Rabu 11 Maret 2020, 22:36 WIB

KPK Eksekusi Penyuap Kepala BPJN XII Balikpapan

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
KPK Eksekusi Penyuap Kepala BPJN XII Balikpapan

MI/Adam Dwi Putra
Direktur PT Harlis Tata Tahta (PT HTT) Hartoyo

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi terpidana Hartoyo yang merupakan penyuap Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XII Balikpapan dalam perkara suap proyek jalan di Provinsi Kalimantan Timur.

Hartoyo yang merupakan Direktur PT Harlis Tata Tahta dieksekusi ke Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Samarinda.

"Hari ini KPK melaksanakan eksekusi terpidana Hartoyo yaitu pemberi suap kepada Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII Balikpapan Refly Tuddy Tangkere dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional XII Andi Tejo Sukmono," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, Rabu (11/3).

Kasus suap tersebut terkait dengan pengadaan proyek Jalan di Provinsi Kalimantan Timur tahun anggaran 2018-2019. Pengadilan Negeri Tipikor Samarinda menjatuhkan hukuman kepada Hartoyo selama 2 tahun dan denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan.

Baca juga : KPK Minim OTT, Firli: Mungkin Pencegahan Berhasil

KPK mencokok Refly Tuddy Tangkere, Andi Tejo Sukmono, dan Hartoyo dalam operasi tangkap tangan pertengahan Oktober 2019.

KPK mulanya menengarai ada pemberian dari pihak rekanan atau swasta terkait dengan paket pekerjaan jalan multiyears senilai Rp155 miliar pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kalimantan Timur.

Proyek pekerjaan ialah preservasi dan rekonstruksi jalan Sp.3 Lempake-Sp.3 Sambera-Santan Bontang-Dalam Kota Bontang-Sangatta dengan anggaran tahun jamak 2018-2019.

Hartoyo menyuap Refly sebanyak delapan kali dengan besaran masing-masing pemberian uang sekitar Rp200-Rp300 juta dengan jumlah total Rp2,1 miliar terkait proyek-proyek infrastruktur yang diterima perusahaannya. (OL-7)

Baca Juga

Antara

Aktivis: Pemerintah Tak Perlu Bahas Agenda Legislasi dengan DPR

👤Emir Chairullah 🕔Minggu 05 April 2020, 23:55 WIB
Charles menilai DPR tidak memiliki sensitivitas dengan tetap berusaha membahas Revisi KUHP dan Omnibus Law RUU Cipta...
Micom

Istana Berbagi, Tebar Paket Nasi Boks

👤Andhika prasetyo 🕔Minggu 05 April 2020, 22:35 WIB
Sekretariat Presiden (Setpres) turut berupaya meringankan beban para pekerja informal seperti tukang ojek, sopir taksi dan tenaga kerja...
Antara

Polri Terbitkan Aturan Khusus Soal Hoaks dan Penghinaan Presiden

👤Tri Subarkah 🕔Minggu 05 April 2020, 20:24 WIB
Ia menyebut pihak kepolisian akan menindak tegas setiap orang yang memanfaatkan pandemi covid-19 untuk menyebarkan berita bohong dan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya