saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, kemarin.

Pada kebijakan nonfiskal, pemerintah akan mengurangi peraturan barang larangan atau pembatasan (lartas) untuk mendorong kinerja ekspor dan impor. Dengan begitu, pemerintah berharap kebutuhan impor bahan baku bagi industri dalam negeri dapat mudah dilakukan.

"Lebih dari 749 HS Code yang lartasnya akan dihilangkan. Itu sekitar lebih dari 50%. Ini sedang difinalkan untuk peraturan-peraturan yang harus disiapkan untuk itu," tutur perempuan yang karib disapa Ani tersebut.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan teknis terkait dengan kebijakan yang bersifat sementara itu tengah dimatangkan pemerintah. Kebijakan fiskal dan nonfiskal itu disebutnya akan dapat memberi daya pada sektor industri manufaktur yang terdampak oleh virus korona.

"Sektornya manufaktur. Jadi, teknisnya memang sedang disiapkan, nanti dirapatkan lagi," tuturnya.

Lebih lanjut, payung hukum yang akan dipakai untuk dijadikan alas kebijakan itu ialah berbentuk peraturan menteri terkait.

Dengan begitu, nantinya akan ada empat peraturan menteri baru untuk dijadikan dasar hukum.

"Ini temporary, tindakan agar memperkuat daya beli mendorong supply side. Di samping itu, demand side. Jadi, begitu nanti kita bikin, nanti dalam enam bulan kita review lagi efeknya seperti apa," jelas Airlangga.

Senada, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan sektor yang diutamakan dalam stimulus ke-2 kali ini ialah perindustrian dalam negeri. Tekanan yang besar di sektor industri akibat kondisi global dan virus korona, menurutnya, perlu intervensi pemerintah yang dapat meringankan.

"Jadi, ini sekarang kita sedang rumuskan secara prinsip, beberapa garis besarnya kita sudah sepakati tadi dalam rapat. Nanti secara detail lagi akan diselesaikan dalam tingkat teknis. Keputusannya nanti dalam rapat terbatas," tandas Agus.

Tahan Kenaikan Harga

Chairman of ASEAN India Business Council sekaligus Board Member East Asia Business Council Shaanti Shamdasani memperkirakan dampak covid-19 terhadap perdagangan dunia akan lebih besar daripada efek saat Tiongkok dilanda wabah SARS. Bahkan jika masih berlanjut hingga April mendatang, kondisinya akan lebih parah daripada 2008.

"Oleh karena itu, pemerintah jangan ada kenaikan harga dari segi apa pun," kata Shaanti dalam diskusi di kediaman Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, Jakarta, kemarin. (Wan/E-1)

Baca Juga

Istimewa/BRI

Demi Physical Distancing, BRI Serukan Transaksi LPG Lewat Brimola

👤mediaindonesia.com 🕔Rabu 08 April 2020, 12:09 WIB
Melalui aplikasi BRI Monitoring Online LPG (Brimola), BRI menyediakan layanan transaksi jual beli dan monitoring untuk LPG 3 kg kepada...
Dok/PUPR

Hadang Dampak Covid-19,PUPR Percepat Program Padat Karya Tunai

👤Suryani Wandari Putri Pertiwi 🕔Rabu 08 April 2020, 11:55 WIB
Ini penting untuk menjaga daya beli dan memberikan pekerjaan bagi masyarakat di tengah pandemi Covid-19 yang telah memukul banyak...
MI/Rommy Pujianto

DPR Minta Kasus Gagal Bayar Koperasi Indosurya Segara Ditangani

👤Despian Nurhidayat 🕔Rabu 08 April 2020, 11:30 WIB
Jangan sampai dana nasabah tersebur menguap dan orang-orang yang bertanggung jawab melarikan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya