Rabu 04 Maret 2020, 19:34 WIB

PDEI Desak Distribusi Masker oleh Pemerintah dan Dibagi Gratis

Thomas Harming Suwarta | Humaniora
PDEI Desak Distribusi Masker oleh Pemerintah dan Dibagi Gratis

MI/ANDRI WIDIYANTO
Petugas menata barang bukti penimbunan masker di salah satu gudang di Tangerang, Banten, Rabu (4/3).

 

PERHIMPUNAN Dokter Emergensi Indonesia (PDEI) meminta agar distribusi masker bagi masyarakat harus diambil alih pemerintah.

Hal ini untuk mengatasi praktik penyelewengan di masyarakat terutama yang ingin mengambil keuntungan dari penyebaran virus Korona.

Baca juga: Fokus Layani Pasien Rujukan, RSHS Bandung belum Layani Cek Korona

"Pertama sekali adalah distribusi masker harus diambil alih oleh pemerintah dan disediakan gratis oleh pemerintah di tempat dan fasilitas publik," kata Ketua Pengurus Pusat PDEI Mohamad Adib Khumaidi dalam keterangan kepada Media Indonesia di Jakarta, Rabu (4/3).

Baca juga: Soal Korona, Anies: Tetap Tenang Naik Transportasi Umum

Selain masker, PDEI juga mendorong agar sabun cuci tangan dan hand sanitizer harus tersedia di semua tempat dan fasilitas publik.

Baca juga: Protokol Penanganan Korona Sudah Siap, Ini Isinya

"Dan tentu saja terkait pembelian bahan makanan di supermarket harus ada pembatasan. Dan yang paling penting adalah semua stakeholder bangsa harus terlibat karena CoVid-19 bukan tanggung jawab sektor kesehatan saja," tukasnya. (X-15)
 

 


 

 

Baca Juga

DOK WSE

Belajar Bahasa Inggris #DiRumahAja:100% Online Native Trainer

👤mediaindonesia.com 🕔Kamis 09 April 2020, 15:32 WIB
Wall Street English (WSE) adalah lembaga bahasa Inggris yang sejak hadir di Indonesia tahun 2007, sudah menggunakan fasilitas pembelajaran...
ANTARA/MUHAMMAD ADIMAJA

​​​​​​​Seruan Paskah, Kemenag Ajak Gereja Muliakan Kehidupan

👤Syarief Oebaidillah 🕔Kamis 09 April 2020, 15:17 WIB
Kemenag telah mengeluarkan imbauan agar umat Kristen melaksanakan ibadah di rumah dengan memanfaatkan tekhnologi informasi atau...
MI/Mohamad Irfan

Istana: Revisi Perpres BPJS Kesehatan Masih Dibahas Kementerian

👤Andhika Prasetyo 🕔Kamis 09 April 2020, 15:03 WIB
Landasan hukum yang baru dibutuhkan, menyusul keputusan Mahkamah Agung terkait pembatalan kenaikan iuran BPJS...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya