Selasa 10 Maret 2020, 18:54 WIB

Pemerintah Diminta Hitung Ulang Defisit BPJS

Putra Ananda | Ekonomi
Pemerintah Diminta Hitung Ulang Defisit BPJS

DOK MI/ROMMY PUJIANTO
Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.

 

WAKIL Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menghitung kembali anggaran BPJS yang dinilai defisit. Permintaan yang sama diajukan juga kepada pihak BPJS dalam hal ini Kementerian kesehatan (Kemenkes).

"Ya, memang defisitnya nanti harus dihitung ulang oleh Kemenkeu. Kemudian kepada pihak BPJS akan kami minta agar dihitung ulang lagi karena sebenarnya defisit itu bisa dikurangi," tutur Sufmi saat ditemui di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (10/3).

Baca juga: Iuran BPJS Batal Naik, Menkeu: Konsekuensinya Besar untuk JKN

Pernyataan tersebut diungkapkan Sufmi dalam menanggapi putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan kenaikan iuran BPJS. Dalam putusannya, MA menilai Pasal 34 ayat (1) dan (2) yang ada dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan bertentangan dengan sejumlah ketentuan di atasnya, seperti UUD 1945, UU 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal tersebut menjelaskan tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100%.

"Jadi atas dasar putusan MA yang diajukan sekelompok masyarakat yang menyatakan dasar kenaikan BPJS bertentangan dengan hukum sehingga dibatalkan dan sudah punya kekuatan hukum tetap sehingga semua tingkat kenaikan BPJS dibatalkan," ujar Sufmi.

Sufmi melanjutkan, BPJS perlu melakukan sinkronisasi data anggaran terbaru. Melalui sinkonisasi tersebut, DPR meyakini pemerintah bisa mengoptimalkan dan mengatasi anggaran BPJS yang dinilai defisit.

"Jadi dengan data-data terbaru kami bisa tahu berapa sih masuknya dan deifisitnya," ujarnya.

Terkait apakah iuran yang sudah dibayarkan perlu dikembalikan oleh pihak BPJS, Sufmi menjelaskan, bahwa DPR masih akan mengkaji hal tersebut. Semua pihak akan diminta untuk duduk bersama mencari jalan keluar yang paling baik terkait iuran BPJS.

"Nanti kami akan minta mereka duduk bersama. Tapi saya pikir untuk menghitung defisit ada data yang valid karena selama ini kami lihat dari hasil pertemuan diperlukan validitas data tentang peserta BPJS sendiri mulai kelas 1 hingga 3," pungkasnya. (OL-6)

Baca Juga

DOK KEMENTAN

Mentan SYL Cek Stok Gula dan 250 Ribu Ton Siap Diguyur ke Pasar

👤mediaindonesia.com 🕔Rabu 08 April 2020, 17:24 WIB
Mentan Syahrul menerangkan bahwa sesuai arahan Bapak Presiden Joko Widodo, seluruh Menteri harus turun ke lapangan melakukan validasi...
DOK KEMENTAN

Driver Ojol Minta Mentan SYL Perpanjang Waktu Operasional TTIC

👤mediaindonesia.com 🕔Rabu 08 April 2020, 17:03 WIB
Menanggapi hal tersebut Mentan Syahrul mengatakan bahwa ia akan berkoordinasi dengan kepala badan ketahanan pangan sebagai penanggung...
DOK KEMENTAN

Mentan Syahrul Pantau Aktivitas Pasar Murah TTIC

👤mediaindonesia.com 🕔Rabu 08 April 2020, 16:42 WIB
Mentan SYL menjelaskan pasar murah yang disediakan pemerintah ini menyediakan 11 kebutuhan bahan pokok dengan label harga yang sangat...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya