Rabu 11 Maret 2020, 15:21 WIB

Fraksi PSI Minta Penghapusan 3 Pos Retribusi

Putri Anisa Yuliani | Megapolitan
Fraksi PSI Minta Penghapusan 3 Pos Retribusi

Antara
Petugas pemadam kebakaran bandara memberikan pelatihan cara memadamkan api dengan menggunakan Alat Pemadam Api Ringan

 

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI meminta penghapusan tiga pos retribusi, yakni retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan pendidikan, dan retribusi alat pemadam kebakaran.

Hal tersebut diungkap pada Pandangan Umum Fraksi Partai Solidaritas Indonesia terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah No 3 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah No 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah.

Dalam penjelasannya, anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah dari Fraksi PSI Viani Limardi mengusulkan retribusi pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan untuk dihapus. Menurut Viani, pertimbangannya adalah karena retribusi tersebut memiliki nilai realisasi yang rendah dan tidak sebanding dengan biaya pemungutannya, yakni sekitar Rp242 juta untuk retribusi pelayanan kesehatan dan Rp182 juta untuk retribusi pelayanan pendidikan.

“Kami menilai pelayanan kesehatan dan pendidikan merupakan hak dasar warga yang menjadi kewajiban pemerintah untuk dipenuhi,” papar Viani di rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Rabu (11/3).

Selain itu, Fraksi PSI juga menilai retribusi alat pemadam kebakaran kontraproduktif karena tidak memenuhi asas keadilan dan memicu ekonomi biaya tinggi.

“Bagaimana mungkin pengelola bangunan yang sudah bersusah payah menyiapkan alat pemadam kebakaran malah dikenakan retribusi,” jelas Viani.

Hal ini mengakibatkan pengelola bangunan enggan memeriksa seluruh alat kebakaran yang mereka miliki untuk menghindari retribusi. Sebaliknya, pengelola dan pemilik bangunan yang tidak menyediakan alat pemadam justru tidak dikenakan retribusi.

“Dampak dari retribusi ini pendataan dan pemeriksaan alat-alat pemadam kebakaran di gedung/bangunan menjadi tidak optimal. Ini menjadi perhatian kami karena terdapat sekitar 1600 kasus kebakaran per tahun di Jakarta,” jelasnya.

Penghapusan retribusi alat pemadam kebakaran akan menghilangkan hambatan sekaligus mendorong peningkatan permohonan rekomendasi pengujian alat pemadam kebakaran di Jakarta.

Menurut Viani, dari sisi penerimaan, penghapusan ini relatif tidak berdampak terhadap pendapatan daerah karena nilainya relatif kecil, yakni sekitar Rp 1,4 miliar. "Sebaliknya manfaat penghapusan retribusi ini akan sangat besar bagi warga Jakarta secara keseluruhan," tandasnya. (OL-14)

Baca Juga

Antara/Risky Andrianto

Dilaporkan Mantan Istri, Vicky Prasetyo Ditahan di Rutan Salemba

👤Tri Subarkah 🕔Selasa 07 Juli 2020, 21:34 WIB
"Kasus laporan Angle Lelga katanya Vicky melakukan perbuatan tidak menyenangkan dan fitnah," kata kuasa hukum Vicky, Ramdan...
MI/ANDRI WIDIYANTO

65% Pasien Positif Covid-19 di Jakarta Sembuh, 5% Meninggal Dunia

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Selasa 07 Juli 2020, 21:15 WIB
Sampai dengan hari ini kami laporkan, 405 pasien masih menjalani perawatan di rumah sakit dan 3.379 orang melakukan self isolation di...
AFP/Brent Stirton

Ada Konser Drive-In, Ini Protokol Medis yang Disiapkan Promotor

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Selasa 07 Juli 2020, 21:13 WIB
Berlian Entertainment bekerja sama dengan pihak ketiga yakni Safety World untuk menangani teknis penerapan protokol...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya