Kamis 05 Maret 2020, 10:00 WIB

Kejagung Sebut Pembobolan Jiwasraya Terencana

Cindy Ang | Politik dan Hukum
Kejagung Sebut Pembobolan Jiwasraya Terencana

ANTARA/Galih Pradipta
Warga melintas di depan kantor Asuransi Jiwasraya di Jalan Juanda, Jakarta.

 

KEJAKSAAN Agung menyakini para tersangka kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya sudah lama merencanakan pembobolan perusahaan plat merah itu. Temuan itu didapat dari penyidikan dan hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

"Setelah kami sinkronisasi temuan kami dengan BPK, di situ kami tahu bahwa Jiwasraya ini sudah lama direncanakan untuk dibobol," ujar Direktur Penyidikan Jampidsus Febrie Adriansyah di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (4/3).

Febrie menjelaskan kondisi transaksi saham Jiwasraya sudah direncanakan merugi. Sehingga membuat kondisi keuangan perusahaan makin memburuk akibat gagal bayar.

BPK, kata dia, bakal mengumumkan hasil audit kerugian negara akibat kasus gagal bayar perusahaan pelat merah itu. Febrie memprediksi angkanya tidak jauh dari perhitungan tim penyidik yakni sekitar Rp17 triliun.

Baca juga: Imam Permasalahkan Kebiasaan Menginap di Kantor, Gatot Emosi

"Sekitar itulah (Rp17 triliun), tapi ada komanya, angka komanya tunggu teman-teman BPK," kata Febrie.

Kejagung menetapkan enam tersangka terkait kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Mereka ialah Komisaris PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro, Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk Heru Hidayat, dan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim.

Selanjutnya, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Jiwasraya Syahmirwan, mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Hary Prasetyo dan Direktur Utama PT Maxima Integra Joko Hartoni Tirto.

Teranyar, Benny dan Heru ditetapkan sebagai tersangka pencucian uang.

Mereka dijerat Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b serta Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (OL-1)

Baca Juga

Antara

Aktivis: Pemerintah Tak Perlu Bahas Agenda Legislasi dengan DPR

👤Emir Chairullah 🕔Minggu 05 April 2020, 23:55 WIB
Charles menilai DPR tidak memiliki sensitivitas dengan tetap berusaha membahas Revisi KUHP dan Omnibus Law RUU Cipta...
Micom

Istana Berbagi, Tebar Paket Nasi Boks

👤Andhika prasetyo 🕔Minggu 05 April 2020, 22:35 WIB
Sekretariat Presiden (Setpres) turut berupaya meringankan beban para pekerja informal seperti tukang ojek, sopir taksi dan tenaga kerja...
Antara

Polri Terbitkan Aturan Khusus Soal Hoaks dan Penghinaan Presiden

👤Tri Subarkah 🕔Minggu 05 April 2020, 20:24 WIB
Ia menyebut pihak kepolisian akan menindak tegas setiap orang yang memanfaatkan pandemi covid-19 untuk menyebarkan berita bohong dan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya