Jumat 06 Maret 2020, 18:25 WIB

NasDem Optimistis RUU PKS Segera Disahkan

M. Iqbal Al Machmudi | Politik dan Hukum
NasDem Optimistis RUU PKS Segera Disahkan

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/aww.
Desak Pengesahan RUU PKS.

 

ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi NasDem, Taufik Basari, optimistis bahwa Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) akan segera disahkan menjadi Undang-Undang.

"Saya optimistis dalam periode sekarang RUU PKS ini dapat dibahas kemudian dan disahkan menjadi UU," kata Taufik dalam diskusi 'RUU Penghapusan Kekerasan Seksual: Jalan Keadilan Bagi Korban' di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (6/3).

Baca juga: Cegah Covid-19 di Tempat Kerja

Namun, hal tersebut harus dilakukan bersama-sama mulai dari unsur legislatif maupun peran dari masyarakat untuk melihat pentingnya RUU PKS yang dibalut dalam komunikasi politik dan publik.

"Komunikasi politik di dalam internal DPR untuk meyakinkan fraksi-fraksi lain bahwa RUU ini penting, untuk meyakinkan bahwa kekerasan seksual harus dicegah agar tidak ada lagi korban," ujar Ketua DPP NasDem tersebut.

Selain itu, ada pula komunikasi publik yang juga harus lakukan dengan baik karena untuk bersama membangun norma publik dalam melihat dan mencegah kekerasan seksual terjadi di tengah masyarakat.

Taufik meyakinkan masyarakat bahwa saat ini RUU PKS masih terus diperjuangkan oleh partainya. Saat ini, sedang Naskah Akademik RUU PKS.

"Yang kita lakukan adalah sedang membahas substansi untuk RUU ini sekaligus menyusun naskah akademiknya dan kita rencanakan fraksi NasDem akan mempresentasikan di dalam rapat badan legislatif (baleg) DPR pada masa persidangan ketiga ini," tandas laki-laki yang akrab disapa Tobas tersebut.

Fraksi NasDem sebagai yang mengusulkan RUU PKS tersebut membuka ruang yang seluas-luasnya bagi berbagai pihak, kelompok, dan termasuk juga gerakan perempuan untuk bersama-sama memperkuat substansi dari naskah akademik RUU PKS.

Sebelumnya, pembahasan mengenai RUU PKS sendiri ingin dibahas pada masa DPR periode 2014-2019 namun pada saat itu sudah masuk masa kampanye dan sempat terhenti karena hal tersebut.

"Ya memang betul dalam periode lalu itu adalah tahun politik, pembahasan RUU PKS itu mulai memasuki masa-masa kampanye sehingga ada beberapa yang melihat itu sebagai isu kampanye juga, oleh karena itu dengan tidak ada lagi di tahun politik, pembahasannya di tahun 2020, karena ini merupakan prioritas, mudah-mudahan suasananya lebih agak kondusif, agak lebih adem," ungkap Anggota Komisi III DPR RI itu.

Baca juga: NU dan Muhammadiyah Dukung RUU PKS dengan Catatan

Sehingga diharapkan pembicaraannya lebih pada kepentingan bersama, kepentingan bangsa, bukan kepentingan kelompok semata.

"Karena itulah saya juga meyakini bahwa kedepannya akan lebih mudah, lebih mulus jalannya RUU PKS ini untuk menjadi UU," tutupnya. (OL-6)

Baca Juga

BIRO PERS SETPRES/LAILY RACHEV

Jepang Berikan Pinjaman Rp7 Triliun ke RI

👤Pra/Fer/X-10 🕔Rabu 21 Oktober 2020, 04:01 WIB
Presiden Jokowi mengatakan kunjungan ini merupakan sebuah simbol komitmen yang kuat bagi kerja sama Indonesia dan Jepang yang saling...
Bawaslu/KPK/Tim Riset MI-NRC

Politisasi Dana Pandemi Marak di Pilkada

👤Indriyani Astuti 🕔Rabu 21 Oktober 2020, 03:49 WIB
Bawaslu mengaku telah merekomendasikan kepada KPU untuk mendiskualifi kasi sejumlah calon kepala...
Dok. ABIJAPI

ABUJAPI Imbau Seragam Baru Satpam tak Disalahgunakan

👤Syarief Oebaidillah 🕔Rabu 21 Oktober 2020, 01:38 WIB
ABUJAPI mempunyai tanggung jawab untuk menjaga agar seragam Satpam mirip Polri tidak disalahgunakan untuk hal-hal yang di luar tugas dan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya