Kamis 05 Maret 2020, 09:50 WIB

Dewan Pengawas Dinilai tidak Tunduk UU KPK

Deden M Rojani | Politik dan Hukum
Dewan Pengawas Dinilai tidak Tunduk UU KPK

MI/ADAM DWI
Saksi ahli yang merupakan mantan penasihat KPK Abdullah Hehamahua (kanan) .

 

MANTAN Penasihat KPK Abdullah Hehamahua menilai Dewan Pengawas (Dewas) KPK tidak takluk terhadap undang-undang, kode etik, SOP, dan peraturan kepegawaian KPK. Hal itu dikemukakannya saat menjadi saksi ahli di persidangan uji materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung MK, Jakarta, kemarin.

Dalam sidang yang dipimpin Ketua Hakim Konstitusi Anwar Usman itu, Abdullah mengungkapkan pernyataannya mengacu pada struktur KPK yang baru yang menempatkan dewan pengawas di puncak secara struktural. Dari struktur itu, pimpinan KPK hanya berfungsi sebagai event organizer (EO) yang melaksanakan perintah dari dewas sehingga independensi pimpinan KPK menjadi terganggu, sedangkan dewas tidak terikat peraturan atau sistem di lembaga KPK.

"Pegawai KPK dari pejabat sampai pegawai biasa, tidak bisa mengisi laporan harian dan time site sesuka hati, dalam konteks itu karena ada sistem yang mengatur," ungkapnya.

Dewas yang tidak takluk akan SOP, kata Abdullah, berpotensi menyalahgunakan wewenang dan kesempatan sehingga masyarakat akan menuntut supaya ada lagi badan yang mengawasi dewan pengawas.

"Apakah dewan pengawas yang diangkat langsung oleh presiden tidak memiliki konflik interest di dalam menetapkan, memberikan izin, atau tidak untuk melakukan penyidikan, penggeledahan, dan penyadapan sehingga demikian bisa menjadi konflik interest seperti itu," ungkapnya.

Ia pun menyayangkan banyak upaya pelemahan terhadap KPK. Salah satunya pengumuman penghentian 36 kasus yang sudah dalam proses penyelidikan kepada publik.

"Selain itu, nilai dasar pribadi KPK yang menempatkan religiositas, integritas, dan profesionalitas, hari ini dewan pengawas menghilangkan nilai religiositas, ini merupakan amatan bagi masyarakat dan bangsa Indonesia tentang masa depan pemberantasan korupsi yang jauh dari sila pertama yaitu nilai Ketuhanan Yang Maha Esa," tuturnya.

Pernyataan Abdullah juga diamini Bernardinus Herry Priyono, dosen dan Ketua Program Studi Pascasarjana STF Driyarkara. Saksi ahli dari pihak pemohon itu menjelaskan korupsi bukan perkara pasal, melainkan korupsi adalah kebalikan dari tatanan yang baik.

"Tidak ada tatanan baik dan kondisi hidup yang baik tanpa institusi yang baik, apa alasan adanya etis dari KPK? Hemat saya adalah independensi terhadap penanganan kasus korupsi."

Independensi, katanya, bebas dari campur berbagai pihak. "Kalau ada orang yang mempunyai masalah dengan independensi KPK, masalahnya saya kira bukan independensi, melainkan karena korupsi selalu kontroversial," tutur Bernardinus. (Dmr/P-5)

Baca Juga

Antara

HUT ke-74 TNI AU, Sederhana Namun Bermakna

👤Cahya Mulyana 🕔Kamis 09 April 2020, 21:48 WIB
Tak ada aksi iring-iringan pesawat ataupun pertunjukan udara khas pesta ulang tahun angkatan yang memiliki semangat Swa Bhuwana Paksa...
MI/Pius Erlangga

Wakil Ketua MPR Minta Pemerintah Percepat PSBB Penyangga Jakarta

👤Henri Siagian 🕔Kamis 09 April 2020, 20:03 WIB
Pemerintah, lanjut Rerie, perlu segera merealisasikan program bantuan sosial di sejumlah daerah terdampak...
Antara

Pulang Kerja, Presiden Bagikan Sembako

👤Andhika Prasetyo 🕔Kamis 09 April 2020, 19:27 WIB
Di dalam paket tersebut berisi berbagai kebutuhan pangan seperti beras, minyak goreng, mi instan, kecap dan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya