Rabu 11 Maret 2020, 17:12 WIB

Presiden Minta Dana Otsus Papua Dievaluasi

Dhika kusuma winata | Politik dan Hukum
Presiden Minta Dana Otsus Papua Dievaluasi

Antara
Joko Widodo

 

PRESIDEN Joko Widodo meminta evaluasi menyeluruh efektivitas penyaluran dana otonomi khusus (Otsus) Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Menurut ketentuan perundang-undangan, dana otsus ke dua provinsi paling timur Indonesia itu akan berakhir pada tahun depan.

"Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dana otsus Papua maupun Papua Barat ini akan berakhir di 2021 sehingga diperlukan sebuah kebijakan baru mengenai dana otonomi khusus ini. Karena itu saya ingin menekankan evaluasi secara menyeluruh terkait tata kelola dan efektivitas penyaluran dana otsus ini," kata Jokowi dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (11/3).

Sejak 2002 hingga 2020, Provinsi Papua dan Papua Barat mendapat dana otsus mencapai Rp94,24 triliun. Dana otonomi khusus tersebut menjadi salah satu instrumen yang digunakan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan di dua provinsi tersebut.

Jokowi berharap agar pengelolaan anggaran tersebut dapat dilakukan dengan baik dan optimal. Selain itu, penggunaan anggaran tersebut juga harus dapat dirasakan dampak dan manfaatnya oleh masyarakat di Papua dan Papua Barat.

"Sangat penting good governance-nya, penyalurannya, apakah betul-betul sudah ter-delivered ke masyarakat, apakah sudah tepat sasaran, outputnya seperti apa. Serta yang paling penting harus kita lihat sejauh mana dampaknya. Apakah dana otsus telah dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat di Papua maupun Papua Barat," ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden meminta jajarannya agar turut melibatkan sejumlah elemen masyarakat di Papua dan Papua Barat dalam merumuskan kebijakan otonomi khusus tersebut. Kepala Negara menghendaki agar kebijakan yang nantinya dibuat merupakan kebijakan terbaik yang dapat menjadikan Papua dan Papua Barat semakin maju dan sejahtera.

Selain itu, Presiden juga menegaskan bahwa dibutuhkan semangat, paradigma, dan cara kerja baru dari jajarannya untuk menghasilkan lompatan kemajuan bagi rakyat di Papua dan Papua Barat. Apalagi, instrumen pemerintah untuk mempercepat pembangunan di sana tidak hanya berasal dari dana otonomi khusus tersebut.

"Instrumen yang digunakan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan di Papua maupun Papua Barat bukan hanya dengan menyalurkan dana otsus saja, tapi juga menggunakan berbagai instrumen percepatan lainnya yang bersumber dari APBN," tutur mantan Wali Kota Solo itu.

Pemerintah juga memiliki visi untuk melakukan pemerataan pembangunan tidak hanya di Papua dan Papua Barat, melainkan sejumlah wilayah di Indonesia bagian timur lain seperti di antaranya Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur yang juga harus diperhatikan.

"Ketertinggalan di wilayah-wilayah itu perlu mendapatkan perhatian kita baik melalui percepatan pembangunan infrastruktur, mendorong investasi untuk masuk, pembukaan hub baru, pengembangan kawasan ekonomi khusus, dan pembukaan kawasan industri," tandasnya. (OL-8)

Baca Juga

Antara

Ini 4 Poin Klarifikasi Said Didu ke Luhut. Tidak Ada Minta Maaf

👤Henri Siagian 🕔Selasa 07 April 2020, 21:35 WIB
Bahwa Menko Kemaritiman dan Investasi (Bpk Luhut B Pandjaitan) lebih mengutamakan kebijakan penyelamatan investasi yang mungkin merupakan...
MI/Susanto

MER-C Minta Mantan Menkes Dibebaskan untuk Bantu Atasi Covid-19

👤Antara 🕔Selasa 07 April 2020, 21:25 WIB
MER-C berharap seluruh sumber daya manusia unggul yang memiliki keahlian di bidang kesehatan yang dimiliki Indonesia bisa diberdayakan...
MI/IMMANUEL ANTONIUS

Said Didu: Saya Tidak Akan Minta Maaf, Memang Faktanya Begitu

👤Faustinus Nua 🕔Selasa 07 April 2020, 21:07 WIB
Pemerintah saat ini lebih mengutamakan kebijakan penyelamatan ekonomi dibandingkan dengan kebijakan mengatasi dampak pandemi...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya