Selasa 10 Maret 2020, 08:40 WIB

Wapres Ingatkan Dai bukan Hakim

Emir Chairullah | Politik dan Hukum
Wapres Ingatkan Dai bukan Hakim

Dok. Setwapres
Wakil Presiden Ma’ruf Amin (kanan) didampingi Ketua Umum Ikadi Achmad Satori Ismail (tengah) .

 

WAKIL Presiden Ma'ruf Amin meminta masyarakat Indonesia lebih toleran terhadap perbedaan pendapat. Wapres tidak mempersoalkan adanya perbedaan pendapat terhadap sesuatu yang masih diselisihkan.

"Kita boleh tidak sependapat, tapi tidak boleh kita menghakimi," kata Wapres saat memberikan sambutan dalam acara pembukaan Rakornas Ikatan Dai Indonesia di Istana Wapres, Jakarta, kemarin.

Wapres menjelaskan banyaknya aksi radikalisme yang bersifat negatif terjadi akibat adanya sikap intoleran dari kelompok maupun individu. Kelompok atau individu yang intoleran ini biasanya sangat fanatik dan menganggap kelompok lain salah.

"Mereka ini biasanya menganggap orang lain salah, sesat, bahkan kafir. Akibatnya sikap intoleran ini mengarah sikap yang radikal."

Karena itu, Wapres mengharapkan para dai membawa suasana damai dan kondusif dalam ceramahnya. Wapres meminta agar dakwah para dai tidak menggunakan ayat-ayat perang. "Karena kita kan tidak dalam suasana perang. Memang ada ayat perang tapi dipakai dalam suasana perang."

Ma'ruf menambahkan, para dai seharusnya membawakan pesan dakwah kepada masyarakat ketimbang menghakimi pihak lain. "Pendakwah bukan hakim yang menghakimi dan memberi vonis."

Di kesempatan berbeda, Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Willy Aditya, mengajak masyarakat membangun kembali narasi besar Pancasila yang menghargai keragaman. Narasi itu dibentuk dari narasi-narasi kecil keseharian. Untuk itu pula, ia meresmikan dimulainya gerakan Pancasila di Rumahku, di Surabaya, kemarin.

Willy mengatakan nantinya narasi yang dibuat warga akan dikumpulkan dan diunggah di laman khusus www.bumipancasila.id.  (Che/Cah/P-2)

Baca Juga

Iustrasi

Kegiatan Kampanye Meningkat, Kasus Covid Ikut Naik

👤Anggitondi Martaon 🕔Rabu 28 Oktober 2020, 05:32 WIB
Bawaslu mencatat kegiatan kampanye terbatas meningkat di sejumlah provinsi yang menggelar pilkada gubernur. Tapi kasus covid-19 di...
Dok.Metro TV

Upah Minimum 2021 Jadi Jalan Tengah

👤Insi Nantika Jelita 🕔Rabu 28 Oktober 2020, 04:39 WIB
Gubernur diminta menyesuaikan penetapan nilai upah minimum 2021 sama dengan nilai upah minimum 2020 alias tidak...
Zoom/Medcom.id

Semangat Sumpah Pemuda Elan untuk Bangkit

👤Atikah Ishmah Winahyu 🕔Rabu 28 Oktober 2020, 04:11 WIB
Kaum muda perlu mengambil hikmah bahwa pandemi covid-19 telah mengubah tatanan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya