Selasa 03 Maret 2020, 21:24 WIB

Anggota DPRP Gugat SK Pelantikan Pimpinannya ke PTUN

Thomas Harming Suwarta | Nusantara
Anggota DPRP Gugat SK Pelantikan Pimpinannya ke PTUN

Antara
Pimpinan sementara DPRP2019-2024 Jhon Banua Rouw (kanan) saat pelantikan DPRP di Jayapura, Papua, Kamis (31/10/2019).

 

SURAT Keputusan Menteri Dalam Negeri Pimpinan Nomor 161.91.5730 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) pada 12 Desember 2019 digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Dilansir dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara PTUN Jakarta https://sipp.ptun-jakarta.go.id/index.php/detil_perkara, gugatan tersebut diajukan oleh Nason Utty yang adalah anggota DPRP.

Baca juga: Kapolda Papua Balik Serang Wakil Bupati Nduga

Gugatan itu sudah teregister dengan nomor 37/G/2020/PTUN.JKT pada 18 Februari lalu, dan kini sudah masuk tahapan pemanggilan para pihak dalam hal ini empat orang pimpinan DPR Papua yaitu Johny Banua Rouw, Yunus Wonda, Eduardus Kaize, dan Yulianus Rumbairusy. Mereka akan dimintai keterangan dalam acara pemeriksaan persiapan pada Rabu (4/3).

Baca juga: KPU Sesalkan Pembakaran Gedung KPU di Papua

Nason meminta majelis hakim PTUN Jakarta untuk membatalkan keputusan Mendagri tersebut.

Saat dikonfirmasi terpisah, Nason Utty menjelaskan gugatan tersebut dilayangkan karena SK Penetapan Pimpinan DPR Papua tidak berdasarkan mekanisme dan tahapan ketentuan Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2018.

Baca juga: Kapolda Papua Paulus akan Tangkap Kelompok Baku Tembak

Tahapan yang semestinya harus dilewati kata Nason adalah pengesahan Tata Tertib terlebih dahulu. "Jadi kami anggap SK penetapan pimpinan DPRP tidak sesuai mekanisme. Tata tertib belum selesai kok bisa ada SK dan pelantikan. Ini cacat prosedur dan karena itu kami gugat untuk minta dibatalkan," ungkap Nason.

Nason mengatakan, pelanggaran mekanisme terjadi di Kementerian Dalam Negeri yang mengeluarkan SK. Selain itu Kementerian Dalam Negeri seharusnya bertindak sesuai rujukan tata tertib lama dalam kondisi belum ada pengesahan tatib baru. "Merujuk tatib lama, pimpinan DPR harus orang asli Papua dan ini dilanggar Menteri Dalam Negeri. Kita ikuti saja bagaimana proses ini berjalan di PTUN," pungkas Nason.


 

Baca Juga

Ilustrasi

Libatkan ASN, Petahana Pilkada Dumai Ditetapkan Tersangka

👤Rudi Kurniawansyah 🕔Rabu 21 Oktober 2020, 08:41 WIB
Petahana calon Wali Kota Dumai nomur urut 2 yang juga Wakil Wali Kota Dumai Eko Suharjo ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus...
Ilustrasi

Empat Pegawai Universitas Siliwangi Positif Covid-19

👤Kristiadi 🕔Rabu 21 Oktober 2020, 08:26 WIB
Empat pegawai di Universitas Siliwangi, Kota Tasikmalaya positif covid-19. Petugas kesehatan kini melakukan pelacakan kasus. Kampus kini...
MI/Martinus Solo

Simpan Ganja 2,2 Kg, Dua Pemuda di Sorong Ditangkap

👤Martinus Solo 🕔Rabu 21 Oktober 2020, 08:22 WIB
Kedua pemuda itu terancam hukuman penjara seumur...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya