Senin 09 Maret 2020, 23:50 WIB

Kejagung Tunggu Salinan Putusan MA untuk Bebaskan Karen

Rifaldi Putra Irianto/Faustinus Nua | Politik dan Hukum
Kejagung Tunggu Salinan Putusan MA untuk Bebaskan Karen

Antara/Reno esnir
Kapuspenkum Kejagung Hari Setiyono

 

KEPALA Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Hari Setiyono mengatakabn, hingga saat ini pihaknya belum menerima pemberitahuan resmi putusan Mahkamah Agung (MA) terkait vonis lepas Mantan Direktur Utama PT Pertamina, Karen Agustiawan.

"Kami belum menerima pemberitahuan putusan," ucap Hari dalam pesan singkatnya, Jakarta, Senin, (9/3).

Adapun pihaknya sampai saat ini, masih menunggu pemberitahuan putusan MA tersebut, sebelum terpidana Karen Agustiawan benar-benar dikeluarkan dari rumah tahanan Kejaksaan Agung.

Dirinya mengakui belum bisa menjelaskan tindak lanjut dari putusan MA tersebut. Namun, Kejagung akan tetap mengikuti mekanisme hukum yang ada.

"Kami belum berani menyampaikan, mekanismenya adalah putusan MA diteruskan ke Pengadilan Tipikor, kemudian Pengadilan Tipikor menyampaikan atau memberitahukan kepada para pihak baik JPU maupun terdakwa," imbuhnya.

Baca juga : MA Bebaskan Karen Agustiawan

Seperti diketahui, Karen Agustiawan divonis lepas dari kasus korupsi investasi kilang minyak Blok Basker Manta Gummy (BMG) di Australia pada 2009.

Hal itu diungkapkan pengacara Karen, Soesilo Aribowo yang membenarkan kabar Karen akan di vonis bebas setelah kasasinya dikabulkan oleh Mahkamah Agung (MA).

"Iya, benar (divonis bebas) saya baru saja mendengar putusannya. Tapi untuk petikan putusannya masih tunggu," ungkap Soesilo.

Karen sebelumnya telah divonis 8 tahun penjara dan denda Rp 1 milliar dalam kasus BMG karena dianggap menyalahgunakan wewenang hingga merugikan negara sekitar Rp 568 miliar.

Dalam kasis ini, Karen melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat 1 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (OL-7)

Baca Juga

Antara

Polri Terbitkan Aturan Khusus Soal Hoaks dan Penghinaan Presiden

👤Tri Subarkah 🕔Minggu 05 April 2020, 20:24 WIB
Ia menyebut pihak kepolisian akan menindak tegas setiap orang yang memanfaatkan pandemi covid-19 untuk menyebarkan berita bohong dan...
DOK DPR RI

Pemerintah Diminta Ciptakan Iklim Kondusif Bagi Peternak Kecil

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 05 April 2020, 15:50 WIB
Pemerintah juga harus menyiapkan regulasi agar peternak kecil bisa menjadi pamasok daging ayam, telur ke restoran, hotel atau katering...
DOK DPR RI

Pemerintah belum Akomodatif Soal Usul Karantina

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 05 April 2020, 14:50 WIB
Pemerintah tetap kukuh pada kebijakan social dan physical distancing. Padahal, virus korona terus menelan korban setiap...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya