Selasa 10 Maret 2020, 16:44 WIB

Batalnya Penaikan Iuran BPJS bakal Menggoyang Anggaran Negara

M Ilham Ramadhan Avisena | Ekonomi
Batalnya Penaikan Iuran BPJS bakal Menggoyang Anggaran Negara

Antara
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 di Jakarta, Rabu (19/2/2020).

 

PASCAPEMBATALAN penaikan iuran peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan oleh Mahkamah Agung (MA) polemik bergulir pada kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020.

Pasalnya, pembatalan itu akan berdampak pada porsi anggaran yang telah ditetapkan dalam APBN. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan mengaku masih mengkaji putusan MA dan mencari opsi terbaik untuk menghadapi situasi ini.

Baca juga:Iuran BPJS Naik, Mahkamah Agung: Pemerintah Bebani Masyarakat!

Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet berpendapat, terkuras atau tidaknya APBN bergantung pada pengelolaan lembaga jaminan sosial ke depan.

Menurutnya, penyertaan modal yang diberikan negara pada BPJS Kesehatan terhitung kecil hanya 1,9% jika dibandingkan dengan total investasi pemerintah lainnya.

Hal itu dinilai tidak akan memberi dampak terlalu besar pada kinerja APBN. Persoalan dari pembatalan penaikan tarif iuran itu ialah defisit di 2020 yang akan menggoyang anggaran negara.

"Jika permasalahan defisit anggaran ini tidak diantisipasi, tentu akan berdampak sedikit banyak pada APBN. Salah satu permasalahannya yaitu tidak disiplinnya para peserta BPJS dalam membayar iuran BPJS, padahal cara kerja iuran BPJS tidak seperti itu," tutur Yusuf saat dihubungi, Selasa (10/3).

Baca juga:Temui Jokowi, Raja Belanda Minta Maaf Terkait Kekerasan Perang

Ia menambahkan, BPJS berfungsi sebagai perpanjangan tangan negara dalam menyediakan fasilitas kesehatan kepada masyarakat umum. Oleh karena itu, ia menilai penyertaan modal negara (PMN) tambahan untuk pengelolaan BPJS tidak akan menyalahi aturan.

Penambahan PMN untuk BPJS, kata dia, merupakan skema terbaik yang dimiliki pemerintah untuk mengelola lembaga tersebut. Pilihan lainnya ialah dengan menggunakan keuangan internal BPJS atau crowdfunding.

"Namun, menurut saya, tantangannya lebih besar, mulai dari pemisahan pencatatan di laporan keuangan sampai dengan keberlanjutan pendanaan jika menggunakan crowdfunding," jelas Yusuf.

Lebih jauh ia berpendapat, opsi lain yang bisa digunakan ialah dengan melakukan APBN perubahan (APBN-P). Namun, menurutnya, bila mengacu pada alur penyusunannya, seharusnya itu dilakukan pada periode Januari-April.

"Apabila BPJS ini termasuk dalam arah kebijakan dan prioritas pembangunan, dalam periode penyusunan ini (Mei-Juli) tidak menutup kemungkinan perubahan PMN dimasukkan untuk dibahas dalam rapat kerja anggaran. Namun, memang periode waktunya sangat sempit, sehingga pembahasanya akan alot," pungkas Yusuf. (Mir/A-3)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

Tekanan Terdalam sudah Lewat

👤Fetry Wuryasti 🕔Senin 26 Oktober 2020, 05:35 WIB
Kuartal III 2020 diyakini sebagai titik balik Indonesia menuju pemulihan ekonomi. Indikasinya, realisasi investasi dan kinerja ekspor yang...
ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi

LPEI Perbesar Porsi Pembiayaan Produk Halal

👤Mir/E-2 🕔Senin 26 Oktober 2020, 05:25 WIB
LEMBAGA Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) mendukung penuh langkah pemerintah meningkatkan ekspor produk...
ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Dana Asing masih Bertahan di Bursa Efek Indonesia

👤Try/E-1 🕔Senin 26 Oktober 2020, 05:15 WIB
Tercatat pada Bursa Efek Jakarta, sepanjang tahun (year to date), jual bersih a­sing (net foreign sell) sudah mencapai Rp53,36...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya