Rabu 04 Maret 2020, 10:31 WIB

Menhub Minta KCIC Tindak Lanjuti Rekomendasi PUPR

Hilda Julaika | Ekonomi
Menhub Minta KCIC Tindak Lanjuti Rekomendasi PUPR

ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah
Suasana aktivitas di proyek kereta cepat (High Speed Railway) Jakarta-Bandung di Bekasi, Jawa Barat.

 

MENTERI Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi meminta PT KCIC sebagai pelaksana pekerjaan Proyek KA Cepat Jakarta–Bandung untuk melanjutkan pembangunannya.

Hal tersebut sesuai dengan Rekomendasi Komite Keselamatan Konstruksi (Komite K2) Kementerian PUPR agar proyek ini dilanjutkan dan diselesaikan tepat waktu.

"Saya sudah minta PT KCIC untuk segera melaksanakan rekomendasi dari Komite Keselamatan Konstruksi Kementerian PUPR, agar proyek ini dapat segera dilanjutkan dan dapat selesai sesuai target waktu,” kata Budi melalui keterangan resminya, Rabu (4/3).

Sebelumnya, Komite K2 Kementerian PUPR dalam suratnya meminta proyek KA Cepat Jakarta–Bandung dihentikan sementara karena proyek tersebut dianggap berdampak pada layanan Tol Jakarta–Cikampek, setidaknya ada 6 catatan yang diberikan Komite K2.

Adapun ke enam catatan yang patut diperhatikan adalah pembangunan Proyek KA Cepat Jakarta – Bandung kurang memperhatikan kelancaran akses masuk dan keluar jalan tol ; mengganggu drainase, kebersihan jalan, dan keselamatan pengguna jalan tol ; menimbulkan genangan air, kemacetan dan menggangu kelancaran logistik; adanya pembangunan pilar LRT tanpa izin; serta pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) blm dilakukan sesuai aturan.

Di lain pihak, Direktur Utama (Dirut) KCIC Chandra Dwiputra mengklaim telah melakukan langkah-langkah untuk menindaklanjuti catatan dari Komite Keselamatan Konstruksi tersebut.

"Langkah–langkah yang telah dilakukan berupa menertibkan kontraktor dalam penggunaan bukaan maupun akses kerja di ruas jalan tol Jakarta–Cikampek di KM 7, KM 9, KM 10, KM 14, KM 15, KM 16, KM 30, KM 31, KM 33, KM 34, KM 129, dan KM 141 memastikan setiap bukaan jalan tol dilengkapi dengan rambu-rambu seperti, melakukan pemompaan air pada saluran drainase, pembersihan saluran drainase dan penumpukan material khususnya pada lokasi yang sempat tergenang air, dan membuat temporary drainase untuk mencegah terjadinya genangan air di jalan tol," paparnya. (Hld/OL-09)

Baca Juga

Dok.MI

Kebijakan OJK Memperpanjang Relaksasi Restrukturisasi Kredit Tepat

👤Ifa/Mir/S1-25 🕔Selasa 27 Oktober 2020, 05:11 WIB
Dalam situasi sekarang, pasti debitur akan mengalami kesulitan karena demandnya tidak ada. Jadi sangat ditoleransi kalau debitur itu...
Medcom.id

Pelaku Usaha Milenial Harus Jadi Penggerak Ekonomi

👤Pra/Mal/Ins/X-7 🕔Selasa 27 Oktober 2020, 04:58 WIB
Perizinan usaha untuk usaha mikro, kecil, UMKM, tidak diperlukan lagi, cukup pendaftaran...
Antara/Andreas Fitri Atmoko

Pandemi Covid-19 Momen Percepat Digitalisasi UMKM

👤Ghani Nurcahyadi 🕔Selasa 27 Oktober 2020, 03:36 WIB
Sektor UMKM diupayakan kembali bergeliat melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya