Sabtu 07 Maret 2020, 09:24 WIB

Omnibus Law RUU Cipta Kerja Dibuat untuk Atasi Pengangguran

Omnibus Law RUU Cipta Kerja Dibuat untuk Atasi Pengangguran

Antara/ANTARA/Evalisa Siregar
Acara Diskusi Lintas Media yang digelar di Hotel Le Polonia, Medan, Sumatera Utara.

 

PENGAMAT Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Al Bara, menangkap tujuan besar dari rencana pemerintah membuat omnibus law RUU Cipta Kerja. Al Bara menilai RUU Cipta Kerja dibuat untuk kalangan pengangguran.

"Tingginya angka pengangguran mau tidak mau harus ditekan. Saya kira Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini tujukan untuk itu," kata Al Bara saat menjadi pembicara di acara Diskusi Lintas Media yang digelar di Hotel Le Polonia, Medan, Sumatera Utara, Jumat (6/3).

Al Bara mengatakan solusi untuk menekan jumlah pengangguran adalah dengan mendatangkan investasi. Dengan investasi, kata Al Bara, lapangan kerja baru yang bisa menyerap tenaga kerja yang selama ini belum terperhatikan maksimal.

"Iklim investasi harus diperbarui. Banyak investor yang tidak jadi berinvestasi lantaran rumitnya regulasi perizinan," kata Al Bara.

Al Bara berharap dengan adanya Omnibus Law RUU Cipta Kerja masalah tumpang tindih regulasi bisa diselesaikan. Sehingga tujuan besar dari RUU tersebut bisa terimplementasikan.

Sementara itu, pengamat ekonomi lainnya yakni Gunawan Benjamin menilai buruknya iklim investasi di Indonesia mempengaruhi stagnannya pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, investasi menjadi komponen penting yang berkontribusi terhadap laju pertumbuhan ekonomi suatu negara.

"Harus diakui negara-negara maju memang mempermudah investasi. Kalau kita mau negara kita ini maju ya harus terbuka terhadap investasi, tidak membuat rumit perizinan," kata dosen Ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara ini.

Gunawan menyebut RUU Cipta Kerja merupakan cara Pemerintah mengatasi buruknya penataan regulasi perinzinan usaha.

Gunawan meyakini jika masalaj regulasi perizinan ini bisa teratasi dengan Omnibus Law maka pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai di atas 5%.

"Saya yakin jika RUU ini tembus dan bisa terimplementasikan dengan baik maka seminimal-minimalnya pertumbuhan ekonomi kita di atas 5%," kata Gunawan.

Pemerintah bersama DPR RI saat ini tengah menggodok Omnibus Law RUU Cipta Kerja. RUU ini akan menyederhanakan 74 undang-undang. Pemerintah menargetkan proses perundang-undangan RUU Cipta Kerja bisa selesai dalam 100 hari masa kerja. (Antara/OL-09)

Baca Juga

Dok.MI

Pengamat: DPR Prioritaskan Covid-19, RUU KUHP Nanti Saja

👤Putra Ananda 🕔Jumat 03 April 2020, 21:10 WIB
Pengesahan RKUHP tanpa pembahasan keseluruhan justru akan menambah panjang daftar masalah yang harus...
ANTARA/Reno Esnir

RUU KUHP dan Pemasyarakatan akan Dibahas di Komisi III DPR

👤mediaindonesia.com 🕔Jumat 03 April 2020, 20:43 WIB
Sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) meminta masukan dari masyarakat terkait 12 pasal dalam RKUHP yang sebelumnya mendapatkan sorotan dari...
Antara

Mendagri Minta Kepala Daerah Buka Jalan untuk Distribusi Logistik

👤Indriyani Astuti 🕔Jumat 03 April 2020, 20:18 WIB
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan  kepala daerah terkait pemblokiran jalan agar membuka akses dan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya