Rabu 11 Maret 2020, 14:17 WIB

Wapres: Soal Omnibus Law, Pemerintah Buka Ruang Dialog

Emir Chairullah | Politik dan Hukum
Wapres: Soal Omnibus Law, Pemerintah Buka Ruang Dialog

ANTARA
Seorang dari massa yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) menggelar aksi penolakan terhadap Omnibus Law.

 

WAKIL Presiden Ma’ruf Amin mengajak setiap pihak yang menentang omnibus law RUU Cipta Kerja untuk berdialog. 

“Kita akan buka dialog. Sebab Omnibus Law memang tuntutan publik untuk membenahi persoalan hukum yang tumpang tindih,” kata Wapres saat memberikan keterangan pers dalam kunjungannya ke Lombok dan Solo, Rabu (11/3).

Baca juga: Kasus Suap Wawan, KPK Periksa Kepala Rutan Boyolali

Menurutnya, selama ini banyak kalangan masyarakat menuntut agar pemerintah menyederhanakan perizinan. Pasalnya, selama ini aturan perizinan begitu tumpang tindih dan berbelit-belit. 

“Itu tuntutan masyarakat untuk membenahi obesitas (aturan),” jelasnya.

Wapres mengajak masyarakat yang menolak untuk membicarakan aspek mana saja yang masih belum menemui kesepakatan. 

“Jadi bukan Omnibus Law nya, saya kira. Tapi mungkin ada beberapa isinya yang perlu disinkronkan untuk dibangun kesepakatan,” ujarnya.

Wapres juga mengapresiasi, para DPRD kotamadya yang menyambut positif Omnibus Law ini. 

“Omnibus Law ini kan respons pemerintah terhadap tuntutan publik yang selama ini menganggap terlalu banyak yng tumpang tindih sehingga investor kurang tertarik,” pungkasnya. (OL-6)

Baca Juga

Kemenkopolhukam/Tim Riset MI-NRC

Tuntaskan Kasus Intan Jaya tanpa Pandang Bulu

👤Emir Chairullah 🕔Kamis 22 Oktober 2020, 03:19 WIB
Pengungkapan fakta oleh TGPF dalam kasus Intan Jaya dinilai akan membuat warga Papua semakin percaya kepada pemerintah...
Antara

Pemerintah Klaim Proses Penyusunan UU Cipta Kerja Sudah Transparan

👤Andhika Prasetyo 🕔Rabu 21 Oktober 2020, 23:30 WIB
"Dari naskah akademik itulah disusun pasal demi pasal, sehingga setiap pasalnya sudah disusun berdasarkan kajian,"...
Antara

Istana: Pemerintah Seimbangkan Demokrasi dan Stabilitas

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Rabu 21 Oktober 2020, 22:37 WIB
Moeldoko mengatakan tidak mudah bagi pemerintah menempatkan keseimbangan yang dinamis antara demokrasi dan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya