Rabu 04 Maret 2020, 12:57 WIB

Pansus Banjir Dinilai Cacat Hukum, PKS Enggan Kirim Perwakilan

Putri Anisa Yuliani | Megapolitan
Pansus Banjir Dinilai Cacat Hukum, PKS Enggan Kirim Perwakilan

MI/Ramdani
Warga berusaha melewati banjir yang menggenangi kawasan Bendungan Hilir, Jakarta, beberapa waktu lalu.

 

FRAKSI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menunda mengirimkan anggota perwakilan dalam panitia khusus (pansus) banjir, yang akan dibentuk DPRD DKI Jakarta.

Anggota Fraksi PKS DPRD DKI, Ahmad Yani, mengungkapkan PKS menilai agenda pembentukan pansus banjir tidak resmi. Sebab, tidak dijadwalkan dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI pada 24 Februari.

"Kalau tidak ada persetujan, tiba-tiba muncul, dianggap cacat hukum. Kita tidak mau lakukan pelanggaran," pungkas Yani saat dikonfirmasi, Rabu (4/4).

Dalam rapat Bamus DPRD DKI sebelumnya, disepakati dua agenda. Di antaranya, jadwal kunjungan kerja alat kelengkapan dewan dan jadwal penyebarluasan sosialiasi peraturan daerah pada Maret 2020.

Namun dalam rapat tersebut, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani, mengusulkan pembahasan untuk membentuk pansus banjir. Pun, usukan itu ternyata disetujui anggota Bamus yang hadir.

Baca juga: Selidiki Banjir Berulang, Pansus DPRD DKI Akan Panggil Ahok

"Kalau memang tidak ada agenda pansus banjir, berarti dianggap tidak sesuai dengan kesepakatan pimpinan. Karena tidak sesuai agenda," ungkapnya.

Fraksi PKS mendorong agenda pembentukan pansus banjir bisa dibahas ulang dalam rapat Bamus DPRD DKI selanjutnya, dengan penjadwalan resmi. Yani pun menepis kabar PKS sengaja mengajukan imbauan agar pansus banjir dirapatkan ulang, guna menjegal DPRD mengkritisi kinerja Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Menurutnya, selama agenda rapat pansus lurus dengan tujuannya, PKS sejalan dengan DPRD untuk mengawasi kinerja esekutif. "Bahas ulang pansus banjir. Diulang supaya jangan sampai menyalahi aturan. Terus ada satu kesepakatan, kalau tujuannya untuk selesaikan banjir, bukan politisir, itu bisa. Kalau untuk politisir, kami tidak dukung," tegas Yani.

Seperti diketahui, DPRD DKI Jakarta berencana membentuk pansus banjir. Rencana itu dibahas dalam rapat Bamus DPRD DKI pada 24 Februari. Pembentukan pansus dilatarbelakangi banjir yang berulang kali terjadi di Jakarta. Sehingga, menyebabkan warga Jakarta tidak nyaman dan mengalami kerugian materiil.(OL-11)

Baca Juga

MI/Kisar Rajagukguk

Memasang Tanda Kuburan Massal Covid-19

👤MI 🕔Rabu 08 April 2020, 03:00 WIB
ISAK tangis mewarnai pemakaman massal korban penyakit menular di blok khusus Taman Pemakaman Umum (TPU) Pondok...
ANTARA

Anies Jangan lagi One Man Show

👤MI 🕔Rabu 08 April 2020, 02:20 WIB
GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan diharapkan tidak lagi sibuk bekerja sendiri setelah terpilihnya Wakil Gubernur DKI...
MI/Ramdani

Ini Aktivitas yang Harus Dihindari Selama PSBB di DKI

👤Insi Nantika Jelita 🕔Rabu 08 April 2020, 02:15 WIB
Akan ada tindakan penertiban bagi warga yang masih berkerumunan lebih dari lima orang. Penindakan ini akan melibatkan kepolisian dan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya