Rabu 11 Maret 2020, 17:25 WIB

Lawan Korupsi, KPK dan Tunisia Perpanjang Kerja Sama

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
Lawan Korupsi, KPK dan Tunisia Perpanjang Kerja Sama

MI/Arya Manggala
Warga menandatangani spanduk dukungan antikorupsi dalam Hari Bebas Kendaraan Bermotor (CFD) di Jakarta.

 

PIMPINAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima kunjungan Duta Besar Tunisia untuk Indonesia, Riadh Dridi. KPK dan Tunisia sepakat untuk memperpanjang kerja sama yang bertujuan melawan korupsi.

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, mengatakan komisi dan perwakilan penegak hukum Tunisia sepakat melanjutkan kerja sama yang terjalin sejak dua tahun lalu.

Kerja sama kedua pihak akan ditingkatkan dalam pertukaran pengalaman pemberantasan, serta pencegahan korupsi dan pengembangan SDM.

"KPK selama ini sudah bekerja sama dengan Tunisia sejak 2017 melalui MoU. Hari ini melakukan evaluasi dan akan meningkatkan kerja sama antara KPK dan Tunisia," ujar Nurul di Gedung KPK, Rabu (11/3).

Kedua pihak, lanjut Nurul, fokus pada pembelajaran metode pemberantasan dan pencegahan korupsi di masing-masing negara. Selain itu, kerja sama juga menyentuh peningkatan kapasitas SDM penegak hukum. Kedua pihak masih akan membahas teknis dari nota kesepakatan (MoU).

"Praktik terbaik di sana (Tunisia) mungkin bisa dipelajari dan menjadi praktik yang bisa diadopsi di Indonesia. Sebaliknya, juga dari Tunisia ingin bekerja sama dalam capacity building di Indonesia," jelas Nurul.

Dubes Tunisia untuk Indonesia, Riadh Dridi, mengatakan pemerintah Tunisia dan KPK akan menandatangani nota kesepahaman terbaru. Riadh mengapresiasi KPK yang menjadi mitra dalam upaya pemberantasan korupsi.

"Saya senang bahwa MoU antara dua negara akan bekerja untuk mengembangkan kerja sama di banyak bidang. Pertukaran pengalaman dan kerja sama dalam memberantas korupsi," tutur Riadh.(OL-11)

Baca Juga

MI/SUSANTO

Dikritik, Kapolri: Penegakan Hukum tidak bisa Puaskan Semua Orang

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Rabu 08 April 2020, 13:44 WIB
Salah satunya Surat Telegram Nomor ST/1100/IV/HUK.7.1/2020 mengenai penghinaan terhadap presiden dan pejabat negara. Surat telegram itu...
MI/M. Irfan

DPR Dukung Pemulangan WNI Dilakukan Secara Mandiri

👤Putri Rosmalia Octaviyani 🕔Rabu 08 April 2020, 13:27 WIB
Syaifullah menjelaskan, ada tiga klaster besar penanganan WNI di luar negeri di tengah pademi...
MI/MOHAMAD IRFAN

YLBHI Desak Polisi Cabut Kebijakan Represif Saat Wabah Covid-19

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Rabu 08 April 2020, 12:12 WIB
Aturan itu berpotensi melanggar due process of law dan mendorong semakin banyaknya penangkapan terhadap masyarakat yang...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya