Kamis 05 Maret 2020, 15:24 WIB

NasDem Tak Pernah Pasang Spanduk Penolakan Omnibus Law

Putra Ananda | Politik dan Hukum
NasDem Tak Pernah Pasang Spanduk Penolakan Omnibus Law

MI/Susanto
Anggota DPR Komisi I dari Fraksi NasDem Willy Aditya

 

PARTAI NasDem menanggapi serius perihal munculnya spanduk penolakan omnibus law yang mencatut naman partai mereka di beberapa daerah.

Menurut Anggota DPR Komisi I dari Fraksi NasDem Willy Aditya, NasDem tidak pernah mengeluarkan spanduk yang berisi penolakan omnibus law.

"Entah apa maksudnya, tetapi tindakan itu adalah tindakan seorang pengecut. Dia ingin menolak omnibus law tetapi dengan menggunakan nama orang lain. Sama sekali tidak terpuji. Kalau mau menolak, yang jantan dong! Toh, itu juga tidak dilarang," kata Willy Aditya saat dihubungi dari Jakarta, Kamis (5/3).

Willy melanjutkan, pihaknya sejauh ini belum mengetahui siapa aktor dibalik aksi tersebut. Awalnya dia menganggap tindakan tersebut sebagai upaya pihak tertentu untuk mencari perhatian NasDem. Karena itu, sejak muncul pertama kali di Jakarta, spanduk itu hanya diturunkan saja.

"Karena ini sudah berulang kali maka Partai akan serius menelusuri siapa pihak yang melakukan tindakan tak patut ini. Setelah itu kita akan ambil langkah hukumnya," tambahnya.

Bagi Willy, bukan materinya benar yang menjadi masalah. Sikap menolak atau mendukung sesuatu itu hal biasa. Terlebih di alam demokrasi saat ini. Namun mencatut nama pihak lain dan tidak jantan dalam menyatakan sikap diri, itulah yang menjadi soal utamanya.

Willy sendiri menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi NasDem untuk tidak mendukung omnibus law.

"Pertama, saat ini omnibus law itu bukan hanya Cipta Kerja. Ada dua rancangan omnibus lainnya. Kedua, mungkin omnibus ini ada kekurangannya, tapi itu tidak berarti harus ditolak begitu saja. Tinggal dikritisi dan diperbaiki saja."

Sejak awal, lanjutnya, Partai NasDem menyatakan bahwa gagasan omnibus adalah sebuah terobosan terhadap tumpang-tindihnya peraturan perundangan dan panjangnya alur birokrasi kita. Oleh karena itu, secara prinsip ini harus didukung.

Selain itu, baik omnibus law RUU Cipta Kerja, perpajakan, maupun ibu kota negara, pada prinsipnya adalah mengharmonisasi seluruh UU terkait. Dengan demikian, dalam hemat Willy, tata perundangan kita menjadi lebih baik.

"Bahwa dalam Omnibus Cipta Kerja atau yang lainnya itu ada yang harus diperbaiki, itu pasti. Itulah gunanya kita bersidang. Itulah gunanya kita mendengarkan aspirasi, pandangan, koreksi, dari pihak manapun."

Willy yang juga Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR ini menyatakan, republik ini dibangun oleh semua untuk semua. Bukan dari segolongan orang untuk sekelompok pihak. Oleh karena itu, dalam konteks omnibus law, khususnya Cipta Kerja, segala pertimbangan harus dikaji, segala masukan harus ditampung. Tidak hanya menimbang dari satu sudut pandang saja.

"Namun harus jantan, nyatakan diri siapa. Bukan mencatut atau bahkan memfitnah nama orang lain dengan spanduk seperti itu." (OL-2)

Baca Juga

istimewa

Sri Sultan Minta Kepastian Soal Kepulangan Pemudik

👤Agus Utantoro 🕔Selasa 31 Maret 2020, 22:15 WIB
Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta segera ada keputusan pemerintah mengenai para...
MI/Susanto

Polri Harus Tindak Tegas Penyebar Hoaks soal Covid-19

👤Putri Rosmalia Octaviyani 🕔Selasa 31 Maret 2020, 22:08 WIB
Tidak hanya mengamankan lingkungan dan membubarkan kerumunan. Polri juga diminta tegas menindak penyebar hoaks terkait covid-19 yang...
Dok. Kemendagri

Jadwal Tunda Pilkada Serentak Ditentukan Usai Pandemi Covid-19

👤Faustinus Nua 🕔Selasa 31 Maret 2020, 21:44 WIB
Tito menegaskan, pihaknya bersama Komisi Pemilihan Umum dam DPR RI akan menentukam jadwal tunda pelaksanaan Pilkada Serentak di 270 daerah...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya