Minggu 08 Maret 2020, 15:22 WIB

Empat Potensi Pelanggaran Setiap Pilkada

Rendy Ferdiansyah | Nusantara
Empat Potensi Pelanggaran Setiap Pilkada

MI/Rendy
Koordinator Divisi Hukum, Data, dan Informasi Bawaslu RI Fritz Edward Siregar saat kunjungan kerja ke Babel.

 

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengungkapkan pada setiap pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada), ada empat potensi pelanggaran yang bisa terjadi yang benar-benar harus diwaspadai.

Koordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar menyebutkan di pilkada serentak tahun ini, potensi pelanggaran pilkada sama seperti pilkada-pilkada sebelumya.

Ia menyebutkan empat potensi pelanggaran tersebut adalah penyalahgunaan kekuasaan oleh incumbent/petahana dengan mempergunakan Aparatur Sipil Negara (ASN), politik uang baik dalam mahar atau pun pembelian suara, ujaran kebencian melalui medsos, dan potensi Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Baca Juga: Pilkada 2020 Tetap Langsung

"Setiap pilkada, empat pelanggaran itu selalu berpotensi terjadi, bukan hanya di Provinsi Bangka Belitung saja. Namun di daerah lain pun demikian, ini terjadi hingga sekarang," kata Fritz saat kunjungan kerja ke Provinsi Babel belum lama ini.

Untuk itu, lanjutnya, Bawaslu RI selalu melakukan berbagai upaya pencegahan. Salah satunya dengan melakukan koordinasi dan pertemuan dengan kepala daerah untuk menyampaikan konsekuensi apa yang akan didapatkan bila melakukan pelanggaran tersebut.

"Kita bertemu dengan kepala daerah melakukan koordinasi kepada setiap pejabat, menyampaikan konsekuensi terhadap proses apabila melakukan mutasi, atau ada kebijakan-kebijakan yang menguntungkan atau merugikan, termasuk juga politik uang," ungkap dia.

Baca Juga:Ini Daftar 270 Daerah Gelar Pilkada 2020

Ia menambahkan kepada seluruh jajaran pengawas pemilu di daerah untuk menjaga integritas dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020.

"Melaksanakan tugas sebagaimana ditetapkan undang-undang karena Bawaslu hadir untuk menjaga proses pilkada," tuturnya.

Selain itu, menurut dia, partisipasi dan tanggung jawab masyarakat dalam menjaga proses pilkada juga dibutuhkan. Hal itu bisa dilakukan dengan melaporkan bila menemukan pelanggaran. Pihaknya, akan menjamin keamanan pelapor. (RF/OL-10)

 

Baca Juga

MI/Arnoldus Dhae

Pantai Kuta Ditutup Total

👤Arnoldus Dhae 🕔Sabtu 04 April 2020, 18:25 WIB
Menurut Oka Adnyana, masih ada saja turis datang. Namun petugas sudah memasang pengumuman di depan pintu masuk, tepatnya di pintu gerbang...
Antara

Pemprov DIY Siapkan Makam Pasien Korona di Sleman dan Bantul

👤Ardi Teristi 🕔Sabtu 04 April 2020, 18:21 WIB
Ia mengungkapkan, jenazah covid-19 tidak membahayakan dan tidak menularkan kepada orang lain apabila diperlakukan sesuai...
Antara

Kajari Bantul dan 2 Warga DIY Sembuh dari Virus Korona

👤Ardi Teristi 🕔Sabtu 04 April 2020, 18:18 WIB
Selain itu, kasus nomor 9, laki-laki 4 bulan warga Kulonprogo, dan kasus nomor 11, laki-laki 55 tahun warga Gunungkidul, juga dinyatakan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya