Selasa 03 Maret 2020, 11:00 WIB

Walhi Tolak Undangan Rakor RUU Cipta Kerja

Despian Nurhidayat | Politik dan Hukum
Walhi Tolak Undangan Rakor RUU Cipta Kerja

MI/PIUS ERLANGGA
Sejumlah anggota WALHI melakukan aksi demonstrasi di kawasan Bundaran HI, Jakarta.

 

WAHANA Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menolak undangan rapat pembahasan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang dikirimkan kantor staf kepresidenan melalui Deputi V.

Rapat yang rencananya akan berlangsung pada hari ini, Selasa (3/3), dikatakan memiliki agenda penyampaian pandangan tertulis terkait dengan materi yang diatur dalam RUU Cipta Kerja.

"Penolakan ini didasari pada kajian kami bahwa semangat pembuatan kebijakan ini ditujukan untuk melindungi investasi dengan membabat regulasi-regulasi yang dianggap menghambat dan bukan didasari pada semangat untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan yang bertujuan melindungi hak-hak warga negara," ungkap Direktur Eksekutif Nasional Walhi Nur Hidayati, Selasa (3/3).

Lebih lanjut, Nur menambahkan muatan RUU Cipta Kerja memperlihatkan komitmen buruk Presiden Joko Widodo terhadap perlindungan lingkungan hidup.

Baca juga: UU No 18 Tahun 2017 Lindungi Buruh Migran

Menurutnya, RUU ini akan melanggengkan kondisi krisis, memudahkan investasi, namun menaruh rakyat di bawah ancaman bencana.

Atas dasar tersebut, Nur yakin penolakan merupakan jalan satu-satunya terhadap RUU Cipta Kerja.

Dia juga beranggapan RUU ini sudah tidak layak dilanjutkan dan harus dihentikan.

"Berdasarkan beberapa alasan penolakan di atas, Walhi menegaskan pembahasan materi yang terdapat pada RUU Cipta Kerja sama sekali tidak mempunyai urgensi dan tidak relevan untuk dilanjutkan," lanjutnya.

"Untuk itu, kami mendesak Presiden Joko Widodo menarik Surpres dan RUU Cipta Kerja dari DPR RI. Kami juga mendesak kepada DPR RI untuk menolak membahas keseluruhan Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini," pungkas Nur. (OL-1)

Baca Juga

Antara

Politisi Demokrat Minta Dana Haji Dipakai untuk Tangani Korona

👤Anggitondi Martaon 🕔Rabu 08 April 2020, 19:05 WIB
Politikus Partai Demokrat itu menilai, penyelenggaraan haji 2020 berpotensi besar ditunda. Sebab, penyebaran virus korona belum...
MI/M Irfan

Mendagri tidak Hadir, Rapat Penundaan Pilkada 2020 Ditunda

👤Putri Rosmalia Octaviyani 🕔Rabu 08 April 2020, 18:05 WIB
Anggota Komisi II Mardani Ali Sera mengatakan, kehadiran Mendagri menjadi hal yang wajib dalam pembahasan terkait penundaan Pilkada...
Antara

Soal Transfer Uang buat DP Mobil Anggota DPR, Sekjen: Dipending

👤Putri Rosmalia Octaviyani 🕔Rabu 08 April 2020, 17:55 WIB
Indra Iskandar mengatakan rencana pemberian uang muka pembelian kendaraan anggota DPR itu telah diputuskan untuk...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya