Kamis 05 Maret 2020, 10:45 WIB

Menanti Kepastian Berusaha Pelabuhan Marunda

mediaindonesia.com | Ekonomi
Menanti Kepastian Berusaha Pelabuhan Marunda

Dok Aditya Agung J

 

JALAN terjal dan berduri menjadi jalur yang ditempuh PT Karya Citra Nusantara (KCN) memperjuangkan haknya dalam pembangunan Pelabuhan Marunda Jakarta. Pasalnya, pihak KCN Marunda terus menghadapi berbagai gugatan hukum yang diajukan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) dengan tuntutan perampasan aset negara.

Padahal, jika ditarik ke belakang, sebelum 2006 kawasan pelabuhan Marunda masih berupa pantai tidak terurus. Bahkan, usaha pengembangan pelabuhan pun belum semeriah saat ini sehingga hanya PT Karya Tehnik Utama (KTU) yang nekat berinvestasi saat itu di Marunda. 

Dalam perjalanannya, didirikan perusahaan patungan antara KBN dan KTU, yakni KCN dengan porsi kepemilikan 15%:85%. KTU jadi mayoritas karena seluruh biaya pembangunan pelabuhan dari pier 1, 2, dan 3 ditanggung pihak KTU sebagaimana studi kelayakan dari Universitas Gadjah Mada.

Baca Juga: MA Kabulkan Kasasi KCN, KSOP Marunda: Hormati Putusan Hukum

Proyek ini menjadi murni proyek swasta tanpa APBN dan APBD. Besaran 15% saham menjadi milik KBN tanpa mengeluarkan uang karena nantinya akses masuk pelabuhan dikelola KBN. 

Caretaker Dirut KCN Widodo Setiadi mengungkapkan, kini lokasi Marunda dipandang strategis dengan selesai dan beroperasinya pier 1 lengkap dengan semua perizinan. Pelabuhan Marunda bahkan masuk rencana induk pelabuhan nasional dan dikhususkan untuk bongkar muat barang curah. 

"Oleh regulator, KCN difokuskan mendukung Tanjung Priok, khusus barang curah. Nantinya sentralisasi barang curah akan mempermudah pengaturan banyak hal termasuk menekan dwelling time Tanjung Priok," terang Widodo. 

Baca Juga: Pemerintah Ingin Proyek Pelabuhan Marunda Segera Dilanjutkan

Menurutnya, dengan satu pier yang beroperasi saja saat ini dwelling time Priok sekitar 2,8 hari. Ia optimistis bila ketiga pier Marunda selesai dan beroperasi dapat menekan dwelling time hingga di bawah dua hari.

-Tidak masuk akal

Hingga kini, KCN menghadapi berbagai gugatan hukum yang tidak masuk akal dari KBN. Widodo mengaku dirinya bolak-balik dari kepolisian, pengadilan, hingga KPK, meski tidak ada satu pun tuduhan itu terbukti.

Salah satu yang dituduhkan ialah perampasan aset negara lewat kon sesi. Padahal, kata Widodo, itu sama sekali tidak benar. Konsesi itu ialah konsekuensi peng urusan izin pelabuhan umum di Kementerian Perhubungan.

"Hal ini banyak yang tidak tahu sehingga dipersepsikan seolah-olah konsesi itu dikomersialkan bisnis, padahal tidak, itu turunan dari izin. Kalau tidak dikonsesikan, izinnya dicabut, UU mengatakan seperti itu, dua tahun tidak dikonsesikan, izin penyelenggaraan pelabuhannya akan dicabut," terang Widodo.

Dalam konsensi itu, pihak swasta harus membayar fee konsesi ke negara setiap bulannya dari pendalatan bruto. Di akhir periode, aset yang dibangun harus dikembalikan ke negara. 

Bahkan, sertifikat HPL-nya pun atas nama negara dan swasta tidak memiliki hak selain melakukan usaha. 

Maka itu, menurut Widodo, berbagai tudingan hukum selama ini membuat kerugian KCN dan negara. Kasus hukum berlarut itu membuat pembangunan pelabuhan jadi terhambat akibat belum ada kepastian untuk berusaha.

KCN seharusnya dapat menyelesaikan seluruh pier pelabuhan pada 2012 dari proses tender 2004, tapi terus mundur karena gugatan hukum. 

"Urusan di Mahkamah Agung (MA) baru selesai 10 September 2019. Bayangkan sudah hampir 15 tahun proses pembangunan baru selesai 1 pier, padahal kalau tidak ada masalah, tiga pier ini dapat ditargetkan paling lama hanya 6 tahun," kata Widodo.

Widodo mengakui kasusnya yang kalah di MA akan menjadi preseden buruk bagi dunia usaha. Keputusan tersebut akan menjadi yurisprudensi bagi seluruh dunia usaha terkait dengan konsesi yang dilakukan swasta. 

"Dengan kasus ini saja, para investor, khususnya di bidang pelabuhan menahan investasinya dan menunggu karena mereka membutuhkan kepastian berinvestasi," jelas Widodo.

Pascaputusan MA, Widodo pun menilai hal itu belum akan selesai. Dia berharap para stakeholder mengambil sikap dan KCN menunggu pemerintah untuk meng eksekusi putusan dan memberikan arahan.

Dia mengaku sudah bersurat kepada Kementerian BUMN, apakah pemerintah tetap ke konsep lama, yakni proyek non-APBN-APBD seperti perjanjian awal atau adanya penye taraan modal negara melalui anak usaha BUMN. 

"Hal yang menjadi concern ialah proses legal standing-nya sebab kita tahu saat itu sudah diberikan kesempatan di 2002, kemudian 2016 ada surat dari kementerian menolak membeli saham sehingga kembali lagi ke perjanjian awal. Jadi, ini harus diputuskan dulu sebelumnya, tuturnya.

Widodo meyakini pada periode kedua Presiden Jokowi dalat memberikan kepastian bagi pihaknya untuk dapat menuntaskan pekerjaan pembangunan KCN Marunda. Pihaknya pun akan ikut arahan karena tidak mungkin jadi pesaing BUMN atau melawan negara, apalagi merampas aset negara.

Saat menyikapi soal pelabuhan Marunda itu, Owner PT Bimayasa Prawata Gemilang, Ayu, yang merupakan tenant pasir beton di Pelabuhan Marunda menuturkan dengan pelabuhan Marunda pihaknya amat terbantu. Apalagi, wilayah Marunda strategis karena berada terdepan ketimbang pelabuhan lainnya sehingga amat memudahkan.
"Akses curah jadi lebih mudah dan kami terbantu dengan fasilitas penimbunan sementara di pelabuhan."

Ia pun berharap pier 2 dan 3 dapat diselesaikan. Dengan jumlah pier pelabuhan yang banyak, akan membantu masa tunggu antrean saat bongkar muat dan menghemat banyak hal seperti bahan bakar solar.

Terkait dengan gugatan hukum, ia berharap persoalan itu dapat segera selesai agar dapat bekerja dengan tenang. "Bagi pengusaha, yang paling tidak nyaman ialah soal ketidakpastian, bukan kerugian," tutur dia. (Dro/S3-25)

Baca Juga

ISTIMEWA

PLN Kerja Sama dengan Aparatur Daerah Jangkau Daerah Terpencil

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 05 April 2020, 19:23 WIB
Hingga Pukul 09.00 WIB, 10 Juta Pelanggan Prabayar Sudah Dapat Nikmati Token Listrik...
MI/USMAN ISKANDAR

Kondisi Perbankan Masih Baik

👤M. Ilham Ramadhan Avisena 🕔Minggu 05 April 2020, 19:14 WIB
Kondisi perbankan hingga saat ini masih cukup baik meski pandemi covid-19 perlahan memukul berbagai sektor...
Antara

Polri Akan Pidanakan Penimbun Sembako

👤Tri subarkah 🕔Minggu 05 April 2020, 18:15 WIB
 "Kita mengawal dan memastikan ketersediaan bahan-bahan pokok dan hal-hal yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya