Minggu 08 Maret 2020, 17:42 WIB

Sertifikat Kepemilikan Rumah tidak Jelas, Pemilik Cemas

Bayu Anggoro | Nusantara
Sertifikat Kepemilikan Rumah tidak Jelas, Pemilik Cemas

MI/Anggoro
Para penghuni Komplek Grand Imperial Sakinah Bojong Soang, Bandung melakukan audiensi soal kejelasan sertifikat rumah mereka.

 

SEBANYAK 280 kepala keluarga (KK) yang merupakan penghuni Komplek Grand Imperial Sakinah Bojong Soang, Kabupaten Bandung mengaku tertipu oleh pengembang komplek. Pasalnya setifikat hak milik rumah mereka diagunkan.

Wakil Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Rolas Sitinjak menjelaskan, kasus tersebut terungkap dari laporan warga sekitar. Pelaku, yaitu pengembang diduga belum menuntaskan pembiayaan dengan pemilik tanah sebelumnya. Akibatnyan, status keberadaan sertifikat tidak jelas.

Baca juga: Lagi, Penipuan Rumah Mewah Diungkap

"Untuk modusnya sendiri pelaku usaha belum membereskan proses administrasi dengan yang punya tanah," kata Rolas di sela-sela audiensi dengan para korban di Komplek Grand Imperial Sakinah, di Bandung, Minggu (8/3).

Dari laporan yang diterimanya, Rolas menduga ada oknum perbankan yang terlibat dalam kasus tersebut.  Akibatnya sertifikat hak milik tanah masih dipegang oleh pemilik tanah.

"Pihak bank diduga tidak proporsional perihal pemberian KPR. Bahkan dalam hal ini, bank sudah memberikan biaya sebelum izin keluarkan. Ini yang enggak benar, kok developer belum miliki sertifikat sudah dikasih uang," katanya.

Rolas melanjutkan, pihaknya menyayangkan dugaan kejanggalan terjadi mulai dari perbankan. Seharusnya, menurut Rolas, pihak bank profesional dalam mencairkan dana kepada pengembang.

"Sedangkan kan azas yang dipegang pihak perbankan adalah azas kehati-hatian. Satu perak pun dia keluarkan harus mereka pertanggungjawabkan. Apa dasar dia mengeluarkan biaya ini?" katanya.

Sementara itu, perwakilan korban yaitu Muhamad Mutaqun menerangkan, sejak 2016 pihaknya sudah menagih sertifikat hak milik bagi nasabah yang sudah lunas. Namun, baik dari pihak notaris maupun developer tidak merespon.

"Dari dulu semenjak kita mulai gamang dengan tidak ada sertifikatnya itu, kita intens. Saya sendiri sudah lunas 2016 tapi belum dapat hak-nya, saya mulai nanya ke notaris, ke developer," katanya.

Bahkan, dia menilai pengembang sejak 2017-2018 sudah menunjukkan itikad tidak baik. "Semacam lari-lari, enggak mau respon, jadi hampir empat tahun mengurus ini, tapi interaksinya kurang baik, itikad baiknya tidak ada," katanya. (BY/A-1)

 

Baca Juga

Antara

Tambahan 7500 APD dan 37.500 Masker untuk Bali

👤Arnoldus Dhae 🕔Jumat 03 April 2020, 23:50 WIB
Pemprov Bali mendapatkan tambahan 7500 Alat Pelindung Diri (APD) dan 37.500 buah masker dari Pemerintah Pusat untuk mendukung pencehan dan...
MI/Susanto

Gedung Karantina Babel punya Tim Medis Khusus Covid-19

👤Rendy Ferdiansyah 🕔Jumat 03 April 2020, 23:15 WIB
Pemprov kepulauan Bangka Belitung menyiapkan tim dokter dan perawat untuk menangani ODP dan PDP yang dirawat di gedung...
MI/Widjajadi

Pasien Meninggal karena Covid-19 Bertambah Satu Orang

👤Widjajadi 🕔Jumat 03 April 2020, 22:35 WIB
Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 (PPC) Kota Solo menginformasikan satu pasien covid-19 meninggal...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya