Kamis 05 Maret 2020, 09:10 WIB

Tiap Cabor Dipungut 15% untuk Operasional Menpora

M Iqbal Al Machmudi | Politik dan Hukum
Tiap Cabor Dipungut 15% untuk Operasional Menpora

ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Terdakwa kasus dugaan suap pengurusan proposal dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan gratifikasi Imam Nahrawi.

 

SEKRETARIS Kementerian Pemuda dan Olahraga (Seskemenpora) Gatot Dewa Broto mengungkapkan adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal ketidaksesuaian anggaran di Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima). Ada potongan 15% yang dimiliki setiap cabang olahraga. Pemotongan anggaran itu diduga untuk kunjungan kerja mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi.

"Saya baca di summary, misalnya diakomodasi berapa kemudian yang dicairkan berapa persen, kemudian untuk nutrisi vitamin dan sebagai-nya," kata Gatot di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, kemarin.

Gatot menjadi saksi untuk Imam Nahrawi yang didakwa menerima suap sebesar Rp11,5 miliar dan gratifikasi Rp8,648 miliar dari sejumlah pejabat Kemenpora dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

Sebelumnya, BPK membentuk tim Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) ruang lingkup pemeriksaan prima 2017-2018. "Ada acara khusus dalam konteks Pak Menteri. Kami jajaran eselon I terkait ada Seskemenpora, empat staf ahli, pimpinan KONI, KOI, cabor untuk menjadi peringatan mengingat Desember 2018 pernah kejadian OTT, dan BPK berharap tidak berulang," ujar Gatot.

Dalam pemaparan yang disampaikan anggota BPK Achsanul Qosasi itu ditemukan adanya potongan yang diberikan tiap-tiap cabang olahraga kepada Menpora. Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ronald Ferdinand Worotikan mengonfirmasi jumlah potongan itu. "Saya lupa, tapi Achsanul menyebutkan angka di kisaran 15%," ucap Gatot.

Gatot pun mengaku pernah ditagih Rp500 juta oleh seketaris Imam, Nur Rachman, untuk membantu biaya operasional Imam saat menjabat. "Disampaikan saat itu ialah dia (Komeng) minta 'ini sudah akhir tahun di bulan Desember, ada dana yang mungkin sisa di 2014 yang bisa digunakan untuk mem-backup operasional dari Pak Menteri?'. Seperti itu," kata Gatot.

Kala itu Gatot merasa aneh karena ia masih menduduki Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora dan tidak berkapasitas memegang uang.

Gatot juga mengungkapkan Seskemenpora sebelumnya, Alfitra Salamm, hendak dipecat karena menolak memberikan uang sebesar Rp5 miliar. Namun, Alfitra terlebih dulu mengajukan pengunduran diri.

 

Bantah

Pernyataan Gatot itu pun dibantah Imam. Menurutnya, Alfitra dicopot karena temuan BPK mengenai laporan keuangan Kemenpora.

"Soal penataan BMN, ada temuan di era Pak Roy Suryo yang pada saat itu belum juga didata dengan baik, soal penataan aset yang belum ditangani dengan baik, kemudian soal restrukturisasi kementerian yang belum juga dipisah antara KPA (kuasa pengguna anggaran) masif dan KPA tunggal, dan itu alasan kenapa Pak Alfitra Salamm kita minta untuk mundur. Bukan isu yang tadi disampaikan oleh Bapak," ujar Imam.

Lebih lanjut, Imam menuding Gatot kerap mencari panggung dalam berbagai kesempatan dan meninggalkan tugasnya sebagai Seskemenpora.

Imam juga mempermasalahkan Gatot yang selama tiga tahun menginap di kantor Seskemenpora bersama istri. Namun, Gatot menegaskan keputusan mengiap itu untuk menyelesaikan permasalahan pembekuan PSSI pada 2015. (Iam/Ant/P-5)

Baca Juga

Antaranews.com

90 Menit ke Depan, Indonesia Tutup Pintu bagi WNA

👤Antara 🕔Rabu 01 April 2020, 22:31 WIB
Peraturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Menkumham Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara...
MI/Ferdian Ananda Majni

NasDem Salurkan Puluhan Ribu Masker ke RSPP dan RS Persahabatan

👤Putra Ananda 🕔Rabu 01 April 2020, 20:55 WIB
Partai NasDem salurkan bantuan ribuan masker ke dua rumah sakit rujukan yang menangani pasien Covid-19 atau virus...
Antara/Oky Lukmansyah

Keppres-PP soal Covid-19 Beri Legitimasi Polri Bubarkan Kerumunan

👤Tri Subarkah 🕔Rabu 01 April 2020, 18:53 WIB
"Dasar hukum yang digunakan Polri untuk melarang dan membubarkan orang-orang yang bergerombol, berkerumun, tidak menerapkan jarak...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya