Rabu 04 Maret 2020, 04:30 WIB

Butuh Kebebasan Berinovasi, bukan Belenggu Regulasi

(Des/Hld/E-2) | Ekonomi
Butuh Kebebasan Berinovasi, bukan Belenggu Regulasi

MI/ BARY FATHAHILAH
Co-Founder dan CEO Algoritma Nayoko Wicaksono

 

CEO Algoritma, salah satu perusahaan yang bergerak di bidang fintech, Nayoko Wicaksono, mengatakan pemerintah harus memperhatikan keinginan pelaku industri fintech.

"Industri fintech butuh berinovasi, tidak bisa terikat oleh banyaknya regulasi," tegasnya.

Fintech, sambungnya, sejatinya hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang tak dapat mengakses perbankan. Regulasi yang ada saat ini membuat masyarakat banyak yang tak dapat meminjam uang ke bank.

"Korporat besar seperti bank, mereka enggak mau spending to much money buat orang yang enggak punya uang terlalu banyak. Di sini fintech yang akan menjadi solving problem karena mereka punya misi untuk inklusi finansial," ungkapnya, kemarin.

Lebih lanjut, pria yang telah berkutat di dunia fintech dan startup sedari 2008 itu mengaku khawatir dengan kehadiran regulasi yang teramat banyak justru menghambat inovasi startup.

Di kesempatan terpisah, Direktur Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Tokopedia Astri Wahyuni mengatakan pihaknya menyambut baik rencana pemerintah memajaki usaha digital guna peningkatan pendapatan negara ini. Namun, ia berharap, rencana kebijakan itu tetap mendukung pertumbuhan dan pengembangan bisnis-bisnis baru di sektor digital.

Astri mengakui pihaknya masih mempelajari aturan baru yang akan dibahas oleh pemerintah dan DPR itu.

"Tokopedia bersama dengan Asosiasi E-commerce Indonesia sebagai asosiasi yang memayungi pelaku usaha pun secara aktif ingin memberikan masukan kepada pemerintah," ucapnya.

Sejalan dengan Tokopedia, e-commerce yang bergerak di bisnis consumer to consumer (C2C) Bukalapak mengatakan tak masalah jika pemerintah akan menarik pajak dari ekonomi digital.

AVP Public Policy and Government Relations Bukalapak Bima Laga mengatakan pihanya tengah menggencarkan edukasi terkait dengan kewajiban pajak itu kepada para pelapak yang berkegiatan ekonomi di platform Bukalapak.

"Bukalapak selalu bekerja sama dengan pemerintah untuk mengedukasi para pelaku usaha, dalam hal ini pelapak, untuk berpartisipasi dalam kepatuhan pajak. Tentunya sebelum ada partisipasi dibutuhkan edukasi terlebih dahulu," terangnya.

Lebih lanjut pihaknya menjelaskan Bukalapak tengah memberikan edukasi secara internal, baik kepada karyawan maupun pelapak.

Adapun metode yang digunakan ialah dengan metode mengingatkan pembayaran pajak yang diterapkan kepada pelapak (self assessment), yakni kesadaran sendiri untuk membayar pajak. Selain itu, Bukalapak memiliki fitur penerimaan negara untuk pembayaran pajak. (Des/Hld/E-2)

Baca Juga

Antara

Menteri PUPR Bakal Minta Relaksasi Pembayaran Kewajiban Jalan Tol

👤Antara 🕔Selasa 07 April 2020, 20:49 WIB
Jalan tol mengalami penurunan sekitar 40 sampai dengan 60 persen dari LHR pada hari-hari...
Antara

Pemerintah Percepat Program Padat Karya Tunai

👤M. Iqbal Al Machmudi 🕔Selasa 07 April 2020, 20:08 WIB
Kementerian Koordinator Perekonomian tengah menyiapkan sejumlah program guna melindungi masyarakat dari dampak penyebaran virus korona...
Antara/Wahyu Putro

Raup US$4,3 M, Bonds Terbesar dan Terlama dalam Sejarah Meluncur

👤M Ilham Ramadhan 🕔Selasa 07 April 2020, 20:05 WIB
Kondisi saat ini yang sangat very volatile, kita mampu mendapatkan pricing yang lebih...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya