Minggu 08 Maret 2020, 08:40 WIB

Bakamla Jamin Nelayan Natuna tidak Tersingkir

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
Bakamla Jamin Nelayan Natuna tidak Tersingkir

Dok. Bakamla
Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla/Indonesia Coast Guard) RI Laksamana Madya TNI Aan Kurnia (kanan).

 

KEHADIRAN 30 kapal dengan 900 nelayan asal pantai utara (pantura) Jawa diharapkan memantik semangat masyarakat Natuna untuk mengoptimalkan sumber daya perikanan di Natuna Utara. Hal itu diharapkan dapat menekan potensi pencurian ikan oleh nelayan asing.

“Pemerintah semakin hadir di Laut Natuna Utara dan Bakamla telah mengoordinasi 13 kementerian dan lembaga untuk membantu 30 kapal 100 GT ke atas asal pantura memanfaatkan ikan di sana. Ke depan, kami berharap nelayan asli Natuna yang melanjutkan aktivitas untuk memastikan sumber daya ikan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, bukan nelayan asing,” papar Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla/Indonesia Coast Guard) RI Laksamana Madya Aan Kurnia saat temu Bakamla dengan nelayan Natuna, di Selat Lampa, Natuna, kemarin.

Pada kesempatan itu hadir puluhan nelayan berikut asosiasi serta koperasi nelayan Natuna, Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna Wan Siswandi, dan pejabat dari sejumlah instansi.

Dalam menjawab kekhawatiran nelayan Natuna atas kehadiran nelayan dari pantura, Aan memastikan ada pembagian wilayah. Nelayan dari luar Natuna hanya boleh menangkap ikan di Zona Ekonomi Eklusif (ZEE).

Dengan demikian, kawasan pencarian ikan nelayan Natuna dengan jarak paling jauh 50 mil dari garis pantai tidak akan terganggu. Bahkan,  pihaknya akan menindak tegas nelayan asal pantura bila melanggar ketentuan itu.

Ia juga menekankan hasil tangkapan ikan dari nelayan pantura akan dilelang di tempat pelelangan ikan, Selat Lampa. Dengan demikian, pemda dan masyarakat Natuna mendapatkan manfaat retribusi.

Anggota koperasi dan nelayan Natuna mengaku mendukung kehadiran nelayan pantura. Hal itu seperti dipaparkan Irsyad dari Koperasi Mutiara Natuna Utara. “Kemarin kenapa ada penolakan, karena ada informasi terputus soal zonasi penangkapan dan cantrang. Namun, setelah jelas begini kami pun mendukung,” katanya.

Hal senada dikatakan Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Natuna, Zainuddin. Menurutnya, pemerintah perlu mendorong nelayan dengan pengadaan kapal yang mampu mencari ikan di perairan terluar hingga ZEE. (Cah/P-3)

Baca Juga

Antara

Pemerintah Klaim Proses Penyusunan UU Cipta Kerja Sudah Transparan

👤Andhika Prasetyo 🕔Rabu 21 Oktober 2020, 23:30 WIB
"Dari naskah akademik itulah disusun pasal demi pasal, sehingga setiap pasalnya sudah disusun berdasarkan kajian,"...
Antara

Istana: Pemerintah Seimbangkan Demokrasi dan Stabilitas

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Rabu 21 Oktober 2020, 22:37 WIB
Moeldoko mengatakan tidak mudah bagi pemerintah menempatkan keseimbangan yang dinamis antara demokrasi dan...
Ilustrasi

Paslon di Pilkada 2020 Diminta Maksimalkan Debat Publlik

👤Indriyani Astuti 🕔Rabu 21 Oktober 2020, 22:04 WIB
Titi menuturkan, pandemi membuat masyarakat cenderung kekurangan informasi terhadap program, visi, misi dari para...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya