Rabu 04 Maret 2020, 21:35 WIB

800 Rumah Tak Layak Huni Dipugar

Antara | Nusantara
800 Rumah Tak Layak Huni Dipugar

ANTARA

 

DINAS Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menyebutkan, sebanyak 800 unit rumah tidak layak huni (RTLH) di kota ini segera dipugar.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Mataram HM Kemal Islam di Mataram, Rabu (4/3), mengatakan, sebanyak 800 unit RTLH tersebut akan diintervensi dari tiga sumber anggaran. "Pertama dari APBD Kota Mataram, APBD Provinsi NTB dan anggaran dari pemerintah pusat," katanya.

Untuk RTLH yang bersumber dari anggaran pemerintah pusat dari 800 unit tersebut akan diintervensi sekitar 350 unit, kemudian APBD Provinsi NTB sekitar 140 unit dan sisanya diintrevensi dari APBD Kota Mataram.

Sementara untuk nominal besaran bantuan baik dari APBD Kota Mataram, APBD Provinsi NTB maupun APBN, sama rata yakni Rp17,5 juta per satu unit atau per kepala keluarga (KK) yang menjadi sasaran program RTLH. "Namun, untuk proses pelaksanaan dana yang bersumber dari APBD Provinsi NTB dan pemerintah pusat dijadwalkan dimulai bulan Juni 2020 dan sekarang lagi validasi data. Sedangkan, dari APBD Kota Mataram saat ini dalam tahapan perencanaan," katanya.

Di samping itu, proses distribusi bantuan RTLH dilaksanakan dengan sistem kelompok masyarakat (pokmas) seperti halnya ketika warga mendapatkan dana bantuan gempa bumi sehingga bantuan langsung masuk ke rekening pokmas. "Pendistribusian bantuan pemugaran rumah tidak layak huni melalui pokmas bisa lebih terkontrol," katanya.

Lebih jauh, Kemal mengatakan, sasaran penerima bantuan RTLH berdasarkan beberapa kriteria antara lain, dilihat kondisi "aladin" (atap, lantai dan dinding), atap tidak bocor, lantai tidak dari tanah serta dinding bagus tidak lembab, Perkim akan melihat juga dari komponen lain.

Komponen yang dimaksudkan adalah dari sisi Dinas Kesehatan, sebuah RTLH dilihat dari ventilasi dan fasilitas toilet, serta untuk lingkungan hidupnya terkait dengan kondisi sanitasi di lingkungan tersebut.

"Kriteria-kriteria itulah yang kita padukan untuk menetapkan sebuah RTLH, sebelum data hasil musyawarah pembangunan bermitra masyarakat (MPBM) kita validasi," ujarnya. (OL-12)
 

Baca Juga

MI/Palce Amalo

Laboratorium Covid-19 di NTT Beroperasi Akhir April 2020

👤Palce Amal 🕔Rabu 08 April 2020, 15:55 WIB
Pembangunan laboratorium (lab) untuk pemeriksaan swab pasien terjangkit virus korona (covid-19) di Nusa Tenggara Timur, rampung akhir April...
Facebook @institutteknologibandung

Tiadakan Wisuda, ITB Terbitkan Ijazah Digital

👤Bayu Anggoro 🕔Rabu 08 April 2020, 15:13 WIB
"Cara membedakan yang asli dengan yang palsu, masyarakat dapat memeriksanya di laman...
MI/Ruta Suryana

Perolehan Gerakan 10 Ribu Masker di Bali Lampaui Target

👤Ruta Suryana 🕔Rabu 08 April 2020, 14:55 WIB
Dari 10 ribu yang ditergetkan, sampai hari ini sudah terkumpul 22 ribu masker,  bantuan dari pelaku UKM, pengusaha, hingga gerakan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya