Senin 09 Maret 2020, 19:30 WIB

NasDem-Golkar Ingin PT 7%, PPP: Itu Hak Mereka

Putri Rosmalia Octaviyani | Politik dan Hukum
NasDem-Golkar Ingin PT 7%, PPP: Itu Hak Mereka

MI/Susanto
Wasekjen PPP Achmad Baidowi

 

PARTAI NasDem dan Golkar sepakat agar parliamentary threshold (PT) atau ambang batas parlemen naik dari 4% menjadi 7%. Hal itu disepakati keduanya dalam pertemuan antara Surya Paloh dengan Airlangga Hartarto hari ini, (9/3).

Menanggapi hal itu, Wakil Sekretaris Jendera; PPP, Achmad Baidowi, mengatakan bahwa kesepakatan tersebut sepenuhnya menjadi hak NasDem dan Golkar. Begitu juga bila mereka ingin memperjuangkannya di DPR.

Namun, Baidowi mengingatkan bahwa semakin tinggi PT, akan semakin banyak suara pemilih yang terbuang sia-sia. Akan semakin banyak suara dan aspirasi masyarakat yang tidak dapat tersalurkan di parlemen.

Baca juga : Golkar Dukung usul NasDem, Ambang Batas Parlemen 7%

"Akan ada jutaan aspirasi dari masyarakat yang disalurkan melalui partai politik tapi tidak bisa diteruskan ke parlemen karena parpol itu tidak lolos angka PT. Hal ini sekaligus menafikan keragaman yang menjadi pondasi terbentuknya NKRI," ujar Baidowi, ketika dihubungi, Senin, (9/3).

Sementara itu terkait sistem pemilu, Baidowi mengatakan opsi-opsi masih terbuka. PPP masih melakukan kajian untuk menentukan sikap politik apakah pemilu lebih baik dengan sistem proporsional tertutup atau terbuka.

"Sistem tertutup lebih memberikan kesempatan kepada parpol untuk menyiapkan kader terbaik bukan sekedar caleg yang hanya bermodal finansial dan popularitas. Sistem kepartaian akan berjalan maksimal," ujar Baidowi. (OL-7)

Baca Juga

istimewa

Sri Sultan Minta Kepastian Soal Kepulangan Pemudik

👤Agus Utantoro 🕔Selasa 31 Maret 2020, 22:15 WIB
Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta segera ada keputusan pemerintah mengenai para...
MI/Susanto

Polri Harus Tindak Tegas Penyebar Hoaks soal Covid-19

👤Putri Rosmalia Octaviyani 🕔Selasa 31 Maret 2020, 22:08 WIB
Tidak hanya mengamankan lingkungan dan membubarkan kerumunan. Polri juga diminta tegas menindak penyebar hoaks terkait covid-19 yang...
Dok. Kemendagri

Jadwal Tunda Pilkada Serentak Ditentukan Usai Pandemi Covid-19

👤Faustinus Nua 🕔Selasa 31 Maret 2020, 21:44 WIB
Tito menegaskan, pihaknya bersama Komisi Pemilihan Umum dam DPR RI akan menentukam jadwal tunda pelaksanaan Pilkada Serentak di 270 daerah...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya