Selasa 03 Maret 2020, 11:30 WIB

Jakpro Terancam Sanksi Jika Teruskan Revitalisasi TIM

Yanti Nainggolan | Megapolitan
Jakpro Terancam Sanksi Jika Teruskan Revitalisasi TIM

MI/PIUS ERLANGGA
Massa aksi yang tergabung dalam Forum Seniman Peduli TIM melakukan aksi berdiam diri di atas tiang depan TIM, Cikini, Jakarta Pusat.

 

KETUA DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengingatkan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk tidak melanjutkan proyek revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM) hingga ada kesepakatan dengan para seniman. Pras bahkan mengancam akan memberi sanksi jika revitalisasi dilanjutkan.

Pras mengungkapkan dirinya mengunjungi TIM pada Kamis (27/2) dan menemukan proyek masih dijalankan. Padahal, pihak Pemprov disarankan berkomunikasi lebih dulu dengan komunitas seniman TIM agar sepakat dengan proyek tersebut.

"Saya minta teman-trmqn Jakpro berkomunikasi dengan seniman, nanti undang saya sebagai pendengar. Itu saja," ujar dia saat dikonfirmasi, Senin (2/3).

Menurut dia, penjelasan teknis perlu disampaikan pada pihak seniman. Misalnya, siapa yang bertanggung jawab dalam pemeliharaan atau biaya sewa gedung.

Baca juga: Sidak Ke TIM, DPRD DKI Minta Jakpro Hentikan Proyek Revitalisasi

Pras juga meminta proyek tersebut diberhentikan selama kesepakatan belum ada. Pemberhentian sementara itu adalah bentuk kesimpulan dari pertemuan Pemprov DKI dan Komisi X DPR RI pada Kamis (27/2).

"Seharusnya hargai kesimpulan pertemuan dengan Komisi X kemarin, harus ada moratorium," imbuh dia.

Jika proyek tersebut masih jalan, Pras akan mengambil langkah khusus. Namun, ia belum mau menjelaskan.

"Kalau masih dijalankan, saya punya sanksi sendiri," lanjut dia.

Komisi X DPR memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Komisi pendidikan dan kebudayaan itu menggali keterangan seputar revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM).

Komisi X DPR juga mengundang PT Jakarta Propertindo, pelaksana proyek revitalisasi TIM.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi pun menghadiri undangan tersebut. Rapat dimulai pada pukul 09.44 WIB dan dipimpin langsung Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda. (OL-1)

Baca Juga

MI/ANDRI WIDIYANTO

Fraksi NasDem Dorong DPRD DKI Bahas Realokasi Anggaran Covid-19

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Minggu 05 April 2020, 11:34 WIB
Realokasi anggaran ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan...
ANTARA/M Risyal Hidayat

Anies Minta Penumpang Transportasi Umum Wajib Bermasker

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Minggu 05 April 2020, 11:00 WIB
Selama sepekan, mulai besok, seluruh pengelola armada transportasi wajib melakukan imbauan dan...
Dok MI

Panlih Tegaskan Pilwagub DKI tidak Perlu Izin Polisi

👤Insi Nantika Jelita 🕔Minggu 05 April 2020, 10:54 WIB
"Tidak perlu izin polisi. Ini kan bukan acara kawinan atau hajatan. Ini tugas negara yang harus kita...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya