Jumat 06 Maret 2020, 20:36 WIB

Jika tidak Diacuhkan, PA 212 Ancam Turunkan Bendera India

Insi Nantika Jelita | Politik dan Hukum
Jika tidak Diacuhkan, PA 212 Ancam Turunkan Bendera India

Istimewa
Massa berunjuk rasa di depan Kedubes India, Jakarta, Jumat (6/3/2020).

 

KETUA Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Maarif mengancam kelompoknya bakal demo secara besar-besaran lagi, jika Kedutaan Besar India tidak merespons aksi protes dari Front Pembela Islam (FPI), Persaudaraan Alumni (PA) 212, dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama.

Aksi protes tersebut dalam rangka mengecam tindakan kelompok ekstremis radikalis India yang melakukan perusakan, pembakaran, dan penghancuran terhadap masjid di India.

Baca juga:Sekolah Dasar di India Diliburkan karena Virus Korona

"Kami tidak ditemui (oleh perwakilan Kedubes India). Kami ultimatum kalau sampai Jumat depan tidak ada niatan baik dari dubes, kami akan demo lebih besar lagi dan akan turunkan bendera India di Indonesia," kata Ma'arif kepada Media Indonesia, Jakarta, Jumat (6/3).

FPI, PA 212 dan GNPF Ulama menuntut Pemerintah India segera menghentikan berbagai tindakan persekusi terhadap umat Islam di India. Lalu menuntut Pemerintah India mencabut UU Kewarganegaraan India yang sangat diskriminatif terhadap umat Islam.

"Kami juga meminta Pemerintah Indonesia mengajukan Perdana Menteri India ke Pengadilan Pidana Internasional (International Criminal Court) karena telah menjadi sponsor pelanggaran HAM berat terhadap Umat Islam," kata Ma'arif.

Baca juga:Sebagai Anggota HAM PBB, Indonesia Harus Tegas Terhadap India

Selain itu, kelompok Islam tersebut mengimbau lembaga-lembaga kemanusiaan dan Hak Azasi Manusia (HAM) nasional dan internasional memberi perhatian yang adil dan proporsional atas terjadinya pelanggaran HAM berat terhadap muslim di India.

"Kami menyerukan Umat Islam Indonesia untuk terus melakukan aksi protes ke Kedubes India hingga tidak ada lagi Diskriminatif sebagai warga negara terhadap Muslim India," tandas Ma'arif. (Ins/A-3)

Baca Juga

DOK MI

Birokrasi Rumit Sebabkan Rasuah Dana Transfer Daerah

👤Cahya Mulyana 🕔Minggu 25 Oktober 2020, 18:20 WIB
Untuk menangani sengkarut sistem penganggaran ini, pemerintah pusat disarankan memperbaiki aturannya. Penyederhanaan birokrasi menjadi...
DOK MI

Pilkada Saat Pandemi, Antusias Pemilih Tetap Tinggi

👤Indriyani Astuti 🕔Minggu 25 Oktober 2020, 17:59 WIB
Hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan kemungkinan masyarakat hadir di TPS di wilayah yang ada pilkada, yakni...
DOK MI

Pandemi Covid-19 Kurangi Kemeriahan Demokrasi pada Pilkada

👤Putra Ananda 🕔Minggu 25 Oktober 2020, 17:47 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mendorong agar setiap pasangan calon (paslon) di 270 daerah peserta pilkada serentak untuk fokus...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya