Minggu 08 Maret 2020, 19:31 WIB

Penambahan Hari Libur Tidak Efektif Atasi Dampak Korona

M. Ilham Ramadhan Avisena | Ekonomi
Penambahan Hari Libur Tidak Efektif Atasi Dampak Korona

MI/Andri Widiyanto
Pemprov DKI Jakarta melakukan sosialisasi dan edukasi terkait virus korona (COVID-19) di kawasan Sudirman-Thamrin, Jakarta.

 

TERSIAR kabar pemerintah akan menggeser dan menambah jumlah hari libur nasional pada tahun ini. Langkah itu bertujuan meningkatkan permintaan dari masyarakat, agar insentif pariwisata dapat berjalan optimal.

Upaya serupa pernah ditempuh pemerintah pascabom Bali, dan hasilnya pun positif. Dalam surat edaran itu, pemerintah disebut berencana menambah cuti bersama sebanyak 3 hari. Berikut, menggeser hari raya keagamaan yang tidak memiliki ritual.

Pemerintah akan menggeser libur Isra Mi'raj pada Minggu (22/3) ke Senin (23/3) dan Selasa (24/3) menjadi cuti bersama. Kemudian, libur Tahun Baru Islam akan digeser dari Kamis (20/8) ke Jumat (21/8).

Demikian pula hari libur Maulid Nabi Muhammad SAW yang semula Kamis (29/10), pindah ke Jumat (30/10). Sedangkan pada Kamis (28/5) dan Jumat (29/5), pemerintah berencana menjadikannya sebagai cuti bersama Hari Raya Idul Fitri.

Baca juga: Sektor Pariwisata Bisa Rugi Rp 2,7 Triliun Imbas Virus Korona

Saat dikonfirasi, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan pemerintah tengah meninjau rencana penggeseran dan penambahan libur nasional pada 2020. Langkah itu diambil untuk memperkuat perekonomian domestik di tengah wabah virus korona (COVID-19).

"Menko PMK akan mengundang beberapa kementerian/lembaga untuk melakukan review terkait itu. Kita baru diundang Menko PMK Senin (9/3) besok," ujar Ida, Minggu (8/3).

Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Intstitute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad, menilai rencana tersebut tidak efektif dan kurang berdampak pada perekonomian nasional.

"Di tengah situasi seperti ini, justru pusat keramaian akan dihindari masyarakat karena takut terpapar virus korona. Jadi, kalau tambahannya hanya 1-2 hari, itu tidak akan menjamin orang untuk melakukan konsumsi di sektor pariwisata. Saya kira tidak terlalu efektif," pungkas Tauhid.

Baca juga: Menkeu: Dampak Korona Lebih Rumit Dibanding Krisis Ekonomi 2008

Penanganan di sektor kesehatan, lanjut Tauhid, harusnya menjadi prioritas pemerintah. Sebab, dampak virus korona sangat nyata pada kesehatan manusia.

"Masalah kesehatan yang ditanggulangi dulu, baru bicara ekonomi. Pemerintah sudah mulai berupaya, tetapi banyak yang sasarannya belum pas. Misal, tiket pesawat. Kan sekarang memang lagi low season, jadi ya tiket turun. Kalau begitu, mau dikasih apapun masyarakat tidak bisa dipaksa untuk berpariwisata," sambungnya.

Tauhid berpendapat ketimbang fokus pada sektor pariwisata, pemerintah harus mencari jalan keluar terhadap wabah virus korona. Misalnya, penyediaan masker gratis dan penanganan khusus di wilayah terdampak COVID-19.

Penanganan yang tepat dan cepat nantinya akan berimbas pada manisnya perekonomian nasional. "Harusnya dipikirkan bagaimana memberi insentif bantuan sosial. Saya setuju itu ditingkatkan, diperluas," tutup Tauhid.(OL-11)

 

 

Baca Juga

Dok ACT Group

Efek Korona, Pengembang Maksimalkan Pemasaran Digital

👤Ahmad Punto 🕔Rabu 01 April 2020, 01:05 WIB
Di tengah krisis korona, pelaku industri termasuk industri properti dituntut makin kreatif dan inovatif dalam memasarkan...
Antara/Dedhez Anggara

WFH tak Ganggu Penyaluran FLPP bagi MBR

👤Suryani Wandari Putri Pertiwi 🕔Rabu 01 April 2020, 00:27 WIB
Total penyaluran FLPP sejak 2010 hingga per 31 Maret 2020 telah mencapai Rp47,188 Triliun untuk 683.714 unit...
Dok Kemenkominfo

Pemerintah Luncurkan Aplikasi Berbasis AI untuk Perangi Korona

👤mediaindonesia.com 🕔Selasa 31 Maret 2020, 22:02 WIB
Teknologi AI menghubungkan data berbasis peta dan lingkungan sekitar melalui perangkat telepon seluler (ponsel) dan terhubung dengan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya