Selasa 03 Maret 2020, 18:19 WIB

Badan Pengawasan Data Pribadi Diperlukan

Putri Rosmalia Octaviyani | Politik dan Hukum
Badan Pengawasan Data Pribadi Diperlukan

Antara
Anggota Komisi I DPR, Willy Aditya

 

SUDAH saatnya dibentuk lembaga badan pengawas data pribadi agar pemanfaatan data pribadi dapat terpantau dengan maksimal, termasuk pemanfaatannya oleh negara.

"Badan semacam lembaga independen untuk melakukan pengawasan dibutuhkan agar tidak ada abuse of power dari negara terkait data pribadi masyarakat. Dengan begitu negara tidak bisa menyalahgunakan data pribadi masyarakat," ujar Anggota Komisi I DPR, Willy Aditya, di gedung DPR, Jakarta, Selasa, (3/3).

Namun, Willy mengatakan belum ada keputusan mengenai pembentukan lembaga atau badan pengawas tersebut. Baik di fraksi-fraksi atau di Komisi I.

"Kami belum mengkaji lebih jauh soal persetujuan mengenai adanya lembaga independen untuk mengawasi RUU PDP (Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi-red) karena ini usulan dari pemerintah maka setiap fraksi akan menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM).

Saat ini fraksi-fraksi baru akan menyusun DIM. Kita belum menyusun DIM. Sebelumnya Kementerian Komunikasi dan Informatika baru presentasi mengenai rancangan draft RUU PDP di Komisi I.

Sementara itu, Anggota Komisi I, Abdul Kadir Karding, mengatakan bahwa nantinya diharapkan akan dibentuk lembaga yang bertugas menghimpun data dari setiap instansi. Baik dari pemerintah atau swasta.

"Siapa nanti yang mengelola bisa dibahas lagi yang pasti harus yang memiliki kapasitas mengelolanya," ujar Karding. (OL-2)

Baca Juga

Medcom.id/ Ilham Wibowo

Polisi Tangkap Pelaku Penghina Jokowi

👤tri/P-5 🕔Selasa 07 April 2020, 07:45 WIB
Dari hasil pemeriksaan, motif tersangka adalah menyebarluaskan paham yang diyakininya, yang ini beberapa paham yang...
PARLEMEN/MARIO

Pangeran Khairul Saleh Gantikan Mulfachri

👤Pro/Ant/P-5 🕔Selasa 07 April 2020, 07:40 WIB
Pangeran menggantikan Mulfachri Harahap berdasarkan keputusan Ketua Fraksi PAN Hanafi Rais dan Sekretaris Fraksi PAN Ahmad...
Dok Kementerian PUPR

Dana Ibu Kota Baru untuk Lawan Korona

👤Rifaldi Putra Irianto 🕔Selasa 07 April 2020, 07:30 WIB
Komisi II meminta pemerintah mengalihkan dana pembangunan ibu kota negara baru untuk penanganan pandemi...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya