Rabu 04 Maret 2020, 08:55 WIB

Malaadministrasi Mendominasi Aduan Ombudsman di 2019

Dhk/P-5 | Politik dan Hukum
Malaadministrasi Mendominasi Aduan Ombudsman di 2019

MI/M IRFAN
Ketua Ombudsman Amzulian Rifai (kiri) menyerahkan laporan tahunan Ombudsman kepada Ketua KPK Firli

 

KASUS m alaadministrasi menjadi aduan yang paling banyak di 2019. Sepanjang 2019, Ombudsman Republik Indonesia mendapatkan 7.903 aduan.

"Bentuk malaadministrasi penundaan berlarut masih mendominasi di 2019, sebesar 33,62% atau 1.837 pengaduan. Diikuti penyimpangan prosedur 28,97% atau 1.583 laporan, dan tidak memberikan layanan 17,7% atau 967 pengaduan," ungkap anggota Ombudsman, Ahmad Alamsyah Saragih, dalam peluncuran laporan tahun 2019 di Jakarta, kemarin.

Dari total 7.903 laporan itu, imbuh Ahmad, sebanyak 5.464 laporan telah diregistrasi dan ditindaklanjuti. Sisanya dalam proses pemeriksaan materiel. Ahmad mengatakan, terkait dengan substansi laporan, bidang agraria/pertanahan menduduki peringkat pertama dengan jumlah 865 pengaduan.

Disusul bidang kepegawaian sebanyak 749 aduan dan bidang pendidikan sebanyak 558 aduan. Bidang kepolisian sebanyak 551 aduan, administrasi kependudukan sebanyak 249, dan ketenagakerjaan 184 pengaduan.

"Dari sisi instansi terlapor, pemerintah daerah menduduki peringkat pertama dengan sebanyak 2.274 pengaduan, disusul instansi pemerintah/kementerian pusat sebanyak 613 pengaduan. Di peringkat ketiga kepolisian sebanyak 560 dan peringkat keempat ialah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sebanyak 517 pengaduan," ujarnya.

Dari sisi sebaran laporan masyarakat sepanjang 2019, terbanyak di Ombudsman Pusat yakni 1.723, disusul Perwakilan Jakarta Raya sebanyak 551 dan Sulawesi Utara sebanyak 512.

Jumlah 7.903 itu dinilai Ahmad menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan itu akibat berkurangnya jumlah investigasi atas prakarsa sendiri Ombudsman pascapengesahan Peraturan Ombudsman Nomor 38 Tahun 2019.

Penurunan mulai terjadi pada 2017. Pada 2016 jumlah pengaduan yang ditangani Ombudsman sebanyak 9.078, di 2017 turun menjadi 8.886, pada 2018 sebanyak 8.413, dan di 2019 turun menjadi 7.903 pengaduan.

Ketua Ombudsman Amzulian Rifai mengatakan tahun ini pihaknya kembali akan melakukan survei kepatuhan terhadap Undang-Undang tentang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2019. (Dhk/P-5)

Baca Juga

Antara

Samakan Pemahaman Soal PSBB

👤Andhika Prasetyo 🕔Selasa 07 April 2020, 05:25 WIB
Kepala daerah diminta cermat sebelum mengajukan permohonan PSBB, terutama terkait ketersediaan kebutuhan hidup dasar...
MI/M Irfan

Wakil Rakyat Minta TNI Dilibatkan Penuh Tangani Korona

👤Cahya Mulyana 🕔Senin 06 April 2020, 21:09 WIB
Permintaan itu berkaitan dengan distribusi alat pelindung diri (APD), arus mudik di berbagai daerah, hingga pelaksanaan pembatasan sosial...
Istimewa

DPD RI Pilih Kawal Kebijakan Daerah, Ketimbang Kritik Pemerintah

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 06 April 2020, 20:28 WIB
DPD sebagai wakil daerah lebih memilih bekerja di daerah untuk memastikan kebijakan-kebijakan yang sudah diambil pemerintah pusat bisa...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya