Sabtu 07 Maret 2020, 09:25 WIB

Soal Korona tidak Boleh Jadi Krisis Politik

Pro/P-1 | Politik dan Hukum
Soal Korona tidak Boleh Jadi Krisis Politik

MI/ADAM DWI
Pengamat komunikasi politik UGM Nyarwi Ahmad, Wakil Ketua Badan Sosialisasi MPR RI Syaifullah Tamliha, dan Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid

 

PENYEBARAN virus korona tidak hanya berdampak dari sisi kesehatan, tetapi juga dari sisi ekonomi banyak aspek terdampak. Salah satunya karena adanya perlambatan kegiatan ekonomi hingga kepanikan masyarakat.

Wakil Ketua Badan Sosiali­sasi MPR RI Syaifullah Tamliha mengatakan potensi krisis menjadi lebih lebar bisa saja muncul. Salah satunya krisis politik akibat pemanfaatan situasi yang tak kondusif setelah masuknya korona ke Indonesia.

“Krisis ini mudah-mudahan tidak bergeser ke wilayah politik. Kalau bergeser ke wilayah politik, ini sangat berbahaya,” ujar Syaifullah, dalam diskusi 4 pilar MPR, kemarin.

Meski hal itu dianggap kecil untuk terjadi, setiap tokoh bangsa, khususnya partai politik, harus berkomitmen untuk menjaga situasi. Antisipasi harus dilakukan dengan tidak memanfaatkan situasi untuk mencari keuntungan politik.

“Sekarang para tokoh bangsa, terutama pimpinan MPR, dengan partai-partai politik bagaimana menghadapi sedini mungkin agar wabah virus jika berdampak terhadap ekonomi Indonesia dan kemudian bergeser ke krisis politik, itu sudah ada solusinya,” ujar Syaifullah.

Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengatakan bahwa krisis korona berdampak di banyak aspek selain kesehatan. Namun, di Indonesia, krisis justru muncul karena adanya keraguan masyarakat pada pemerintah dalam menangani virus korona.

“Justru masalahnya itu ketidakpercayaan kepada aparat pemerintah, khususnya jajar-an Kementerian Kesehatan, terhadap statement yang disampaikan. Ini jadi krisis maksudnya karena tidak dipercaya,” ujar Jazilul.

Jazilul mengatakan bahwa respons masyarakat setelah diumumkannya korona di Indonesia menandakan masyarakat menganggap pemerintah tidak akan sanggup menangani virus tersebut, mulai langkanya masker hingga kepanikan masyarakat, yang akhirnya menimbun bahan makanan.

‘’Masyarakat kita menganggap bahwa pemerintah tidak sanggup menangani itu. Arti­nya, cara pikir kita mengatakan pemerintah dan kita semua tidak sanggup. Itu sudah salah, menurut saya, apa yang disebut sebagai kegotongroyongan dan satunya pikiran untuk menghadapi itu tidak sama,” ujar Jazilul. (Pro/P-1)

Baca Juga

MI/IMMANUEL ANTONIUS

Said Didu: Saya Tidak Akan Minta Maaf, Memang Faktanya Begitu

👤Faustinus Nua 🕔Selasa 07 April 2020, 21:07 WIB
Pemerintah saat ini lebih mengutamakan kebijakan penyelamatan ekonomi dibandingkan dengan kebijakan mengatasi dampak pandemi...
Antara/Dedhez Anggara

NasDem: Penerapan PSBB Sebaiknya Libatkan TNI

👤Putra Ananda 🕔Selasa 07 April 2020, 16:19 WIB
Mengingat TNI memiliki kelengkapan infrastruktur dan sistem komando yang jelas. Sehingga, perlu dilibatkan dalam penanganan...
MI/SUSANTO

​​​​​​​IPW: Sosok Deputi Penindakan KPK Harus Teruji di Lapangan

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Selasa 07 April 2020, 15:53 WIB
"Sehingga bisa membawa KPK pada penyelesaian kasus korupsi dengan profesional, modern, dan dipercaya publik," ujar Neta, Selasa...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya