Selasa 10 Maret 2020, 16:02 WIB

Iuran BPJS Batal Naik, Menkeu: Konsekuensinya Besar untuk JKN

M. Ilham Ramadhan Avisena | Ekonomi
Iuran BPJS Batal Naik, Menkeu: Konsekuensinya Besar untuk JKN

ANTARA
Layanan di BPJS Kesehatan

 

PEMERINTAH masih mencari opsi atas pembatalan naiknya iuran peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) melalui putusan Mahkamah Agung (MA). Putusan itu mengabulkan uji materi Peraturan Presiden (Perpres) 75/2019 tentang Jaminan Kesehatan Nasional.

"Keputusan tersebut buat ini semua berubah. Apakah presiden sudah informasikan? Tentu sudah. Kita pelajari. Kita berharap masyarakat tahu ini konsekuensinya besar terhadap JKN," jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kepada wartawan di kantor Ditjen Pajak, Selasa (10/3).

Baca juga: Menkeu Sampaikan Laporan Pajak Lewat e-Filling

Menurutnya, BPJS Kesehatan masuk dalam program JKN besutan pemerintah. Dengan berubahnya aturan BPJS, maka akan berpengaruh pada keseluruhan program JKN yang telah berjalan.

Sri Mulyani mengatakan, pemerintah pasti akan menggunakan cara yang tepat untuk mengamankan keberlanjutan JKN. Namun, ia enggan berkomentar dampak pembatalan penaikan tarif iuran itu pada APBN 2020.

"Pasti ada langkah-langkah pemerintah untuk amankan kembali JKN itu secara sustain," jelasnya.

Menurutnya, persoalan BPJS sejatinya bukan milik satu pihak semata, melainkan seluruh elemen di Indonesia. Oleh karenanya, asas keadilan dan gotong royong harus dikedepankan dalam menangani BPJS.

"Ini masalah bersama, bukan 1 institusi. Ini dilakukan pemerintah, kita terus coba bangun ekosistem JKN yang sehat dan berkeadilan, sustain," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan pihaknya akan melihat lebih dulu amar putusan Mahkamah Agung yang membatalkan kebijakan pemerintah untuk menaikkan tarif iuran peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

"Dengan adanya putusan yang tadi, kita pelajari dulu seperti apa putusan itu dan apa saja implikasinya kita diskusikan lebih lanjut," ujar Suahasil, kemarin.

Baca juga: Akademisi Optimistis Program Kementan Dorong Para Entrepreneur

Terkait dengan peserta yang telah membayarkan iuran dengan tarif baru, ia mengatakan, kementerian keuangan belum bisa melakukan atau mengambil putusan. Alasannya, bendahara negara masih ingin mendalami putusan pembatalan MA tersebut.

"Apa saja konsekuensinya tentu kita mesti berbicara dengan kementerian lain yang ada di dalam pemerintah," jelasnya. (OL-6)

Baca Juga

MI/Bary Fathahilah

Pegawai Bank Mandiri Sisihkan Gaji Bantu Masyarakat Terdampak

👤Raja Suhud 🕔Kamis 09 April 2020, 08:55 WIB
Mandiri juga telah membantu penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi pertugas medis di berbagai rumah...
Antara

Pandemi Percepat Transformasi ke Bisnis Online

👤Ant 🕔Kamis 09 April 2020, 04:51 WIB
"Saat ini semua pihak dipaksa untuk beraktivitas secara daring dan menerapkan prinsip digitalisasi, kalau tidak kegiatan perekonomian...
Antara/Aloysius Jarot Nugorho

Pemerintah Bebaskan Bunga dan Tunda Pembayaran Pokok KUR

👤M. Ilham Ramadhan Avisena 🕔Rabu 08 April 2020, 23:14 WIB
Pembebasan pembayaran bunga dan penundaan pembayaran pokok KUR tersebut juga akan diikuti relaksasi ketentuan KUR dengan memberikan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya