Senin 09 Maret 2020, 06:00 WIB

Hermeneutika Perempuan dan Peran Pendidikan

Ade Mulyono Pemerhati Pendidikan | Opini
Hermeneutika Perempuan dan Peran Pendidikan

ist

SUATU sore ketika hendak membeli novel di toko buku, saya dikagetkan dengan kehadiran seorang perempuan muda (sales promotion girl/SPG) yang mengenakan pakaian serbamini hingga memperlihatkan bagian lekuk tubuhnya sambil menawarkan produk rokok.

Bagai tersihir, berduyun-duyunlah para lelaki mendekati. Namun, para lelaki sepertinya tidak tertarik dengan promosi harga rokok, tetapi hanya terpukau oleh kemolekan tubuh perempuan muda itu. Pemandangan serupa juga setiap hari kita saksikan; produk 'iklan kecantikan' di televisi selalu 'mengemas' model perempuan dengan mengeksploitasi 'ketubuhannya' untuk 'kontes bisnis'.

Akibatnya, mitos standar cantik, yakni putih, langsing, dan tinggi, telah menjadi kebenaran absolut di masyarakat. Menurut teorinya JF Loytard dalam bukunya Libidinal Economy, hal itu tidak lepas dari 'logika hasrat' (the logic of desire); lalu lintas ekonomi disertai lalu lintas hasrat (hasrat konsumen dirangsang lewat sensualitas komoditas).

Sudah menjadi rahasia umum dalam kebudayaan kita yang endosentris bahwa tubuh perempuan dijadikan 'medan magnet' dalam hal apa pun; korporasi, politik, hukum, pendidikan, dan birokrasi. Jika meminjam istilah Supartiningsih (2004), libidonomics; sistem pendistribusian rangsangan, rayuan, kesenangan, dan kegairahan dalam masyarakat. Libidonomics itulah yang disindir oleh Gadis Arivia, 'Andai kata tubuh perempuan dapat dijadikan saham, saya anjurkan bermain saham agar cepat menjadi kaya sebab tubuh perempuan di seluruh dunia selalu laku untuk dijual' (Jurnal Perempuan: 2011).

Di sisi lain, sepertinya lembaga publik juga ikut menikmati 'perayaan tubuh' perempuan. Bukti perayaan itu ialah masih terjadinya aturan diskriminasi terhadap perempuan. Perda-perda misoginis bagai cendawan di musim hujan; menjamur. Rancangan Undang-undang (RUU) Ketahanan Keluarga menuai badai kritik. Itu karena peran perempuan semakin dilembagakan di 'wilayah domestik'.

Jika membaca statistik kekerasan terhadap perempuan, justru banyak terjadi di ruang privat. Universitas juga ikut latahnya; mengatur mahasiswi berpakaian. Senada dengan argumentasi Foucault yang mengatakan 'Bahwa kekuasaan tidak netral dari gender. Term biopolitik menyembunyikan realitas kekuasaan laki-laki atas tubuh perempua' (Sejarah Seksualitas: 1997).

Peran pendidikan

Tentu sangat disesalkan jika 'ruang akademis' saja tidak mampu mengabstraksikan tata bahasa feminisme. Lalu apa yang dapat kita harapkan dari institusi-instutisi lainnya? Ini bukan persoalan ketidakcukupan kata untuk mengolah grammar feminisme, melainkan lebih pada ketidakmampuan 'pejabat publik' untuk mengucapkan, merumuskan, dan melegalkan kebijakan yang berangkat dari perspektif etika feminisme; ethics of care.

Meski kita ketahui, bersama budaya patriarki telah menjadi sponsor utama terjadinya diskriminasi atas tubuh perempuan. Ada kekuasaan dan politik yang bekerja. Dengan kata lain, baik di ruang privat maupun publik, ada kekuasaan yang mengendalikan tubuh perempuan. Persoalan itu memberi pesan dan kesan bahwa tubuh perempuan terikat di ruang privat dan terperangkap di ruang publik. Keduanya bersekutu sebagai 'penebar moral' atas tubuh perempuan untuk memberi lebel mana yang baik dan buruk. Ketidakadilan itu membuat perempuan hanya memiliki satu bahasa tubuh; mengangguk.

Bahasa juga tidak lepas dari kendali 'watak patriarki'. Lewat 'politik bahasa', budaya patriarki meringkus tubuh perempuan. Misalnya, perempuan 'terjebak' dalam pengendalian narasi atas nama 'kesucian' sebagai suatu penghargaan atas tubuhnya. Pertanyaan jika perempuan telah kehilangan 'kesuciannya', apakah perempuan tidak lagi berharga? Jelas ini penghinaan terhadap perempuan. Seakan-akan 'gairah' (desire) hanya dimiliki lelaki. Perempuan harus submisif dalam seks bahwa kenikmatan (pleasure) hanya dalam kendali biologis lelaki; logos spermatikos. Oleh karena itu, perempuan yang terkungkung di sarang patriarkis, hermeneutikanya menjadi pendek; menyoal ketubuhan semata. Konsekuensinya berlangsung panjang; ketidakadilan terhadap perempuan terjadi di berbagai sektor; baik domestik maupun publik.

Persoalan semacam itu sudah berlangsung sejak zaman kolonial Belanda. Roman Bumi Manusia karya Pramoedya Ananta Toer melukiskan kuasa atas tubuh perempuan lewat tokoh Nyai Ontosoroh. Coba kita tengok sisi lain kehidupan seorang 'nyai' (gundik) yang luput dari mata publik. Seorang 'nyai' hanya dijadikan 'penghangat ranjang' oleh para konglomerat laki-laki Belanda. Saat seorang 'nyai' melahirkan anak, akan diserahkan anaknya untuk dibawa pulang ke Belanda karena anak keturunan Belanda harus mendapatkan pendidikan ala Belanda. Begitu bunyi perintah sistem hukum kolonial.

Di situlah bekerja politik hukum yang dikotomis, hierarkis, dan hegemoni. Tentu ini bukan semata-mata persoalan kepentingan nasionalisme. Akan tetapi, di balik itu ada kepentingan patriarki. Subjek hukum ditentukan berdasarkan status gender, bukan kesetaraan gender. Apakah subjek hukum berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Seorang 'nyai' tidak lebih dari sekadar 'babu', bukan semata-mata karena ia pribumi, melainkan 'gundik' (perempuan).

Kendati zaman telah berubah, sampai hari ini penjajahan atas tubuh perempuan masih terus berlangsung dengan berbagai dalil diucapkan untuk menyelundupkan kepentingan 'watak patriarki'. Sejatinya, pada tubuh perempuanlah melekat simbol perlawanan; gender equality. Di ruang privat kita mengenal Inggit Garnasih, di ruang publik kita mengenang Marsinah. Begitulah sejarah mencatat dan peristiwa akan selalu diingat.

Dalam persoalan semacam itu, peran pendidikan (seharusnya) menjadi penting untuk membebaskan stereotip yang ditempelkan pada tubuh perempuan. Itu karena fungsi etis dari pendidikan ialah membebaskan manusia dari belenggu yang mengungkungnya. Lewat pendidikanlah kita berharap ketidakadilan yang selama puluhan abad merangkeng tubuh perempuan; lewat feodalisme birokrasi, partai, institusi, media, LSM, hukum, dan budaya, patriarki dapat diakhiri.

Tentu upaya itu tidak cukup hanya dengan menabur doa, tetapi juga dengan kegigihan dari berbagai lapisan masyarakat untuk merumuskan kebudayaan baru; egalitarianisme. Terlebih, bagi kalangan akademisi karena tujuan suci pendidikan ialah memanusiakan manusia. Barangkali Kartini tidak belajar hingga ke Eropa hanya untuk mencari jawaban atas ketidakadilan. Namun, Kartini memperoleh jawaban perihal ketidakadilan atas dasar persamaan nasib dengan masyarakatnya; tertindas sebagai perempuan.

Hanya dengan terus-menerus menggugat ketidakadilan yang menimpa perempuan kita menulis ulang hukum dan peradaban untuk menghasilkan feminist legal theory. Dengan cara itu, kita merayakan separuh umat manusia untuk memperoleh kemerdekaan tubuhnya. Sebagaimana 'pesan' Kartini dalam surat-suratnya; 'habis gelap, terbitlah terang'.

Baca Juga

MI/ROMMY PUJIANTO

Pengaruh Cuaca dan Iklim terhadap Penyebaran Covid 19

👤Dwikorita Karnawati Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta Tim Mikrobiologi UGM 🕔Rabu 08 April 2020, 07:25 WIB
Uniknya, di Tiongkok sebagai negara asal covid-19, kasusnya semakin...
ANTARA/Agus Bebeng/Medcom.id

Jeda Korona

👤Yudi Latif, Cendekiawan 🕔Rabu 08 April 2020, 04:55 WIB
Bisa kita saksikan, saling tuding sesama warga masih berkobar saat solidaritas diperlukan. Saling bantah sesama pejabat masih tergelar saat...
Dok. Pribadi

Esensi Korona dan Spiritualitas Milenial

👤Dimas Oky Nugroho Doktor Antropologi Politik UNSW Sydney, Koordinator Perkumpulan Kader Bangsa 🕔Selasa 07 April 2020, 07:40 WIB
Era milenial, eranya kaum muda yang tumbuh seiring dengan perkembangan era...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya