Kamis 05 Maret 2020, 08:30 WIB

KPK Buru Nurhadi di Jakarta

Fachri Audhia Hafiez | Politik dan Hukum
KPK Buru Nurhadi di Jakarta

ANTARA/Reno Esnir
Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi Abdurrachman

 

KEBERADAAN mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi masih gelap. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) fokus mencari keberadaan tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi itu di kawasan Jakarta.

"Sejauh ini, tim masih bergerak di sekitar Jakarta untuk mencari para daftar pencarian orang (DPO). Tentunya nanti kegiatan berikutnya akan kami update dalam proses pencarian para DPO," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (4/3).

Penyidik KPK masih berupaya mencari titik keberadaan Nurhadi berdasarkan informasi masyarakat. Lembaga Antirasuah berharap pencarian secepatnya membuahkan hasil.

"Tentu tetap menindaklanjuti jika kemudian ada informasi dari masyarakat yang terbaru keberadaannya dimana," ujar Ali.

Baca juga: KPK Akui Penyelidiknya Ditangkap Polisi karena Dikira Penculik

KPK juga masih menelisik dugaan aliran uang perkara suap di MA itu. Rahmat Santoso, adik ipar Nurhadi, turut diperiksa penyidik.

Dia diperiksa untuk tersangka Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto (HS).

Menurut Ali, penyidik menggali keterangan Rahmat mengenai dugaan aliran uang perkara suap di MA tersebut.

"Pada prinsipnya kami sampaikan pemeriksaan ini terkait pengetahuan saksi terkait aliran uang yang diterima oleh tersangka NH (Nurhadi) dalam dugaan penerimaan suap dan gratifikasi saat jabat Sekretaris MA," ujar Ali.

Nurhadi diduga menerima suap Rp33,1 miliar dari PT MIT milik Hiendra Soenjoto lewat menantunya, Rezky Herbiyono.

Suap dimaksudkan untuk memenangkan Hiendra dalam perkara perdata kepemilikan saham PT MIT.

Nurhadi diduga menerima sembilan cek dari Hiendra terkait peninjauan kembali (PK) perkara di MA. Nurhadi juga diduga mengantongi Rp12,9 miliar selama Oktober 2014 sampai Agustus 2016. Gratifikasi diduga terkait pengurusan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK di MA dan permohonan perwalian.

Nurhadi dan Rezky disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara, Hiendra disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. (OL-1)

Baca Juga

Antara

Samakan Pemahaman Soal PSBB

👤Andhika Prasetyo 🕔Selasa 07 April 2020, 05:25 WIB
Kepala daerah diminta cermat sebelum mengajukan permohonan PSBB, terutama terkait ketersediaan kebutuhan hidup dasar...
MI/M Irfan

Wakil Rakyat Minta TNI Dilibatkan Penuh Tangani Korona

👤Cahya Mulyana 🕔Senin 06 April 2020, 21:09 WIB
Permintaan itu berkaitan dengan distribusi alat pelindung diri (APD), arus mudik di berbagai daerah, hingga pelaksanaan pembatasan sosial...
Istimewa

DPD RI Pilih Kawal Kebijakan Daerah, Ketimbang Kritik Pemerintah

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 06 April 2020, 20:28 WIB
DPD sebagai wakil daerah lebih memilih bekerja di daerah untuk memastikan kebijakan-kebijakan yang sudah diambil pemerintah pusat bisa...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya