Rabu 11 Maret 2020, 06:20 WIB

Komitmen Meningkatkan Representasi Perempuan di Legislatif

Lena Maryana Mukti Dewan Pakar Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) | Opini
Komitmen Meningkatkan Representasi Perempuan di Legislatif

MI/SUSANTO

PENINGKATAN partisipasi perempuan dalam politik dapat dicapai secara efektif bila didukung semua pihak, termasuk dukungan politik dari para aktor negara yang terlibat dalam proses penentuan kebijakan, baik di legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.

Kebijakan negara itu, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun kebijakan lainnya yang mengikat pemangku kepentingan untuk melaksanakannya di pusat dan di daerah.

Kebijakan negara terkait dengan pemberdayaan perempuan pada UUD 1945 termuat dalam Pasal 28H ayat (2) yang menyatakan, 'Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan'.

Makna pasal ini ialah mengandung kebijakan keberpihakan sementara (afirmative action) bagi setiap warga negara yang memerlukan tindakan khusus, termasuk bagi perempuan yang masih tertinggal di bidang politik jika dibandingkan dengan laki-laki.

Kebijakan afirmasi di Indonesia dimulai sejak diratifikasinya Konvensi Penghapusan terhadap Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women atau CEDAW) melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 7/1984.

Namun, kebijakan tersebut baru dilaksanakan setelah dibentuknya UU Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dan UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR RI, DPD, dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota. Ketentuan yang termuat dalam kedua UU tersebut ialah terobosan konstitusional peningkatan partisipasi perempuan dalam politik.

Ketentuan keterwakilan perempuan dalam kepengurusan parpol diatur pada UU Nomor 2/2008 yang mengatur dipenuhinya kuota 30% keterwakilan perempuan di struktur kepengurusan parpol.

Selain itu, dalam upaya meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen diatur kebijakan nomor urut dalam UU Nomor 10/2008 tentang Pemilu Legislatif, di samping ketentuan daftar bakal calon memuat kuota 30% perempuan bakal calon legislatif.

Pengaturan nomor urut sekurang-kurangnya satu perempuan di antara tiga bakal calon disusun mengikuti konstruksi Undang-Undang Pemilu yang proporsional terbatas, yang mengandung afirmasi nomor urut, meskipun pada 22 Desember 2008 (4 bulan sebelum pelaksanaan Pemilu 2009) keputusan Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 214 UU Nomor 10/2008 tentang penetapan calon terpilih bertentangan dengan konstitusi dan tidak mengikat secara hukum yang berimplikasi hilangnya afirmasi nomor urut. Berdasarkan hasil penelitian Puskapol UI, penempatan nomor urut memengaruhi keterpilihan calon anggota legislatif.

Pada Pemilu 2009, 44% perempuan caleg DPR RI terpilih menempati nomor urut 1, 29% di nomor urut 2, 20% di nomor urut 3, 7% di nomor urut 4, dan seterusnya. Artinya, total 93% perempuan caleg DPR RI terpilih berada di nomor urut 1, 2, dan 3.

Di DPRD provinsi, 41% perempuan caleg DPRD terpilih menempati nomor urut 1, 20% di nomor urut 2, 24% di nomor urut 3, 14% di nomor urut 4, dan seterusnya sehingga total 75% perempuan caleg DPRD provinsi terpilih berada di nomor urut 1, 2, dan 3.

Dampak kebijakan afirmasi

Dengan dibukanya peluang untuk berpartisipasi dalam politik, kesempatan perempuan untuk mencalonkan diri pada jabatan publik terbuka lebar. Pada Pemilu 2004, jumlahnya sebesar 2.507 (33,00%). Pada Pemilu 2009, jumlahnya meningkat menjadi 3.910 (34,70%).

Dampak kebijakan afirmasi bisa dilihat pada hasil Pemilu 2004 dan Pemilu 2009 yang menunjukkan kenaikan angka representasi perempuan di parlemen. Sebelumnya, jumlah perempuan anggota DPR RI hasil Pemilu 1999 ialah 45 orang (9%) dari 500 anggota.

Di Pemilu 2004, angkanya mencapai 61 orang (11,09%) dari 550 anggota dan di Pemilu 2009 perempuan terpilih menjadi 101 orang (17,86%) dari 560 anggota. Hasil pemilu terakhir, yaitu Pemilu 2019, angka representasi perempuan meningkat menjadi 20,52%.

Meskipun representasi perempuan di parlemen mengalami peningkatan, kehadirannya dinilai hanya bersifat simbolis. Tidak banyak perempuan anggota DPR RI yang dikenal publik dan mampu menyuarakan aspirasi masyarakat.

Mereka yang meragukan kapasitas perempuan anggota legislatif meyakini kuantitas tidak penting, yang diperlukan ialah kapasitas.

Pada akhirnya disadari bahwa penting secara paralel meningkatkan kualitas perempuan politikus melalui berbagai intervensi kebijakan dan program sehingga keberadaan perempuan di jabatan-jabatan publik bisa membawa aspirasi masyarakat.

Baca Juga

MI/ROMMY PUJIANTO

Pengaruh Cuaca dan Iklim terhadap Penyebaran Covid 19

👤Dwikorita Karnawati Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta Tim Mikrobiologi UGM 🕔Rabu 08 April 2020, 07:25 WIB
Uniknya, di Tiongkok sebagai negara asal covid-19, kasusnya semakin...
ANTARA/Agus Bebeng/Medcom.id

Jeda Korona

👤Yudi Latif, Cendekiawan 🕔Rabu 08 April 2020, 04:55 WIB
Bisa kita saksikan, saling tuding sesama warga masih berkobar saat solidaritas diperlukan. Saling bantah sesama pejabat masih tergelar saat...
Dok. Pribadi

Esensi Korona dan Spiritualitas Milenial

👤Dimas Oky Nugroho Doktor Antropologi Politik UNSW Sydney, Koordinator Perkumpulan Kader Bangsa 🕔Selasa 07 April 2020, 07:40 WIB
Era milenial, eranya kaum muda yang tumbuh seiring dengan perkembangan era...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya