Sabtu 07 Maret 2020, 09:04 WIB

Bisakah Kamu tidak Menikahkan Anak Perempuan

Salsa Aktivis Kesetaraan Gender yang Mencegah Perkawinan Anak di Rembang, Jawa Tengah | Opini
Bisakah Kamu tidak Menikahkan Anak Perempuan

Pexels/Medcom.id
Ilustrasi Pernikahan

APA cita-citamu merupakan salah satu pertanyaan yang paling ironis bagi saya dan teman-teman perempuan saya di Rembang, Jawa Tengah. Berbeda halnya dengan teman laki-laki saya yang bisa dengan berani bermimpi untuk pergi kuliah, jika jawaban itu keluar dari mulut teman perempuan saya, dunia seolah-olah gempar.

Kami tidak takut untuk bermimpi besar, tapi kami dibuat takut karena anak perempuan biasanya diharapkan untuk hanya berkutat di pekerjaan rumah tangga, bukan untuk duduk di bangku perkuliahan, apalagi lebih.

Untungnya, hal ini sudah berubah sejak terbentuknya Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD) di desa kami dengan dukungan pemerintah lokal dan Organisasi Masyarakat Sipil. Menjadi aktif dalam KPAD di desa telah membuka persepsiku terhadap hak-hak anak perempuan dan ke­setaraan.

KPAD membantu menyuarakan aspirasiku untuk memecahkan ‘langit-langit kaca’ dan menantang stigma yang hidup di masyarakat tentang anak perempuan. Aku bertemu dengan banyak anak-anak perempuan dan laki-laki yang aktif di desa yang juga punya mimpi besar untuk masa depan mereka.

Tidak hanya memberdayakan para anggotanya, kami juga membantu anak-anak perempuan lain yang berhadapan dengan perkawinan anak atau mendapatkan tekanan dari keluarganya untuk menikah muda.

Angka perkawinan anak masih tinggi di Indonesia. Indonesia berada di peringkat ke-2 di Asia Tenggara dan peringkat ke-7 di dunia untuk angka perkawinan anak. Badan Pusat Statistik (BPS) menganalisa bahwa 1 dari 9 remaja perempuan di Indonesia berusia 20-24 tahun menikah sebelum mereka berusia 18 tahun. Ini artinya, 11,2% anak menjadi korban perkawinan anak.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyebut kemiskinan, dampak dari bencana alam, kurangnya pemahaman anak laki-laki dan perempuan atas kesehatan seksual dan reproduksi, serta kehamilan tidak direncanakan sebagai beberapa faktor yang mendorong terjadinya perkawinan anak. Data tersebut didukung oleh temuan Plan International - diuraikan dalam Asia Girls Report - yang mengukur tingkat kehamilan remaja nasional sebesar 47,4%.

Batas usia minimum untuk anak perempuan menikah memang telah dinaikkan menjadi 19 tahun, namun bagaimana peraturan yang baru ini bisa diterapkan di desa-desa seperti desa saya dimana ruang gerak anak perempuan lebih terbatas jika dibandingkan dengan anak laki-laki? Jika kita butuh satu desa untuk membesarkan seorang anak, apakah suara anak-anak perempuan juga bisa diperhitungkan?

Sebelum KPAD dibentuk, miskonsepsi mengenai anak-anak, khususnya anak perempuan, membatasi ruang gerak anak perempuan. Misalnya, anak-anak dianggap sudah dewasa pada usia 15 tahun dan tujuan akhir anak-anak perempuan adalah untuk menikah muda.

Kepercayaan ini berasal dari budaya patriarkal yang menempatkan laki-laki di atas perempuan, dan juga berakar dari kemiskinan. Orangtua yang tidak mampu menyekolahkan anak perempuannya ke perguruan tinggi akan merasa malu karena tekanan sosial. Dengan demikian, mereka memilih untuk menikahkan anak perempuannya sesegera mungkin dengan harapan terbebas dari pertanyaan-pertanyaan tetangga sekaligus “melepaskan” beban untuk mengurus anak perempuan mereka.        

Bertolak belakang dengan asumsi yang ada, perkawinan anak tidak menghilangkan beban tersebut. Malah, perkawinan anak sering kali membawa konsekuensi tak terduga untuk orang tua mempelai. Misalnya, perkawinan anak dapat mencegah remaja mencapai potensi terbaik mereka dan justru menambah beban finansial baru.

Perkawinan anak juga dapat mendorong terjadinya keke­rasan dalam rumah tangga atau perceraian yang justru semakin menjauhkan anak perempuan dari hak-hakny dan membuat mereka tidak berdaya di antara stigma sosial yang ada. Banyak teman saya yang bercerai sebelum mereka berulangtahun ke-20. Mereka merasa dunianya berakhir dan tidak memiliki masa depan lagi. Padahal itu tidak benar.

KPAD juga memfasilitasi forum anak yang mengadakan kegiatan dan diskusi tentang hak-hak anak, kesetaraan gender, aspirasi kaum muda, dan kepemimpinan. Melalui kegiatan tersebut, baik anak-anak dan orang dewasa dapat membuka diskusi tentang perkawinan anak. Bersama-sama, kami berusaha menghilangkan mitos-mitos yang berkembang dan menyadari bahwa perkawinan anak bukanlah solusi kemiskinan.

Sebaliknya, kami memprioritaskan kembali mimpi-mimpi bersama kami sebagai sebuah komunitas, yaitu mencapai kondisi kehidupan yang lebih baik melalui pendidikan tinggi atau kewirausahaan yang dipimpin kaum muda, seperti usaha keripik tempe buatan sendiri.

Sejauh ini, ada 10 kelompok wirausaha muda di kabupaten kami. Penghasilan tambahan yang dihasilkan menjadi modal tabungan kami untuk kuliah. Sebagai milenial, saya dan teman-teman di KPAD juga berbagi kisah kebahagiaan dan perjuangan kami secara online untuk menginspirasi semakin banyak anggota.

Surat sederhana ini ialah bagian dari upaya kami untuk menunjukkan bahwa anak perempuan tidak ditakdirkan hanya untuk menjadi pengantin atau istri. Anak perempuan juga bisa menjadi pemimpin dan menjadi kreatif di luar peran tradisional yang diharapkan. Pertama, kita bisa menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri untuk membuat keputusan kapan, di mana, kepada siapa, dan apakah kita ingin menjadi istri atau ibu atau peran lainnya.

Kedua, kita dapat membantu keluarga kita dalam berbagai cara yang tidak melibatkan pertukaran cincin atau janji pernikahan. Berkat KPAD, kami dapat mengembangkan keterampilan kami dan memiliki harapan untuk menjadi mandiri secara finansial di masa depan, baik melalui pendidikan formal maupun informal.  

Yang terakhir, anak perempuan sama berharganya dengan anak laki-laki yang memiliki suara dan aspirasi mereka sendiri. Kami percaya bahwa kami juga dapat berkontribusi untuk komunitas kami dengan tidak harus dipaksa untuk menikah muda. Maukah Anda tidak menikahkan anak-anak perempuan dan mendengarkan aspirasi kami?

Baca Juga

Dok.UI

Menapaki Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf

👤Fithra Faisal Hastiadi Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI Direktur Eksekutif Next Policy 🕔Selasa 20 Oktober 2020, 04:55 WIB
SEJAK awal kalender anno domini dibuat, peringatan satu tahun seakan sakral dan penuh...
Dok Pribadi

Belajar Bahasa Prancis dengan Menjadi Pemandu Wisata Virtual

👤Myrna Laksman-Huntley, Pengajar Bahasa dan Sastra Prancis FIB Universitas Indonesia 🕔Senin 19 Oktober 2020, 16:25 WIB
Masalah dalam pengajaran jarak jauh, terutama terkait dengan...
Dok. Pribadi

Global Skills dan Guru Mengglobal

👤Fuad Fachruddin Divisi Penjaminan Mutu Pendidikan Yayasan Sukma 🕔Senin 19 Oktober 2020, 03:00 WIB
Keterampilan global perlu menjadi komponen terintegrasi dalam pelatihan dan pengembangan kemampuan profesional guru seluruh...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya