Senin 09 Maret 2020, 11:43 WIB

Telusuri Kasus Proyek Fiktif, KPK Panggil Dirut Waskita Beton

Telusuri Kasus Proyek Fiktif, KPK Panggil Dirut Waskita Beton

Antara/Muhammad Adimaja
Direktur Utama Waskita Beton Precast, Djarot Subana, berjalan seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK beberapa waktu lalu.

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Direktur Utama PT Waskita Beton Precast, Jarot Subana, dalam penyidikan kasus korupsi pekerjaan subkontraktor fiktif pada sejumlah proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya (Persero) Tbk, selaku induk usaha.

Pemeriksaan Jarot diagendakan sebagai saksi untuk tersangka mantan Kepala Divisi II Waskita Karya, Fathor Rachman (FR). "Hari ini, penyidik mengagendakan pemeriksaan terhadap Direktur Utama Waskita Beton Precast, Jarot Subana, sebagai saksi untuk tersangka FR," ujar Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi, Senin (9/3).

Selain Jarot, KPK juga memanggil dua saksi lainnya untuk tersangka Fathor, yakni mantan Komisaris PT Aryana Sejahtera, Mohammad Hosen dan Ndaru Waskito, berikut pihak swasta. Penyidik KPK masih melengkapi berkas perkara untuk tersangka Fathor dan mantan Kepala Bagian Keuangan dan Risiko Divisi II Waskita Karya, Yuly Ariandi Siregar (YAS).

Baca juga: KPK Gali Kontrak Proyek Fiktif PT Waskita Karya

Diketahui, Fathor dan Yuly berikut rekan-rekannya, diduga menunjuk beberapa perusahaan subkontraktor untuk melakukan pekerjaan fiktif pada sejumlah proyek konstruksi Waskita Karya. Sebagian proyek diduga telah dikerjakan perusahaan lain. Akan tetapi, dibuat seolah-olah akan dikerjakan oleh empat perusahaan subkontraktor. Diduga, empat perusahaan tidak melakukan pekerjaan sebagaimana ketentuan dalam kontrak.

Atas pekerjaan fiktif itu, Waskita Karya selanjutnya melakukan pembayaran kepada perusahaan subkontraktor tersebut. Namun, sejumlah perusahaan subkontraktor menyerahkan kembali pembayaran dari Waskita Karya, kepada sejumlah pihak termasuk digunakan untuk kepentingan pribadi Fathor dan Yuly.

Dari perhitungan sementara bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 186 miliar. Perhitungan itu merupakan jumlah pembayaran dari Waskita Karya kepada beberapa perusahaan subkontraktor pekerjaan fiktif. Proyek yang dimaksud mencakup pembangunan jalan tol, jembatan, bandara, bendungan, hingga normalisasi sungai. Total terdapat 14 proyek terkait pekerjaan fiktif.(OL-11)

 

 

 

Baca Juga

Antara

Polri Terbitkan Aturan Khusus Soal Hoaks dan Penghinaan Presiden

👤Tri Subarkah 🕔Minggu 05 April 2020, 20:24 WIB
Ia menyebut pihak kepolisian akan menindak tegas setiap orang yang memanfaatkan pandemi covid-19 untuk menyebarkan berita bohong dan...
DOK DPR RI

Pemerintah Diminta Ciptakan Iklim Kondusif Bagi Peternak Kecil

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 05 April 2020, 15:50 WIB
Pemerintah juga harus menyiapkan regulasi agar peternak kecil bisa menjadi pamasok daging ayam, telur ke restoran, hotel atau katering...
DOK DPR RI

Pemerintah belum Akomodatif Soal Usul Karantina

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 05 April 2020, 14:50 WIB
Pemerintah tetap kukuh pada kebijakan social dan physical distancing. Padahal, virus korona terus menelan korban setiap...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya