Jumat 06 Maret 2020, 13:30 WIB

Mantan Anggota DPRD Jambi Dituntut 5 Tahun

SL/Ant/N-1 | Politik dan Hukum
Mantan Anggota DPRD Jambi Dituntut 5 Tahun

ANTARA FOTO/Galih Pradipta
ersangka, anggota DPRD Jambi Gusrizal (kedua kiri) dan El Helwi (kedua kanan) bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta

 

TIGA mantan anggota DPRD Provinsi Jambi dituntut hukuman penjara masing-masing lima tahun dalam kasus korupsi yang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jambi, kemarin.

Ketiga mantan wakil rakyat tersebut ialah Supardi Nurzain, Gusrizal (keduanya dari Fraksi Golkar), dan Elhelwi (PDIP). Tuntutan diajukan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Feby Dwiandospendi.

Jaksa menyatakan ketiganya terbukti melakukan korupsi dengan menerima suap ratusan juta rupiah sebagai uang ketuk palu untuk pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2018 dan 2019. Selain menuntut hukuman penjara, jaksa juga menuntut hak politik ketiganya dicabut selama lima tahun ke depan.

Dalam persidangan terungkap, untuk pengesahan RAPBD Jambi di dua tahun anggaran tersebut, terdakwa Supardi Nurzain dan Gusrizal menerima uang masing-masing Rp375 juta, sedangkan Elhelwi memperoleh suap Rp975 juta. Sebagian uang suap oleh para terdakwa dikembalikan kepada negara, tetapi sebagian lagi telanjur digunakan sehingga mereka dituntut harus tetap mengembalikan sisanya.

Supardi Nurzain masih harus mengembalikan Rp105 juta, Elhelwi Rp50 juta, dan dari Gusrizal Rp55 Juta. Sidang pembelaan atas tuntutan jaksa akan dilanjutkan pekan depan. Tuntutan terhadap ketiga mantan anggota DPRD tersebut sama dengan tuntutan hukuman yang diajukan jaksa kepada tiga terdakwa lainnya yang diadili terpisah, yakni Efendi Hatta, Sainal Abidin, dan Muhammdiyah. Dalam sidang putusan pada pekan lalu, mereka divonis empat tahun penjara.

Sementara itu, Wali Kota Medan nonaktif, Dzulmi Eldin, diadili di Pengadilan Tipikor Medan juga karena menerima suap dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Isa Anshari. Jaksa dari KPK, Iskandar Marwanto, dalam dakwaannya di Pengadilan Tipikor Medan menyebutkan, uang suap Rp130 juta diterima wali kota periode 2016-2021 itu pada Oktober 2019 sebagai imbalan karena terdakwa mengangkat Isa Ansyari sebagai Kepala Dinas PUPR Kota Medan. (SL/Ant/N-1)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

Gara-gara Covid-19, Pemberian THR dan Gaji Ke-13 PNS Dikaji Ulang

👤M. Ilham Ramadhan Avisena 🕔Senin 06 April 2020, 17:17 WIB
Presiden meminta kami membuat kajian untuk pembayaran THR dan gaji ke-13, apakah perlu dipertimbangkan lagi mengingat beban belanja negara...
ANTARA FOTO/Rahmad

Tindakan Represif dalam Atasi Korona Tak Punya Dasar Hukum

👤Akhmad Mustain 🕔Senin 06 April 2020, 16:03 WIB
Kepolisian harusnya memahami isi PP No 21 tahun 2020, bahwa PP tersebut hanya menjelaskan tata cara untuk menteri kesehatan menetapkan...
MI/Bary Fathahilah

Pangeran Khairul Resmi Jadi Wakil Ketua Komisi III

👤Putri Rosmalia Octaviyani 🕔Senin 06 April 2020, 15:46 WIB
Keputusan menggantikan posisi Mulfachri Harahap disahkan dalam rapat internal pimpinan dan anggota Komisi III DPR...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya